BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menargetkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp130 miliar pada 2026. Untuk mencapai target tersebut, pemkot menyiapkan kebijakan diskon dan pemutihan PBB-P2 yang berlaku selama satu tahun penuh.
Kebijakan keringanan pajak ini akan diterapkan mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2026. Pemkot berharap insentif tersebut dapat mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus mengurangi tunggakan PBB yang selama ini menumpuk.
“Ini kesempatan baik karena penghapusan hanya berlaku satu tahun, dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026,”
— Deddy Amarullah, Wakil Wali Kota Bandar Lampung
Rincian Diskon dan Pemutihan PBB-P2
Deddy memerinci terdapat beberapa bentuk insentif PBB-P2 yang diberikan pada 2026. Pertama, diskon sebesar 100% diberikan untuk objek pajak dengan nilai PBB-P2 terutang maksimal Rp150.000.
Kedua, objek pajak dengan PBB-P2 terutang antara Rp150.000 hingga Rp300.000 memperoleh diskon sebesar 50%. Ketiga, objek pajak dengan nilai terutang Rp300.000 hingga Rp500.000 mendapatkan diskon sebesar 30%.
Selain diskon, Pemkot Bandar Lampung juga memberikan penghapusan tunggakan PBB-P2 bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan sejak 1992 hingga 2025.
Pembayaran PBB Makin Mudah Lewat QR Code
Selain memberikan insentif, pemkot juga mengandalkan digitalisasi pembayaran pajak daerah. Untuk PBB-P2, stiker QR Code telah disematkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 tahun 2026.
Melalui pemindaian QR Code tersebut, wajib pajak dapat langsung mengakses laman pembayaran PBB-P2 tanpa perlu mengingat nomor objek pajak. Pemkot pun mengimbau masyarakat untuk menyimpan stiker QR Code tersebut dengan baik.
Digitalisasi Pajak: QR Code memudahkan warga mengakses kode dan bank pembayaran PBB-P2.
Deddy menilai target penerimaan PBB-P2 tahun ini cukup tinggi dan tidak mudah direalisasikan. Oleh karena itu, pemkot meminta seluruh perangkat daerah, termasuk ketua RT, lurah, dan camat, untuk aktif mengingatkan masyarakat agar melunasi kewajiban PBB-P2.
Pemkot berharap kolaborasi seluruh pihak dan pemberian insentif ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus memperkuat penerimaan daerah.
