GUERNSEY – Pemerintah Guernsey memutuskan untuk menyingkirkan kemungkinan penerapan pajak teritorial yang sebelumnya dipertimbangkan sebagai bagian dari reformasi sistem perpajakan korporasi di pulau tersebut.
Kebijakan pajak teritorial tersebut berpotensi membuat perusahaan membayar pajak lebih besar atas keuntungan yang dihasilkan di wilayah Guernsey. Namun setelah melalui kajian, pemerintah menilai kebijakan tersebut mengandung risiko yang cukup besar terhadap daya tarik ekonomi pulau tersebut.
Saat ini, sebagian besar perusahaan di Guernsey dikenakan tarif pajak korporasi sebesar 0%. Sementara itu, perusahaan besar tertentu dikenakan tarif 10% sesuai dengan sistem perpajakan yang dikenal sebagai Zero/10 tax regime.
“Ada harapan dari publik bahwa bisnis membayar porsi pajak yang adil, tetapi hal ini harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak daya tarik kami sebagai tempat yang baik untuk berbisnis.”
— Charles Parkinson
Wakil Charles Parkinson yang memimpin Subkomite Peninjauan Pajak menyatakan bahwa gagasan penerapan pajak teritorial tidak akan dimasukkan dalam rekomendasi yang akan disampaikan kepada Komite Kebijakan dan Sumber Daya pada April mendatang.
Ahli Independen Menilai Risiko Terlalu Besar
Menurut Parkinson, meskipun terdapat aspirasi publik agar perusahaan memberikan kontribusi pajak yang lebih besar, perubahan kebijakan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak reputasi Guernsey sebagai pusat bisnis internasional.
Sejumlah ahli independen juga menentang penerapan pajak teritorial tersebut. Setelah mempertimbangkan berbagai masukan, subkomite akhirnya menyimpulkan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengambil risiko kebijakan tersebut.
Meski demikian, pemerintah Guernsey menilai bahwa sistem pajak korporasi tetap perlu diperbarui dalam jangka panjang seiring dengan perkembangan aturan perpajakan internasional serta perubahan teknologi.
Opsi Pajak Baru Masih Dipertimbangkan
Perdebatan mengenai reformasi pajak di Guernsey diperkirakan akan mencapai tahap penting pada musim panas tahun ini. Komite Kebijakan dan Sumber Daya berencana menyampaikan sejumlah proposal akhir kepada parlemen pada Juli.
Salah satu opsi yang masih dipertimbangkan adalah penerapan pajak barang dan jasa (GST). Jika kebijakan tersebut disetujui, pajak juga akan dikenakan pada produk makanan.
Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus disertai dengan perlindungan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dan menengah.
Salah satu skenario yang dipertimbangkan adalah menurunkan tarif pajak penghasilan menjadi 15% bagi individu dengan penghasilan di bawah £32.400, serta meningkatkan berbagai tunjangan sosial.
Wakil Gavin St Pier menyatakan pemerintah tetap membuka berbagai opsi dalam menghadapi tekanan fiskal yang meningkat.
“Fokus kami tetap memastikan pemerintah dapat mengambil keputusan yang sepenuhnya terinformasi untuk memastikan reformasi pajak yang adil.”
— Gavin St Pier
Temuan lengkap dari Subkomite Peninjauan Pajak dijadwalkan dipublikasikan pada pertengahan April, yang kemudian akan diikuti dengan acara publik untuk menjelaskan hasil kajian tersebut kepada masyarakat.