BUDAPEST – Pemerintah Hungaria resmi mengajukan paket rancangan undang-undang perpajakan komprehensif ke Parlemen guna memenuhi komitmen reformasi yang disyaratkan dalam skema EU Recovery and Resilience Facility (RRF). Langkah legislasi ini dirancang untuk merombak struktur fiskal nasional, menutup celah penghindaran pajak, serta memodernisasi administrasi penerimaan negara agar sejalan dengan standar Uni Eropa.
Paket RUU yang diserahkan pada 17 Juli 2026 tersebut menandai awal dari rangkaian reformasi pajak berskala besar di Hungaria. Selain materi RUU yang saat ini sedang dalam pembahasan intensif di parlemen, pemerintah diproyeksikan akan mengajukan paket RUU perpajakan tambahan pada akhir tahun 2026 guna melengkapi penyesuaian aturan fiskal nasional.
Salah satu poin krusial dalam RUU ini menyasar pengetatan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi atas entitas trust dan yayasan swasta. Pemerintah mencabut rezim fasilitas pembebasan pajak lima tahunan dan mengalihkan skema distribusi aset—baik dari akumulasi laba maupun modal awal—sebagai objek dividen, sekaligus memperluas wewenang audit otoritas terhadap transaksi aset kripto yang dialihkan ke dalam struktur trust.
“Pengajuan paket reformasi perpajakan ini merupakan bentuk penyelarasan kebijakan nasional terhadap komitmen pemulihan ekonomi Uni Eropa, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas sistem keuangan.”
— Kementerian Keuangan Hungaria
Pengetatan Insentif Korporasi, Pengapusan Bebas Bea Cukai, dan Digitalisasi eVAT
Di sektor PPh Badan, RUU ini menghapus secara bertahap berbagai fasilitas pengurangan basis pajak, seperti insentif untuk pemeliharaan cagar budaya yang berakhir pada 1 Januari 2027, rezim kredit pajak pertumbuhan, hingga fasilitas dividen bagi yayasan pengelola aset publik. Di bidang kepabeanan, Hungaria secara resmi menghapus pembebasan bea masuk untuk barang impor bernilai kecil di bawah €150.
Mandat Digitalisasi eÁfa: Seluruh pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Hungaria wajib disampaikan secara eksklusif melalui platform digital eVAT (eÁfa) mulai 1 Januari 2027.
Selain penataan PPN dan kepabeanan, paket RUU ini merevisi ketentuan retribusi pencemaran lingkungan, pajak sektor ritel, serta penyesuaian atas pajak rezeki nomplok (Robin Hood tax). Lintas reformasi ini diharapkan mampu mengamankan target penerimaan negara sekaligus memperkuat integrasi ekonomi Hungaria dalam lanskap pasar tunggal Eropa.
