JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia terus mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan kemudahan berusaha demi memperkuat daya saing sektor riil di pasar domestik. Bagi masyarakat yang ingin melegalkan roda bisnisnya, langkah awal yang paling krusial dan mendasar saat ini adalah memahami tata cara pembuatan NIB melalui OSS (Online Single Submission).
Berdasarkan mandat konstitusi yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 (PP 28/2025), Nomor Induk Berusaha atau NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha. Dokumen ini menjadi bukti registrasi atau pendaftaran yang sah bagi pelaku usaha untuk melangsungkan seluruh kegiatan operasional dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
Kehadiran NIB memegang peranan yang sangat vital dalam ekosistem dunia usaha modern. Selain sebagai bukti legalitas hukum, dokumen ini menjadi persyaratan dasar untuk memperoleh berbagai perizinan berusaha lanjutan, mengakses layanan administrasi negara, hingga mengamankan fasilitas pembinaan dan pembiayaan dari lembaga keuangan.
Kewajiban Legalitas Pedagang Elektronik di Marketplace
Urgensi kepemilikan identitas berusaha ini semakin nyata seiring dengan melesatnya pertumbuhan transaksi digital di tanah air. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 (Permendag 19/2026), pemerintah kini menetapkan kewajiban ketat bagi pelaku usaha yang memasarkan produknya lewat jalur maya.
Regulasi tersebut mewajibkan setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang melalui platform *marketplace* untuk mengantongi identitas paling sedikit berupa dokumen NIB. Bahkan, pemerintah memberikan instruksi tegas kepada seluruh penyelenggara *marketplace* untuk menolak proses pendaftaran pedagang baru yang belum memenuhi ketentuan hukum tersebut.
Melalui Permendag 19/2026, pemerintah mewajibkan pelaku usaha yang memperdagangkan barang melalui marketplace memiliki identitas paling sedikit berupa NIB. Bahkan, penyelenggara marketplace diwajibkan menolak pendaftaran pedagang yang belum memenuhi ketentuan tersebut.
Sebelum adanya reformasi birokrasi, pelaku ekonomi dibebankan oleh kewajiban mengurus tumpukan berkas perizinan yang diterbitkan secara terpisah oleh instansi yang berbeda-beda. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, iklim administrasi bisnis di Indonesia mengalami perampingan regulasi besar-besaran.
Dokumen izin klasik seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Keterangan Usaha (SKU), Angka Pengenal Impor (API), hingga Nomor Induk Kepabeanan (NIK) kini tidak lagi diwajibkan. Sebagai gantinya, pemerintah menerapkan skema integrasi satu pintu dengan menjadikan NIB sebagai identitas tunggal pelaku usaha yang diterbitkan secara terpadu melalui sistem OSS.
Tahapan Teknis Pengurusan Mandiri bagi Sektor UMK
Bagi masyarakat yang bergerak di sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK), proses pengurusan dokumen ini sepenuhnya difasilitasi secara daring. Langkah awal dalam agenda pembuatan NIB melalui OSS adalah dengan membuka laman resmi sistem lalu melakukan proses *login* menggunakan akun UMK yang telah terdaftar.
Setelah berhasil masuk ke halaman beranda utama, pilih menu “Kelola NIB” lalu lanjutkan dengan mengklik opsi “Tambah Bidang Usaha”. Pada tahapan ini, Anda diwajibkan melengkapi tiga formulir isian utama yang mencakup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), Validasi Risiko, Perizinan Usaha, Lokasi Usaha, serta spesifikasi Produk/Jasa.
Pada bagian KBLI, lengkapi kolom formulir isian Jenis Usaha, Bidang Usaha, serta Ruang Lingkup Usaha, lalu tentukan pilihan Bidang Usaha yang sesuai dengan KBLI sebelum menekan tombol Lanjut. Langkah berikutnya adalah melengkapi formulir Validasi Risiko dengan memasukkan informasi detail mengenai luas lahan, satuan metrik yang digunakan, dan jumlah modal usaha, lalu klik tombol “Validasi Risiko”.
Setelah sistem merampungkan seluruh proses validasi risiko tersebut, lengkapi data dokumen Perizinan Usaha, lalu klik Lanjut. Pada bagian Lokasi Usaha, Anda diminta untuk menjawab seluruh pertanyaan kuesioner sesuai dengan keadaan sesungguhnya di lapangan serta menginput informasi detail alamat lokasi usaha secara lengkap, kemudian klik Lanjut.
Langkah berikutnya adalah memilih menu “Tambah Produk atau Jasa”, melengkapi rincian data Produk/Jasa secara mendalam, lalu mengklik opsi Simpan. Jika notifikasi keberhasilan simpan produk telah muncul di layar sistem, klik tombol Kembali, lalu klik opsi Simpan sekali lagi untuk mengamankan data usaha secara permanen.
Untuk tahap finalisasi, arahkan kursor ke menu “Pengurusan NIB”, klik nama usaha yang telah Anda daftarkan, lalu pilih menu “Kelola”. Lanjutkan dengan mengklik opsi “Proses Penerbitan NIB” kemudian pilih tombol “Terbitkan”. Pada tampilan bagian Pernyataan Mandiri, berikan tanda centang pada *checkbox* pernyataan saya sudah membaca dan menyetujui, lalu klik Simpan.
Sistem secara otomatis akan memproses penerbitan NIB yang kini siap untuk diunduh atau dicetak secara langsung melalui sistem OSS. Secara fisik, dokumen legalitas modern ini memuat 13 digit angka unik yang diterbitkan secara terstruktur oleh otoritas. Dokumen NIB juga telah dilengkapi dengan otentikasi tanda tangan elektronik serta fitur pengaman khusus untuk menjamin keaslian berkas, dan dinyatakan berlaku sah sepanjang pelaku usaha masih aktif menjalankan roda kegiatan usahanya.
Pemerintah juga berkomitmen memberikan kelonggaran berupa masa transisi yang memadai agar tata tertib baru ini tidak mengguncang operasional usaha. Bagi pedagang yang telah lama beroperasi sebelum regulasi ini berlaku diberikan masa penyesuaian selama 18 bulan, sedangkan untuk kelompok pedagang baru memperoleh masa transisi pemenuhan selama 6 bulan.