Kemenkeu Tekankan Pertumbuhan Ekonomi Harus Terasa Nyata

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2026 tidak cukup hanya tercermin dalam kenaikan produk domestik bruto (PDB), tetapi juga harus memberikan dampak konkret terhadap pendapatan, kesempatan kerja, daya beli, dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Ferry Ardiyanto mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan digunakan sebagai salah satu instrumen untuk memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang lebih luas.

Belanja pemerintah karena itu tidak hanya diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi secara agregat, tetapi juga memastikan dampaknya dapat diterima langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat.

“Terkait pertumbuhan kuartal III/2026, pemerintah tidak ingin pertumbuhan hanya terlihat di dalam angka PDB, tetapi tidak dirasakan dalam pendapatan, kesempatan kerja, dan daya beli masyarakat,” ujar Ferry, dikutip pada Minggu (20/9/2026).

Pertumbuhan Ekonomi Tak Hanya Diukur dari PDB

PDB menjadi salah satu indikator utama untuk mengukur perkembangan aktivitas ekonomi suatu negara. Namun, pemerintah menilai angka tersebut tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan.

Menurut Ferry, kualitas pertumbuhan ekonomi juga perlu dilihat dari sejauh mana perkembangan tersebut menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat.

Pemerintah karena itu akan memperhatikan indikator yang lebih dekat dengan kondisi ekonomi rumah tangga dan pasar tenaga kerja.

Pendapatan, kesempatan kerja, dan daya beli menjadi tiga aspek yang secara khusus disoroti Kemenkeu dalam melihat kualitas pertumbuhan pada kuartal III/2026.

Penyerapan Tenaga Kerja Jadi Indikator Penting

Salah satu indikator yang akan dilihat pemerintah adalah peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi dinilai berkualitas apabila peningkatan aktivitas ekonomi juga mampu menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Dengan bertambahnya masyarakat yang memperoleh pekerjaan, manfaat pertumbuhan dapat diterjemahkan menjadi sumber pendapatan bagi rumah tangga.

Aspek tersebut menjadi penting karena pertumbuhan yang hanya meningkatkan output ekonomi tanpa memperluas kesempatan kerja belum tentu menghasilkan manfaat yang merata.

Konsumsi Masyarakat Ikut Dipantau

Selain tenaga kerja, pemerintah juga akan memperhatikan perkembangan konsumsi masyarakat.

Konsumsi menjadi salah satu indikator untuk melihat kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sekaligus membaca kekuatan permintaan domestik.

Ketika daya beli terjaga, masyarakat memiliki ruang yang lebih besar untuk melakukan konsumsi barang dan jasa.

Karena itu, pemerintah ingin memastikan kebijakan fiskal melalui APBN ikut menjaga aktivitas ekonomi masyarakat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan pada level statistik nasional.

Pendapatan Riil Masyarakat Juga Jadi Ukuran

Ferry turut menyebut peningkatan pendapatan riil sebagai salah satu indikator kualitas pertumbuhan.

Pendapatan riil menggambarkan kemampuan pendapatan masyarakat setelah memperhitungkan perubahan tingkat harga.

Indikator tersebut membantu melihat apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dengan demikian, pemerintah tidak hanya memperhatikan kenaikan pendapatan secara nominal, tetapi juga manfaat ekonominya terhadap kehidupan masyarakat.

Penurunan Kemiskinan Masuk Ukuran Kualitas Pertumbuhan

Pemerintah juga akan melihat kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menekan jumlah penduduk miskin.

Menurut Kemenkeu, perkembangan ekonomi yang berkualitas seharusnya dapat menghasilkan manfaat bagi kelompok masyarakat yang lebih luas.

Karena itu, penurunan kemiskinan menjadi salah satu ukuran untuk melihat apakah ekspansi ekonomi memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Indikator tersebut melengkapi ukuran lain seperti peningkatan lapangan kerja, konsumsi, dan pendapatan riil.

Pemerataan dan Ketimpangan Ikut Jadi Perhatian

Kualitas pertumbuhan ekonomi juga akan dilihat dari tingkat pemerataan manfaat pembangunan.

Ferry menekankan pertumbuhan perlu berlangsung secara lebih merata dan disertai pengurangan ketimpangan.

Artinya, manfaat peningkatan aktivitas ekonomi diharapkan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok maupun wilayah tertentu.

Pemerataan menjadi salah satu aspek penting agar pertumbuhan dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

UMKM dan Ekonomi Daerah Perlu Ikut Berkembang

Kemenkeu juga memasukkan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi daerah sebagai indikator pertumbuhan yang berkualitas.

UMKM memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

Ketika usaha masyarakat berkembang, aktivitas produksi, perdagangan, dan penyerapan tenaga kerja juga berpotensi meningkat.

Karena itu, perkembangan UMKM dan ekonomi daerah menjadi salah satu aspek yang ingin diperkuat pemerintah melalui kebijakan fiskal.

