Insentif Pajak Hotel Thailand Dinilai Tak Sentuh Usaha Kecil

BANGKOK – Kebijakan insentif pajak yang digulirkan pemerintah Thailand untuk sektor pariwisata menuai kritik dari pelaku usaha. Asosiasi Hotel Thailand (Thai Hotels Association/THA) menilai kebijakan tersebut belum menyentuh akar permasalahan industri, terutama bagi hotel kecil yang masih berjuang pasca pandemi Covid-19.

Ketua Umum THA Thienprasit Chaiuapatranun menegaskan, sebagian besar manfaat keringanan pajak justru dinikmati oleh hotel-hotel besar atau jaringan internasional.

“Beberapa langkah pemerintah tidak benar-benar menguntungkan operator hotel kecil, padahal mereka yang paling terpukul di pasar saat ini,” ujarnya, dikutip Jumat (31/10/2025).

Menurut Thienprasit, kebijakan pengurangan pajak untuk renovasi hotel hanya menguntungkan hotel-hotel mewah, banyak di antaranya dimiliki oleh investor asing. Ia menilai pemerintah seharusnya menyalurkan dukungan langsung kepada hotel lokal berskala kecil dan menengah.

Baca juga: Malta Beri Keringanan Pajak bagi Keluarga Beranak Dua

Thienprasit menambahkan, tidak sedikit hotel bintang tiga ke bawah yang masih menanggung kerugian besar. Ia menyarankan agar pemerintah menyiapkan skema pinjaman lunak (soft loan) untuk renovasi, bukan sekadar potongan pajak.

“Insentif pajak tidak akan membantu jika bisnis kekurangan modal kerja untuk merenovasi,” katanya, sebagaimana dilansir Nation Thailand.

Selain itu, pemerintah juga berencana mempercepat pencairan anggaran seminar dan pelatihan di instansi pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap hotel. Namun, kebijakan tersebut dinilai kurang tepat waktu mengingat musim liburan akhir tahun (Nataru) merupakan periode padat wisatawan.

Ia menegaskan, tanpa peningkatan alokasi anggaran rapat dan seminar di hotel, kebijakan itu tidak akan berdampak besar.

“Bagi sebagian besar hotel, tamu wisatawan reguler tetap menjadi sumber pendapatan utama karena bersedia membayar harga lebih tinggi,” ungkapnya.

Sebagai informasi, pemerintah Thailand memberikan fasilitas pengurangan pajak dua kali lipat dari biaya aktual renovasi, perluasan, atau peningkatan aset hotel. Namun, potongan ini tidak berlaku untuk perawatan rutin, dan hanya berlaku untuk renovasi yang dilakukan antara 29 Oktober 2025 hingga 31 Maret 2026.

Baca juga: Thailand Bantah Dapat Keringanan Bea Masuk dari AS

Kebijakan tersebut sejatinya bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, namun masih perlu dievaluasi agar manfaatnya lebih terasa bagi pelaku usaha kecil dan menengah di sektor pariwisata.

“Jika tujuannya menjaga citra pariwisata Thailand, pemerintah juga harus mempertimbangkan langkah yang lebih praktis dan merata bagi semua pelaku usaha.”

Exit mobile version