JAKARTA – Menteri Keuangan Suahasil Nazara mencatat belanja pemerintah pusat telah terealisasi sebesar Rp1.791,5 triliun sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Realisasi tersebut mencapai 56,9% dari pagu APBN 2026 dan tumbuh 29% secara tahunan.
Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.149,7 triliun.
Realisasi hingga akhir Agustus tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp912,4 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp879,1 triliun.
“Belanja pemerintah sampai dengan 31 Agustus Rp1.791 triliun yang terdiri atas Rp912,4 triliun belanja K/L dan Rp879,1 triliun belanja non-KL,” ujar Suahasil, dikutip pada Minggu (20/9/2026).
Belanja Pemerintah Pusat Capai 56,9% dari Pagu
Realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.791,5 triliun setara dengan 56,9% dari pagu yang tersedia dalam APBN 2026.
Pagu belanja pemerintah pusat tahun ini ditetapkan sebesar Rp3.149,7 triliun.
Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi belanja tersebut tumbuh 29% secara tahunan atau year-on-year.
Pertumbuhan belanja terjadi baik pada kelompok belanja K/L maupun belanja non-K/L, meskipun masing-masing dipengaruhi oleh komponen pengeluaran yang berbeda.
Belanja K/L Tumbuh 33%
Belanja kementerian dan lembaga hingga akhir Agustus 2026 mencapai Rp912,4 triliun.
Realisasi tersebut tumbuh sebesar 33% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Suahasil menjelaskan peningkatan belanja K/L antara lain dipengaruhi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
Program-program tersebut menjadi bagian dari komponen belanja yang direalisasikan kementerian dan lembaga sepanjang delapan bulan pertama 2026.
Belanja Pegawai Capai Rp259 Triliun
Jika dirinci berdasarkan jenis belanja, realisasi belanja pegawai kementerian dan lembaga mencapai Rp259 triliun.
Belanja pegawai merupakan salah satu komponen dalam belanja K/L selain belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial.
Secara keseluruhan, empat kelompok pengeluaran tersebut membentuk sebagian besar realisasi belanja kementerian dan lembaga hingga akhir Agustus 2026.
Belanja Barang Tembus Rp389 Triliun
Komponen terbesar dalam rincian belanja K/L yang disampaikan Suahasil adalah belanja barang.
Hingga Agustus 2026, realisasi belanja barang tercatat mencapai Rp389 triliun.
Nilainya lebih besar dibandingkan belanja pegawai sebesar Rp259 triliun maupun belanja modal sebesar Rp159,8 triliun.
Belanja barang menjadi bagian dari pengeluaran kementerian dan lembaga dalam menjalankan program dan kegiatan pemerintahan sepanjang tahun anggaran.
Belanja Modal Rp159,8 Triliun
Realisasi belanja modal hingga akhir Agustus 2026 mencapai Rp159,8 triliun.
Belanja tersebut menjadi salah satu komponen dalam realisasi Rp912,4 triliun belanja K/L.
Dalam bahan yang disampaikan pemerintah, peningkatan belanja K/L antara lain juga berkaitan dengan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana pendidikan.
Dengan demikian, belanja modal ikut menjadi bagian dari penyaluran anggaran kementerian dan lembaga untuk berbagai kebutuhan pembangunan.
Bantuan Sosial Terealisasi Rp104,5 Triliun
Selain tiga kelompok belanja tersebut, pemerintah juga merealisasikan bantuan sosial atau bansos sebesar Rp104,5 triliun.
Bansos menjadi salah satu komponen yang turut memengaruhi peningkatan belanja K/L sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
Dengan demikian, rincian belanja K/L terdiri atas belanja pegawai Rp259 triliun, belanja barang Rp389 triliun, belanja modal Rp159,8 triliun, serta bansos Rp104,5 triliun.
Secara keseluruhan, realisasi belanja K/L mencapai Rp912,4 triliun.
Program MBG Ikut Dorong Belanja K/L
Suahasil menyebut program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan belanja kementerian dan lembaga.
Selain MBG, peningkatan belanja juga dipengaruhi penyaluran bansos serta pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan.
Kombinasi sejumlah program tersebut membuat belanja K/L tumbuh 33% secara tahunan hingga Agustus 2026.
Pemerintah tetap meminta proses pelaksanaan belanja memperhatikan efektivitas dan manfaat yang dihasilkan dari setiap anggaran yang dikeluarkan.