APBN Dipakai untuk Memperkuat Transmisi Pertumbuhan

Untuk mewujudkan pertumbuhan yang lebih berkualitas, pemerintah akan menggunakan APBN sebagai instrumen untuk memperkuat transmisi manfaat ekonomi kepada masyarakat.

Belanja negara diarahkan pada berbagai program yang dapat memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung.

“Dalam hal ini, APBN diarahkan untuk memperkuat transmisi pertumbuhan melalui belanja yang langsung menyentuh masyarakat,” kata Ferry.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap belanja APBN tidak berhenti pada realisasi anggaran, tetapi menghasilkan aktivitas ekonomi dan manfaat yang lebih luas.

Perlindungan Sosial Jadi Salah Satu Instrumen

Salah satu bentuk belanja yang digunakan pemerintah untuk menyentuh masyarakat secara langsung adalah perlindungan sosial atau perlinsos.

Belanja perlindungan sosial diarahkan untuk membantu masyarakat sekaligus menjaga kemampuan ekonomi kelompok yang membutuhkan dukungan.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, dukungan tersebut juga berkaitan dengan upaya mempertahankan daya beli.

Dengan daya beli yang lebih terjaga, masyarakat diharapkan dapat tetap berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi melalui konsumsi.

Program Padat Karya Dorong Kesempatan Kerja

Pemerintah juga mengalokasikan belanja untuk program padat karya.

Program tersebut menjadi salah satu instrumen yang berhubungan langsung dengan upaya menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Penyerapan tenaga kerja sendiri menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk menilai kualitas pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, belanja pemerintah diharapkan dapat membantu memperkuat hubungan antara pertumbuhan aktivitas ekonomi dan peningkatan kesempatan memperoleh penghasilan.

Infrastruktur Tetap Menjadi Bagian Belanja Pemerintah

Selain perlindungan sosial dan program padat karya, pemerintah juga mengalokasikan APBN untuk pembangunan infrastruktur.

Belanja infrastruktur menjadi salah satu bentuk pengeluaran yang dapat memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas ekonomi.

Pembangunan infrastruktur dapat mendukung konektivitas, aktivitas usaha, serta berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat.

Ferry menempatkan belanja tersebut sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan APBN dapat memperkuat transmisi pertumbuhan.

Pendidikan dan Kesehatan Ikut Diperkuat

Belanja pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan juga menjadi bagian dari instrumen yang digunakan dalam mendorong pertumbuhan berkualitas.

Kedua sektor tersebut berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui belanja di bidang pendidikan dan kesehatan, manfaat APBN diharapkan tidak hanya memiliki dampak jangka pendek, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap kapasitas masyarakat dalam jangka lebih panjang.

Pemerintah karena itu menempatkan kedua sektor tersebut sebagai bagian dari belanja yang ditujukan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.

Dukungan UMKM Ditujukan Tingkatkan Aktivitas Bisnis

APBN juga digunakan untuk memberikan dukungan kepada UMKM agar aktivitas bisnisnya dapat meningkat.

Dukungan terhadap UMKM sejalan dengan indikator kualitas pertumbuhan yang menempatkan perkembangan usaha kecil dan ekonomi daerah sebagai salah satu ukuran.

Pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan ruang bagi pelaku usaha di berbagai lapisan untuk berkembang.

Dengan meningkatnya aktivitas bisnis UMKM, manfaat pertumbuhan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan wilayah.

Keberhasilan Tak Hanya Diukur dari Persentase Pertumbuhan

Ferry menegaskan pemerintah tidak ingin menilai keberhasilan ekonomi hanya berdasarkan besarnya persentase pertumbuhan.

Ukuran penting lainnya adalah seberapa luas masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut.

“Jadi ukuran keberhasilan bukan hanya dari berapa persen pertumbuhan ekonomi kita, tetapi seberapa luas masyarakat yang memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut,” tutur Ferry.

Pandangan tersebut menempatkan kualitas dan pemerataan manfaat sebagai bagian penting dalam mengevaluasi perkembangan ekonomi.

Pertumbuhan Kuartal III/2026 Diharapkan Lebih Inklusif

Secara keseluruhan, pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2026 tidak hanya tercatat dalam peningkatan PDB.

Kualitas pertumbuhan akan dilihat melalui penyerapan tenaga kerja, konsumsi masyarakat, peningkatan pendapatan riil, penurunan kemiskinan, pemerataan, pengurangan ketimpangan, serta perkembangan UMKM dan ekonomi daerah.

APBN kemudian digunakan untuk memperkuat transmisi manfaat tersebut melalui perlindungan sosial, program padat karya, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan dukungan terhadap UMKM.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah menempatkan seberapa luas masyarakat merasakan manfaat pertumbuhan sebagai salah satu ukuran penting keberhasilan ekonomi.