LISBON – Pemerintah memilih tidak memangkas pajak bahan bakar Portugal secara lebih besar di tengah kenaikan harga energi akibat konflik di Timur Tengah. Kebijakan ini berbeda dengan langkah sejumlah negara lain, termasuk Spanyol, yang memberikan potongan pajak bahan bakar lebih besar.
Menteri Lingkungan dan Energi Portugal Maria da Graça Carvalho menjelaskan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan bakar memiliki peran penting dalam menopang pembiayaan berbagai layanan publik. Penerimaan tersebut antara lain digunakan untuk mendukung layanan kesehatan nasional dan pendidikan.
“Pajak bahan bakar sangat penting, antara lain untuk membiayai layanan kesehatan nasional dan pendidikan, beserta pajak yang lainnya seperti PPh orang pribadi, PPh badan, dan pajak properti,” kata Carvalho, dikutip pada Kamis (10/9/2026).
Portugal Pilih Kebijakan Fiskal Berbeda
Carvalho mengatakan Portugal mengambil pilihan kebijakan fiskal yang berbeda dengan Spanyol dalam merespons krisis yang dipicu serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Pemerintah Portugal memilih mempertahankan prioritas fiskalnya dan tidak memberikan pemotongan pajak bahan bakar yang lebih luas.
Menurutnya, pemerintah perlu memprioritaskan kebijakan terkait PPh orang pribadi, PPh badan, dan pensiun. Portugal juga tetap berupaya menjaga keseimbangan anggaran agar negara dapat membayar utang dengan tingkat bunga yang rendah.
Potongan Cukai Tembus Rp14,24 Triliun
Meski tidak memberikan pemotongan PPN lebih besar, pemerintah Portugal tetap berupaya meredam kenaikan harga bahan bakar. Salah satu langkahnya adalah memberikan potongan luar biasa atas cukai produk minyak bumi dan energi atau tax on petroleum and energy products (ISP).
Carvalho menegaskan bahwa pemerintah tidak memperoleh tambahan penerimaan dari kenaikan harga bahan bakar. Kenaikan penerimaan PPN yang terjadi akibat harga bahan bakar lebih tinggi telah diimbangi melalui pengurangan cukai.
Kebijakan tersebut menjadi instrumen utama yang diberlakukan secara umum untuk mengurangi dampak kenaikan harga bahan bakar akibat konflik di Timur Tengah. Nilai potongan cukai yang diberikan telah mencapai €700 juta atau sekitar Rp14,24 triliun.
Hingga akhir tahun, nilai potongan cukai tersebut diperkirakan meningkat menjadi €1,3 miliar atau setara Rp26,45 triliun. Dengan mekanisme ini, pemerintah berupaya menahan tekanan harga tanpa mengorbankan seluruh penerimaan PPN yang dibutuhkan untuk membiayai layanan publik.
Bantuan Difokuskan kepada Sektor Rentan
Selain potongan cukai, pemerintah Portugal menyiapkan sejumlah dukungan yang lebih terarah kepada sektor dan kelompok yang dinilai rentan terhadap kenaikan harga energi. Salah satunya adalah anggaran sebesar €30 juta untuk bahan bakar solar komersial.
Pemerintah juga mengalokasikan €3,6 juta bagi lembaga solidaritas sosial swasta atau Private Social Solidarity Institutions (IPSS) dan sektor sosial. Sementara itu, dukungan senilai €15 juta disalurkan melalui program Incentiva +TP untuk transportasi umum penumpang.
Fasilitas pembiayaan senilai €600 juta turut disediakan melalui program Portugal Energy Resilience. Pemerintah juga memperpanjang program Solidarity Gas Cylinder hingga akhir tahun dengan alokasi anggaran mencapai €3,7 juta.
Dukungan terhadap bahan bakar diesel untuk sektor pertanian dan perikanan akan dilanjutkan hingga akhir tahun. Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan bantuan bagi petugas pemadam kebakaran, IPSS, dan operator transportasi pada September 2026.
Bantuan Terarah Dinilai Lebih Efisien
Carvalho menilai kebijakan bantuan yang menyasar sektor dan kelompok tertentu lebih efektif dibandingkan bantuan umum yang diberikan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat. Pasalnya, kenaikan harga bahan bakar memang memengaruhi semua pihak, tetapi tingkat dampak yang diterima setiap kelompok tidak sama.
“Menurut pihak-pihak yang mempelajari persoalan ini, bantuan terarah lebih efisien daripada bantuan umum yang akan mendukung semua orang, termasuk mereka yang tidak terlalu terdampak,” ujarnya.
Dukungan untuk sektor pertanian, perikanan, dan angkutan barang juga dirancang untuk mencegah dampak kenaikan harga bahan bakar meluas ke sektor lain. Pemerintah berupaya menahan kenaikan biaya produksi dan distribusi agar tekanan tersebut tidak merembet menjadi inflasi dan kenaikan harga pangan.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah tetap mempertahankan penerimaan pajak bahan bakar Portugal untuk membiayai kesehatan dan pendidikan. Pada saat yang sama, dampak kenaikan harga energi ditangani melalui potongan cukai dan bantuan yang diarahkan kepada kelompok paling rentan.
