Jakarta – Pemerintah mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun dalam RAPBN 2026 untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden Prabowo Subianto menegaskan, program ini akan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, terdiri dari siswa sekolah, ibu hamil, dan balita di seluruh Indonesia.
“Melalui MBG, siswa, ibu hamil, dan balita akan mendapatkan asupan gizi optimal melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun hingga pelosok negeri,” ujar Presiden Prabowo, Sabtu (16/8/2025)
Anggaran RAPBN 2026 Naik Signifikan
Kenaikan alokasi MBG pada 2026 hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Pada 2025, pemerintah menganggarkan Rp171 triliun, namun realisasi penyerapan baru Rp8,2 triliun. Lompatan besar ini mencerminkan komitmen untuk memperluas cakupan dan memastikan efektivitas program.
Menurut pemerintah, lonjakan anggaran tersebut juga merupakan bagian dari strategi untuk menurunkan angka stunting yang masih berada pada level 21,5% di 2023. Angka ini diharapkan turun menjadi 14% pada 2026, sesuai dengan target Bappenas dan Kementerian Kesehatan.
Prabowo menekankan, MBG tidak hanya berfokus pada gizi anak, tetapi juga mendorong perekonomian desa. “Program ini melibatkan lebih dari 1 juta petani, nelayan, peternak, dan UMKM. MBG telah menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru di dapur kolektif,” ujarnya.
Skema ini menempatkan UMKM sebagai pemasok bahan pangan lokal, sehingga mendorong rantai pasok berkelanjutan di tingkat desa. Konsep ini mirip dengan program home grown school feeding yang direkomendasikan oleh FAO dan World Bank.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebut saat ini ada 5.885 SPPG beroperasi dan melayani lebih dari 15 juta penerima manfaat. Dalam waktu dekat, jumlahnya akan meningkat menjadi 19.000 unit, dengan target 30.000 unit untuk menutupi seluruh kebutuhan nasional.
SPPG menjadi infrastruktur kunci untuk mendistribusikan makanan sehat. Menurut UNICEF, keberadaan infrastruktur distribusi gizi seperti ini sangat penting untuk memastikan anak-anak tidak hanya mendapat kalori, tetapi juga asupan protein, vitamin, dan mineral yang memadai.
Pajak Jadi Penopang Utama APBN
Sekitar 70% penerimaan APBN bersumber dari pajak. Dengan demikian, program MBG sangat bergantung pada kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Hal ini sejalan dengan visi Kementerian Keuangan RI yang menekankan pentingnya pajak sebagai instrumen pembangunan dan peningkatan kualitas SDM.
Selain MBG, RAPBN 2026 juga mengalokasikan belanja negara untuk sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur. Keseimbangan belanja di berbagai sektor diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2% pada 2026.
Meski ambisius, program MBG menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, keterbatasan distribusi di daerah terpencil. Kedua, kebutuhan pengawasan agar anggaran benar-benar digunakan sesuai tujuan. Ketiga, potensi inflasi bahan pangan akibat meningkatnya permintaan dari jutaan penerima manfaat.
Menurut analis dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (BRIN), pemerintah perlu memastikan sistem monitoring digital berbasis data agar program berjalan transparan.
Baca ini juga : Cukai Rokok 2026: Sri Mulyani Tunggu Arahan Prabowo