PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga meluncurkan gebrakan kebijakan fiskal yang progresif dengan menghubungkan kepatuhan perpajakan secara langsung dengan pembangunan infrastruktur riil. Guna memutus kejenuhan taktik penagihan konvensional, otoritas merancang program penghargaan khusus berupa bantuan peningkatan kualitas jalan bagi desa-desa yang sukses mencatatkan rekor kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak terbaik.
Langkah taktis ini menjadi strategi terobosan untuk memberikan stimulus psikologis yang nyata bagi wajib pajak di tingkat akar rumput. Dengan menghubungkan setoran pajak langsung ke proyek pengaspalan jalan rusak, pemerintah daerah berupaya membuktikan secara empiris bahwa setiap rupiah kontribusi fiskal yang disetorkan masyarakat akan mengalir kembali dalam bentuk utilitas publik yang mendongkrak denyut nadi perekonomian lokal.
Bupati Purbalingga, Fahmi M Hanif, menegaskan bahwa perbaikan aksesibilitas transportasi darat dipilih karena memiliki efek rembesan (*multiplier effect*) yang paling instan terhadap mobilitas logistik pedesaan. Ketika konektivitas antardesa berjalan mulus, ongkos distribusi hasil bumi akan terpangkas secara drastis sehingga secara otomatis mengatrol daya beli dan kesejahteraan para petani setempat.
“Reward-nya berupa bantuan pembangunan yang diprioritaskan untuk jalan desa. Jadi, masyarakat bisa melihat secara langsung bahwa pajak yang mereka bayarkan kembali kepada mereka dalam bentuk pembangunan. Kalau jalannya bagus, ekonomi bergerak. Maka pajak yang dibayarkan masyarakat harus mampu menciptakan manfaat yang bisa dirasakan bersama.”
— Fahmi M Hanif, Bupati Purbalingga
Keteladanan Kolektif Birokrasi dan Proyeksi Replikasi Regional Jateng
Di samping memicu kesadaran warga sipil, Fahmi juga melayangkan instruksi tegas kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya agar menjadi garda terdepan dalam keteladanan pembayaran pajak. Otoritas menekankan bahwa budaya taat hukum dan integritas fiskal harus mengakar kuat terlebih dahulu di lingkungan internal birokrasi pemerintahan sebelum ditularkan secara masif kepada publik luas.
Infrastruktur Berbasis Kepatuhan: Pemkab Purbalingga memproyeksikan kolaborasi lintas sektor dan penyediaan opsi kanal bayar Samsat Keliling akan mempermudah warga menuntaskan kewajibannya demi percepatan konektivitas jalan desa.
Kebijakan visioner ini mendapat apresiasi tinggi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kepala Bapenda Jateng, Muhamad Masrofi, menilai model apresiasi langsung ini sangat potensial untuk direplikasi di tingkat regional yang lebih luas. Melalui skema proporsional tersebut, alokasi bantuan keuangan dari pemerintah provinsi di masa mendatang diwacanakan akan memprioritaskan daerah-daerah yang sukses menunjukkan indeks kepatuhan dan kontribusi pajak terbaik secara kolektif.
