SEOUL — Pemerintah Korea Selatan mendorong keringanan pajak untuk produksi gim sebagai motor pertumbuhan ekonomi kreatif.
Namun, besaran dan mekanismenya masih dibahas bersama otoritas pajak Korea.
Selanjutnya, usulan ini diharapkan masuk agenda nasional agar ekosistem gim tumbuh lebih cepat.
Yunani Kunci Bunga Utang Pajak 8,76% hingga 2027
Negosiasi dengan Otoritas Pajak
Sementara itu, Kementerian Kebudayaan menyebut negosiasi dengan fiskus berjalan aktif.
Selain itu, fokusnya adalah tax relief atas biaya produksi konten gim.
Di sisi lain, kebijakan ini diproyeksikan menyatu dengan rencana strategis ekonomi kreatif.
Lebih lanjut, informasi kementerian dapat dipantau di
MCST Korea.
Dukungan Parlemen dan Arah Revisi UUS
Selanjutnya, parlemen juga memberi perhatian pada isu ini.Menurut anggota DPR Jeong Yeon-wook, perlu revisi UU Pembatasan Perlakuan Pajak Khusus agar biaya produksi gim menjadi kredit pajak.Namun, draf dan naskah akademik masih memerlukan pembahasan teknis lintas lembaga.Sebagai rujukan wacana, laporan awal muncul di
Chosun.
Denmark Hapus Pajak Buku demi Atasi Krisis Membaca
Reformasi Pajak: Webtoon Sudah Masuk, Gim Belum
Baru-baru ini, Kementerian Ekonomi dan Keuangan Korea mengumumkan paket reformasi pajak.
Namun, kredit pajak baru mencakup produksi webtoon dan komik digital, bukan gim.
Di sisi lain, definisi kelayakan merujuk pada UU Promosi Komik yang menetapkan kriteria konten.
Lebih lanjut, ringkasan kebijakan tersedia di
MOEF Korea.
Rincian Kredit Pajak Webtoon
Pertama, perusahaan besar berhak atas kredit pajak 10% atas biaya perencanaan dan produksi.
Selain itu, komponen yang diakui mencakup gaji, lisensi IP, dan perangkat lunak produksi.
Di sisi lain, UKM memperoleh kredit pajak 15% dengan cakupan biaya yang sama.
Namun, belanja pemasaran dan promosi tidak termasuk dalam skema kredit tersebut.
Dampak bagi Ekonomi Kreatif
Selanjutnya, insentif untuk gim dinilai mendorong investasi konten dan lapangan kerja kreatif.
Namun, kalibrasi kebijakan perlu menjaga kesehatan fiskal dan keadilan industri.
Karena itu, desain insentif harus menyeimbangkan dorongan inovasi dan kepatuhan pajak.
Langkah Berikutnya
Pada akhirnya, pemerintah akan memutuskan status insentif setelah koordinasi antarlembaga rampung.
Selain itu, pelaku industri diimbau menyiapkan data biaya produksi sebagai bukti dukung.
Selanjutnya, asosiasi gim dapat memberi masukan formal selama proses konsultasi publik.