BANYUMAS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas menggelar Pekan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-455 Kabupaten Banyumas. Program ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memperkuat kepatuhan pajak masyarakat.
Kegiatan berlangsung pada 10–13 Februari 2026 di enam titik layanan pembayaran. Mengusung tema Berikan Kado Terbaik untuk Banyumas, Lunas PBB-P2 di Awal Waktu, pemerintah daerah mengajak warga berpartisipasi aktif membangun daerah melalui pelunasan pajak tepat waktu.
“Ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk nyata partisipasi kita dalam membangun Banyumas yang lebih baik.”
— Sadewo Tri Lastiono, Bupati Banyumas
Sadewo menegaskan PBB-P2 merupakan salah satu penopang utama PAD yang manfaatnya akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan layanan publik. Ia juga meminta aparatur sipil negara (ASN) menjadi teladan dalam membayar pajak daerah.
Penghapusan Denda dan Percepatan Pembayaran
Kepala Bapenda Banyumas Sugeng Amin menambahkan, pekan pembayaran ini juga melengkapi program penghapusan denda PBB-P2 untuk tahun pajak 1994–2025. Program penghapusan denda tersebut berlangsung sejak 22 Januari hingga 21 Maret 2026.
Selain itu, pemerintah daerah memajukan periode pembayaran PBB-P2 yang semula dimulai 1 April menjadi 1 Februari hingga 31 Juni 2026. Langkah ini ditempuh untuk mempercepat distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Total Ketetapan 2026: Hampir 1,2 juta SPPT dengan nilai pajak mencapai Rp81,9 miliar.
Menurut Sugeng, percepatan pembayaran ini diharapkan mampu mendongkrak realisasi PAD lebih awal sehingga program pembangunan daerah dapat berjalan optimal sepanjang tahun anggaran.
Momentum HUT Banyumas, lanjut Sadewo, diharapkan menjadi pengingat bahwa kontribusi pajak daerah merupakan wujud gotong royong membangun kabupaten yang lebih maju dan sejahtera.
Pemerintah daerah pun optimistis bahwa kombinasi program penghapusan denda, percepatan pembayaran, serta dukungan ASN dan masyarakat akan memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan daerah tahun ini.
