website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Thursday, 18 June 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Internasional

Pajak Taruhan 21% Ancam Pacuan Kuda di Inggris, Ribuan Pekerjaan Terancam Hilang

Raihan ibadurrahman afif by Raihan ibadurrahman afif
September 12, 2025
in Internasional
0 0
0
Pajak Taruhan 21% Ancam Pacuan Kuda di Inggris, Ribuan Pekerjaan Terancam Hilang
0
SHARES
8
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter
LONDON – Gejolak melanda dunia pacuan kuda di Inggris setelah pemerintah Partai Buruh mempertimbangkan untuk menaikkan pajak taruhan dari 15% menjadi 21%.Ribuan pelatih, joki, hingga pemilik kuda turun ke jalan dan melakukan aksi protes di Westminster pada Rabu (10/9/2025). Mereka khawatir kenaikan pajak akan “melumpuhkan” industri pacuan kuda yang selama ini dikenal sebagai olahraga rakyat kedua terbesar setelah sepak bola di Inggris.

Baca juga: PM Pakistan Perintahkan Tindak Tegas Penghindar Pajak

“Ini bisa sangat mengerikan jika pajak taruhan dinaikkan. Pacuan kuda sudah lama menjadi bagian penting ekonomi dan budaya Inggris. Kita perlu melindunginya, bukan menghancurkannya.”

— William Haggas, Pelatih Kuda Pacu

Ancaman Hilangnya Ribuan Pekerjaan

Menurut riset Otoritas Pacuan Kuda Inggris, jika kebijakan ini diterapkan, industri bisa kehilangan sekitar £330 juta dalam lima tahun. Dampaknya, hampir 3.000 pekerjaan terancam hilang hanya dalam tahun pertama.

Kondisi ini membuat sejumlah tokoh balap menilai langkah pemerintah tidak adil. Mereka menolak disamakan dengan kasino online, yang memang sudah dikenakan tarif 21%.

Suara dari Lapangan

Pelatih Stuart Williams menilai rencana ini bisa mengurangi daya tarik taruhan. “Jika tarif naik, bandar pasti menyesuaikan. Nilai taruhan akan mengecil, dan hadiah bagi pemenang juga bisa anjlok.”

Sementara itu, veteran industri Terry Albone menegaskan pemerintah seharusnya membantu, bukan membebani. “Akan banyak pelatih kecil gulung tikar karena tak mampu bertahan. Ujungnya, lapangan kerja hilang dan ekonomi ikut terpukul.”

Baca juga: Korsel Kerahkan 2.000 Fiskus Tagih Pajak Rp1.317 T

Pemerintah Membantah Spekulasi

Meski gelombang protes membesar, pemerintah masih menegaskan belum ada keputusan final. Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves menyebut kabar kenaikan pajak hanyalah spekulasi.

“Spekulasi kenaikan pajak bukan hanya tidak akurat, tetapi juga tidak bertanggung jawab. Kami masih menggelar konsultasi dan meninjau dampaknya.”

— Dan Tomlinson, Exchequer Secretary to the Treasury

Saat ini, sektor pacuan kuda masih menikmati keringanan pajak khusus. Pemerintah menegaskan fasilitas tersebut belum akan dicabut. Adapun Anggaran resmi akan diumumkan pada 26 November 2025.

Kekhawatiran Masa Depan

John Berry, pelatih lain dari Newmarket, mengatakan meski dampak langsung mungkin tidak terasa, dalam jangka panjang aliran dana ke industri balap bisa menurun drastis. “Pacuan kuda bagian penting dari masyarakat Inggris. Tapi jika pendanaan menurun, olahraga ini bisa layu perlahan.”

Sumber Terkait:

BBC News

Raihan ibadurrahman afif

Raihan ibadurrahman afif

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

April 30, 2026
Lupa Sampaikan Pemberitahuan NPPN, Ini Risikonya bagi WP Orang Pribadi

Faktur Pajak “Tidak Ada” Tidak Dapat Dikreditkan, Namun Faktur Terlambat Masa Pajak Masih Bisa Dikreditkan: Putusan Majelis Dalam Sengketa Ppn

4
MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

4
Banjir Aturan Baru DJP: Dari Pedoman MAP, Pengaduan, hingga Insentif Magang

DJP Bongkar Sindikat ‘Desa’ Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp180 Miliar

4
Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

3
Likuiditas Dibekukan, Otoritas Pajak Blokir Rekening Produsen Energi PT EFI

PPh Final UMKM 0,5% Masih Berlaku bagi PT dan CV Baru Ini

June 18, 2026
Ingat Lagi! Panduan Pilih Tarif PPh Badan UMKM di Coretax

Pajak: DJP Sita Dua Rekening Korporasi Senilai Rp33 Miliar Akibat Mangkir Fiskal

June 18, 2026
Aturan Tegas DJP: SPT Lebih Bayar Tak Bisa Diikhlaskan!

KPP Wajib Pajak Besar Dua Sita Tiga Apartemen Mewah di Kelapa Gading

June 18, 2026
Terima Dana CSR Bebas Pajak Penghasilan? Ini Aturan Resmi DJP

Pajak PBB Bengkulu: Dorong Penetrasi Fiskal, Bapenda Integrasikan Layanan Bergerak di Pusat Kultural

June 18, 2026

Recent News

Likuiditas Dibekukan, Otoritas Pajak Blokir Rekening Produsen Energi PT EFI

PPh Final UMKM 0,5% Masih Berlaku bagi PT dan CV Baru Ini

June 18, 2026
Ingat Lagi! Panduan Pilih Tarif PPh Badan UMKM di Coretax

Pajak: DJP Sita Dua Rekening Korporasi Senilai Rp33 Miliar Akibat Mangkir Fiskal

June 18, 2026
Aturan Tegas DJP: SPT Lebih Bayar Tak Bisa Diikhlaskan!

KPP Wajib Pajak Besar Dua Sita Tiga Apartemen Mewah di Kelapa Gading

June 18, 2026
Terima Dana CSR Bebas Pajak Penghasilan? Ini Aturan Resmi DJP

Pajak PBB Bengkulu: Dorong Penetrasi Fiskal, Bapenda Integrasikan Layanan Bergerak di Pusat Kultural

June 18, 2026

Graha Binakarsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940 (021) 21909087

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version