EDINBURGH – Pemerintah Kota Edinburgh secara resmi memutuskan untuk menunda penerapan premi pajak daerah sebesar 300% bagi pemilik rumah kedua. Kebijakan yang awalnya direncanakan berlaku mulai 1 April ini merupakan bagian dari strategi dewan untuk meningkatkan pasokan perumahan di pasar properti lokal yang tengah mengalami krisis.
Dengan adanya penangguhan ini, warga yang terdampak akan menerima revisi tagihan pajak dengan tarif dua kali lipat dari tarif normal, tetap sama seperti ketentuan pada tahun sebelumnya. Langkah ini diambil guna memberikan waktu bagi pemerintah daerah dalam mempertimbangkan amandemen dan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait.
Analisis Dampak dan Kaji Ulang Kebijakan Pajak Properti
Ketua Komisi Keuangan Dewan, Mandy Watt, menyampaikan permohonan maaf atas ketidakpastian yang dialami oleh para pemilik properti. Menurutnya, penundaan selama enam bulan ke depan akan digunakan untuk mendalami dampak kenaikan tarif serta kemungkinan adanya pengecualian kebijakan tertentu.
Dalam regulasi ini, dewan mendefinisikan “rumah kedua” sebagai properti yang memiliki perabotan lengkap, ditempati minimal 25 hari dalam setahun, namun bukan merupakan domisili utama pemiliknya. Evaluasi ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi stabilitas pasar hunian di ibu kota Skotlandia tersebut.
“Penangguhan ini memungkinkan kami membahas dampak kenaikan secara mendalam dan mempertimbangkan amandemen kebijakan agar lebih adil bagi pihak terdampak.”
— Mandy Watt, Ketua Komisi Keuangan Dewan Edinburgh
Alternatif Pendanaan untuk Mengatasi Darurat Perumahan
Meskipun pajak rumah kedua ditunda, Dewan Edinburgh tetap fokus mencari sumber pendanaan lain untuk mengatasi darurat perumahan. Salah satu langkah yang telah disetujui adalah penggunaan pajak turis atau visitor levy sebesar 5% yang akan mulai diterapkan pada 24 Juli 2026.
Pajak pengunjung tersebut diperkirakan mampu menghimpun dana sekitar £50 juta per tahun. Sebagian dari dana ini, yakni sebesar £5 juta, telah dialokasikan untuk pembangunan tahap awal 472 unit rumah terjangkau yang direncanakan selesai antara tahun 2026 hingga 2029.
Langkah-langkah strategis ini menunjukkan komitmen otoritas lokal dalam menyeimbangkan antara penerimaan daerah melalui instrumen pajak dan penyediaan fasilitas publik yang memadai bagi warganya.
