BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor masih memberlakukan insentif berupa diskon pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga akhir Maret 2026. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya konkret pemerintah daerah dalam mendorong masyarakat untuk segera menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
Program insentif ini juga diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat, khususnya bagi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya keringanan ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk melunasi kewajiban pajaknya dengan biaya yang lebih ringan.
“Jangan biarkan ada piutang pajak yang menumpuk. Manfaatkan program keringanan yang ada, karena pajak adalah bahan bakar pembangunan dan bagian dari kontribusi kita untuk masa depan Kabupaten Bogor.”
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor Adi Mulyadi menegaskan bahwa insentif ini bukan hanya sekadar program keringanan, tetapi juga bentuk ajakan kepada masyarakat untuk lebih sadar dan tertib dalam membayar pajak.
Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan program ini, maka akan semakin besar pula dampak positif yang dapat dirasakan, baik dari sisi pembangunan maupun pelayanan publik.
Rincian Insentif PBB
Secara terperinci, Pemkab Bogor memberikan pengurangan pokok PBB tahun 2026 sebesar 10%. Selain itu, terdapat pengurangan sebesar 30% untuk PBB tahun pajak 2021 hingga 2025, serta pengurangan sebesar 40% untuk PBB tahun pajak 2012 hingga 2020.
Skema pengurangan ini dirancang untuk memberikan keadilan bagi wajib pajak dari berbagai periode, sehingga baik tunggakan baru maupun lama dapat diselesaikan secara bertahap dengan beban yang lebih ringan.
Penghapusan Tunggakan Lama
Tidak hanya memberikan pengurangan, Pemkab Bogor juga memberikan fasilitas penghapusan tunggakan PBB tahun pajak 1994 hingga 2011. Namun, penghapusan ini berlaku dengan syarat bahwa wajib pajak telah melunasi kewajiban PBB untuk tahun pajak 2012 hingga 2026.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam menyelesaikan piutang pajak lama yang selama ini sulit ditagih, sekaligus memberikan kesempatan kedua bagi masyarakat untuk kembali tertib administrasi.
Dengan adanya penghapusan hingga 100% ini, pemerintah berharap tidak ada lagi tunggakan lama yang membebani masyarakat maupun administrasi daerah.
Pembebasan PBB untuk Objek Kecil
Selain program pengurangan dan penghapusan tunggakan, Pemkab Bogor juga memberikan pembebasan PBB untuk objek pajak dengan nilai ketetapan maksimal Rp100.000.
Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil, khususnya bagi pemilik properti dengan nilai pajak rendah.
Meskipun dibebaskan dari kewajiban pembayaran, wajib pajak tetap akan menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebagai bukti administrasi yang sah.
Pajak sebagai Investasi Pembangunan
Adi Mulyadi menekankan bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat bukan sekadar kewajiban, melainkan juga bentuk investasi untuk pembangunan daerah.
Dana yang dihimpun dari pajak akan digunakan untuk berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, hingga layanan kesehatan.
Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, pemerintah daerah optimistis dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pembangunan di Kabupaten Bogor.
Manfaatkan Sebelum Berakhir
Pemkab Bogor kembali mengingatkan bahwa program insentif ini hanya berlaku hingga 31 Maret 2026. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk segera memanfaatkan kesempatan ini sebelum masa berlakunya habis.
Dengan memanfaatkan insentif ini, wajib pajak tidak hanya meringankan beban finansial, tetapi juga turut berkontribusi dalam pembangunan daerah yang lebih baik.