Belanja Non-K/L Capai Rp879,1 Triliun
Di luar belanja kementerian dan lembaga, pemerintah juga mencatat realisasi belanja non-K/L sebesar Rp879,1 triliun.
Belanja non-K/L tercatat tumbuh sebesar 25,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan tersebut antara lain dipengaruhi pembayaran pensiun serta belanja subsidi dan kompensasi energi.
Belanja non-K/L bersama belanja kementerian dan lembaga membentuk total belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.791,5 triliun.
Pensiun hingga Subsidi Energi Dorong Belanja Non-K/L
Pemerintah menjelaskan pertumbuhan belanja non-K/L terutama berkaitan dengan sejumlah kewajiban dan program yang tidak berada langsung dalam belanja kementerian dan lembaga.
Komponen tersebut mencakup pembayaran pensiun serta subsidi dan kompensasi energi.
Dengan adanya pengeluaran tersebut, realisasi belanja non-K/L tumbuh 25,1% secara tahunan hingga akhir Agustus.
Nilainya mencapai Rp879,1 triliun atau hampir setara dengan realisasi belanja K/L pada periode yang sama.
Suahasil Ingatkan Efisiensi Menjelang Akhir Tahun
Di tengah pertumbuhan belanja pemerintah pusat, Suahasil meminta seluruh kementerian dan lembaga tetap menjalankan prinsip efisiensi.
Pesan tersebut disampaikan menjelang periode akhir tahun ketika realisasi anggaran kementerian dan lembaga biasanya terus berjalan.
Menurutnya, efisiensi tidak sekadar berarti menekan atau menghemat anggaran.
Efisiensi juga berkaitan dengan kemampuan kementerian dan lembaga memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan tepat sasaran serta memberikan dampak konkret.
“Memasuki Oktober, bulan-bulan akhir tahun, belanja kementerian/lembaga menuju akhir tahun harus tetap efisien. Selain itu, harus juga tetap memilih yang dapat memberikan dampak maksimal kepada masyarakat,” tutur Suahasil.
Efisiensi Bukan Sekadar Menghemat Anggaran
Suahasil menekankan konsep efisiensi belanja tidak dapat semata-mata diartikan sebagai pengurangan pengeluaran.
Pemerintah ingin kementerian dan lembaga memastikan anggaran digunakan pada program yang tepat sasaran.
Selain itu, belanja yang direalisasikan juga diharapkan memberikan dampak konkret terhadap perekonomian dan masyarakat.
Karena itu, kualitas pemilihan program menjadi bagian penting dari arahan efisiensi menjelang akhir tahun anggaran.
Belanja Negara Capai Rp2.295,7 Triliun
Apabila dihitung secara keseluruhan, realisasi belanja negara sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai Rp2.295,7 triliun.
Nilai tersebut setara dengan 59,7% dari total pagu belanja negara APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.
Belanja negara terdiri atas dua kelompok utama, yaitu belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah (TKD).
Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp1.791,5 triliun, sementara TKD telah disalurkan senilai Rp504,3 triliun.
Transfer ke Daerah Capai Rp504,3 Triliun
Selain pengeluaran pemerintah pusat, APBN juga mencatat realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp504,3 triliun.
TKD menjadi komponen kedua dalam struktur belanja negara setelah belanja pemerintah pusat.
Dengan realisasi tersebut, total belanja negara mencapai Rp2.295,7 triliun sampai dengan akhir Agustus 2026.
Pemerintah masih memiliki periode empat bulan terakhir tahun anggaran untuk melanjutkan pelaksanaan berbagai program dan penyaluran anggaran yang telah ditetapkan.
Belanja Tetap Diminta Tepat Sasaran
Kinerja belanja hingga Agustus menunjukkan percepatan pada berbagai komponen pengeluaran pemerintah.
Belanja pemerintah pusat tumbuh 29%, dengan belanja K/L meningkat 33% dan belanja non-K/L tumbuh 25,1%.
Namun, pemerintah menegaskan peningkatan realisasi harus tetap diiringi dengan efisiensi, ketepatan sasaran, dan pemilihan program yang memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, belanja pemerintah pusat tidak hanya dinilai berdasarkan besarnya anggaran yang terealisasi, tetapi juga berdasarkan dampak yang dihasilkan dari penggunaan anggaran tersebut.