ISLE OF MAN – Kalangan pebisnis dan kelompok tekanan ekonomi di Pulau Man menyambut positif keputusan pemerintah menaikkan batas penghasilan bebas pajak dalam anggaran terbaru. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendorong pemulihan ekonomi lokal.
Menteri Keuangan yang baru ditunjuk, Chris Thomas, mengumumkan bahwa pekerja kini dapat memperoleh penghasilan hingga £17.000 per tahun tanpa dikenakan pajak. Angka tersebut naik sebesar £2.250 dibandingkan batas sebelumnya. Untuk pasangan, batas tersebut menjadi dua kali lipat, yakni £34.000.
“Kenaikan batas penghasilan bebas pajak ini sangat positif dan menjadi langkah maju yang kokoh bagi ekonomi lokal.”
Kompensasi atas Penyesuaian Upah Minimum
Kebijakan ini disebut-sebut sebagai bentuk kompensasi atas pengurangan rencana kenaikan upah minimum yang semula diusulkan sebesar 9,9%, namun kemudian dipangkas menjadi 5% setelah mendapat kritik keras dari pelaku usaha dan sejumlah kelompok tekanan.
Dengan kenaikan batas penghasilan bebas pajak tersebut, pemerintah memperkirakan beban fiskal yang harus ditanggung mencapai sekitar £25 juta. Meski demikian, langkah ini diyakini akan menjaga tingkat gaji bersih pekerja agar tetap sebanding dengan skenario kenaikan upah minimum yang sebelumnya direncanakan.
Ketua Forum Ekonomi Lokal (Local Economy Forum/LEF), Chris Robertshaw, menyatakan kebijakan ini merupakan koreksi penting terhadap apa yang disebutnya sebagai tekanan pajak yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
“Kami tidak bisa lagi menahan kenaikan batas penghasilan pribadi. Itu harus naik sejalan dengan inflasi. Pajak selama lima tahun terakhir melonjak, namun defisit tidak juga berkurang,” ujarnya.
Dorong Daya Beli dan Aktivitas Ekonomi
Robertshaw menilai masyarakat umum merupakan pihak yang paling tepat untuk menggerakkan roda ekonomi. Dengan penghasilan bersih yang lebih besar, masyarakat diharapkan akan meningkatkan konsumsi dan investasi domestik.
“Ini sepenuhnya positif. Kita sebelumnya bergerak ke arah yang salah dengan pajak tinggi yang merugikan kesejahteraan ekonomi. Hari ini kita melihat perubahan arah yang jelas,” katanya.
Meski demikian, waktu pelaksanaan kebijakan ini menjadi sorotan karena mulai berlaku pada 1 April, hanya lima bulan sebelum pemilu umum di pulau tersebut. Sebagian pihak menilai langkah ini bernuansa politis, namun Thomas menegaskan kebijakan tersebut semata-mata bertujuan menyesuaikan batas penghasilan dengan inflasi dan mengurangi efek fiscal drag.
Dampak terhadap Sektor Perawatan
Kekhawatiran terhadap rencana kenaikan upah minimum hampir 10% sebelumnya juga disuarakan oleh sektor perawatan, termasuk Crossroads Care yang melayani sekitar 500 warga dan mempekerjakan lebih dari 120 staf.
Direktur Eksekutif Crossroads Care, Jackie Betteridge, menjelaskan bahwa perubahan upah memiliki dampak berantai, khususnya bagi karyawan yang juga menerima tunjangan perawatan. Jika gaji mereka naik melampaui batas penghasilan mingguan £210, maka mereka bisa kehilangan hak atas tunjangan tersebut.
“Ini bukan solusi yang cocok untuk semua. Namun secara keseluruhan, lebih banyak orang akan memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan sesuai kebutuhan mereka,” ujarnya.
Betteridge menambahkan bahwa kenaikan tunjangan pribadi tetap memberikan manfaat luas, terutama bagi pekerja berpenghasilan rendah dan pengasuh. Selain itu, pemerintah juga mengumumkan penyesuaian inflasi pada sejumlah tunjangan, termasuk tunjangan bagi pengasuh, yang dinilai sebagai bentuk pengakuan atas peran vital mereka dalam sistem perawatan pulau tersebut.
Pro dan Kontra Tetap Mengemuka
Meski mendapat dukungan kuat dari pelaku usaha, kebijakan ini juga menuai kritik dari sebagian anggota parlemen (MHK) yang khawatir terhadap dampaknya pada cadangan keuangan pulau. Pengurangan penerimaan pajak dinilai dapat mempersempit ruang fiskal jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Namun pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang sebagai langkah jangka menengah untuk mengembalikan stabilitas dan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan fiskal.
“Kita belum mencapai solusi sempurna, tetapi ini lebih baik daripada sebelumnya,” ujar Betteridge, menggambarkan pandangan moderat terhadap kebijakan tersebut.
Dengan kenaikan batas penghasilan bebas pajak yang signifikan ini, pemerintah Pulau Man berharap mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja, dunia usaha, serta stabilitas fiskal jangka panjang.