website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Friday, 19 June 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Internasional

Kenaikan tunjangan gaji bebas pajak ‘sangat positif’

Muhammad Nur Izzuddin by Muhammad Nur Izzuddin
February 18, 2026
in Internasional
0 0
0
Kenaikan tunjangan gaji bebas pajak ‘sangat positif’
0
SHARES
5
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

ISLE OF MAN – Kalangan pebisnis dan kelompok tekanan ekonomi di Pulau Man menyambut positif keputusan pemerintah menaikkan batas penghasilan bebas pajak dalam anggaran terbaru. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendorong pemulihan ekonomi lokal.

Menteri Keuangan yang baru ditunjuk, Chris Thomas, mengumumkan bahwa pekerja kini dapat memperoleh penghasilan hingga £17.000 per tahun tanpa dikenakan pajak. Angka tersebut naik sebesar £2.250 dibandingkan batas sebelumnya. Untuk pasangan, batas tersebut menjadi dua kali lipat, yakni £34.000.

“Kenaikan batas penghasilan bebas pajak ini sangat positif dan menjadi langkah maju yang kokoh bagi ekonomi lokal.”

Kompensasi atas Penyesuaian Upah Minimum

Kebijakan ini disebut-sebut sebagai bentuk kompensasi atas pengurangan rencana kenaikan upah minimum yang semula diusulkan sebesar 9,9%, namun kemudian dipangkas menjadi 5% setelah mendapat kritik keras dari pelaku usaha dan sejumlah kelompok tekanan.

Dengan kenaikan batas penghasilan bebas pajak tersebut, pemerintah memperkirakan beban fiskal yang harus ditanggung mencapai sekitar £25 juta. Meski demikian, langkah ini diyakini akan menjaga tingkat gaji bersih pekerja agar tetap sebanding dengan skenario kenaikan upah minimum yang sebelumnya direncanakan.

Ketua Forum Ekonomi Lokal (Local Economy Forum/LEF), Chris Robertshaw, menyatakan kebijakan ini merupakan koreksi penting terhadap apa yang disebutnya sebagai tekanan pajak yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

“Kami tidak bisa lagi menahan kenaikan batas penghasilan pribadi. Itu harus naik sejalan dengan inflasi. Pajak selama lima tahun terakhir melonjak, namun defisit tidak juga berkurang,” ujarnya.

Baca Juga: Kabar Gembira! Uang Saku Peserta Magang Nasional 2026 Resmi Naik

Dorong Daya Beli dan Aktivitas Ekonomi

Robertshaw menilai masyarakat umum merupakan pihak yang paling tepat untuk menggerakkan roda ekonomi. Dengan penghasilan bersih yang lebih besar, masyarakat diharapkan akan meningkatkan konsumsi dan investasi domestik.

“Ini sepenuhnya positif. Kita sebelumnya bergerak ke arah yang salah dengan pajak tinggi yang merugikan kesejahteraan ekonomi. Hari ini kita melihat perubahan arah yang jelas,” katanya.

Meski demikian, waktu pelaksanaan kebijakan ini menjadi sorotan karena mulai berlaku pada 1 April, hanya lima bulan sebelum pemilu umum di pulau tersebut. Sebagian pihak menilai langkah ini bernuansa politis, namun Thomas menegaskan kebijakan tersebut semata-mata bertujuan menyesuaikan batas penghasilan dengan inflasi dan mengurangi efek fiscal drag.

Dampak terhadap Sektor Perawatan

Kekhawatiran terhadap rencana kenaikan upah minimum hampir 10% sebelumnya juga disuarakan oleh sektor perawatan, termasuk Crossroads Care yang melayani sekitar 500 warga dan mempekerjakan lebih dari 120 staf.

Direktur Eksekutif Crossroads Care, Jackie Betteridge, menjelaskan bahwa perubahan upah memiliki dampak berantai, khususnya bagi karyawan yang juga menerima tunjangan perawatan. Jika gaji mereka naik melampaui batas penghasilan mingguan £210, maka mereka bisa kehilangan hak atas tunjangan tersebut.

“Ini bukan solusi yang cocok untuk semua. Namun secara keseluruhan, lebih banyak orang akan memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan sesuai kebutuhan mereka,” ujarnya.

Betteridge menambahkan bahwa kenaikan tunjangan pribadi tetap memberikan manfaat luas, terutama bagi pekerja berpenghasilan rendah dan pengasuh. Selain itu, pemerintah juga mengumumkan penyesuaian inflasi pada sejumlah tunjangan, termasuk tunjangan bagi pengasuh, yang dinilai sebagai bentuk pengakuan atas peran vital mereka dalam sistem perawatan pulau tersebut.

Baca Juga: Wajib Tahu, 10% Pajak Kendaraan Harus Dipakai Pemda Tambal Jalan Rusak

Pro dan Kontra Tetap Mengemuka

Meski mendapat dukungan kuat dari pelaku usaha, kebijakan ini juga menuai kritik dari sebagian anggota parlemen (MHK) yang khawatir terhadap dampaknya pada cadangan keuangan pulau. Pengurangan penerimaan pajak dinilai dapat mempersempit ruang fiskal jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Namun pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang sebagai langkah jangka menengah untuk mengembalikan stabilitas dan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan fiskal.

“Kita belum mencapai solusi sempurna, tetapi ini lebih baik daripada sebelumnya,” ujar Betteridge, menggambarkan pandangan moderat terhadap kebijakan tersebut.

Dengan kenaikan batas penghasilan bebas pajak yang signifikan ini, pemerintah Pulau Man berharap mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja, dunia usaha, serta stabilitas fiskal jangka panjang.


Sumber Terkait:

  • Pemerintah Isle of Man
Muhammad Nur Izzuddin

Muhammad Nur Izzuddin

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

April 30, 2026
Lupa Sampaikan Pemberitahuan NPPN, Ini Risikonya bagi WP Orang Pribadi

Faktur Pajak “Tidak Ada” Tidak Dapat Dikreditkan, Namun Faktur Terlambat Masa Pajak Masih Bisa Dikreditkan: Putusan Majelis Dalam Sengketa Ppn

4
MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

4
Banjir Aturan Baru DJP: Dari Pedoman MAP, Pengaduan, hingga Insentif Magang

DJP Bongkar Sindikat ‘Desa’ Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp180 Miliar

4
Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

3
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa Wajib 10%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa Wajib 10%

June 19, 2026
Masa Transisi Fasilitas PPh Final di PP 20/2026

Masa Transisi Fasilitas PPh Final di PP 20/2026

June 19, 2026
Kapan Penghasilan Pekerjaan Bebas Jadi Penghasilan Usaha?

Kapan Penghasilan Pekerjaan Bebas Jadi Penghasilan Usaha?

June 19, 2026
Surat Keterangan PP 55/2022 Tetap Berlaku bagi UMKM

Surat Keterangan PP 55/2022 Tetap Berlaku bagi UMKM

June 19, 2026

Recent News

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa Wajib 10%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa Wajib 10%

June 19, 2026
Masa Transisi Fasilitas PPh Final di PP 20/2026

Masa Transisi Fasilitas PPh Final di PP 20/2026

June 19, 2026
Kapan Penghasilan Pekerjaan Bebas Jadi Penghasilan Usaha?

Kapan Penghasilan Pekerjaan Bebas Jadi Penghasilan Usaha?

June 19, 2026
Surat Keterangan PP 55/2022 Tetap Berlaku bagi UMKM

Surat Keterangan PP 55/2022 Tetap Berlaku bagi UMKM

June 19, 2026

Graha Binakarsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940 (021) 21909087

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version