BEIJING – Kementerian Keuangan China resmi merevisi aturan Pajak Penggunaan Lahan Perkotaan (urban land use tax) dengan mengucurkan pemotongan tarif hingga 50 persen serta pembebasan penuh bagi aset-aset strategis nasional. Kebijakan insentif fiskal ini menyasar sektor energi, pertambangan, dan infrastruktur publik guna memperkuat ketahanan pasokan energi dan menopang pertumbuhan ekonomi domestik.
Kebijakan tarif khusus transisi sebesar separuh dari tarif normal tersebut berlaku secara efektif selama 12 bulan, terhitung mulai 1 September 2026 hingga 31 Agustus 2027. Setelah masa transisi satu tahun berakhir, properti industri energi dan pertambangan yang memenuhi kualifikasi akan kembali dikenakan tarif pajak penuh mulai 1 September 2027.
Selain skema pemotongan tarif 50 persen, pemerintah China memberikan insentif pembebasan pajak penuh untuk kategori lahan tertentu mulai 1 September 2026. Aset yang dibebaskan mencakup fasilitas produksi minyak dan gas (migas) beserta seluruh jaringan pipa penyalur, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), tanggul serta lereng pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), pembangkit listrik tenaga termal, hingga area transmisi kelistrikan dan kawasan tambang batu bara serta mineral strategis.
“Tarif pajak yang direvisi ini akan berlaku selama 12 bulan mulai 1 September, guna mendukung kelangsungan operasional industri energi dan keandalan jaringan pipa nasional.”
— Kementerian Keuangan Republik Rakyat China
Restrukturisasi Tarif Lahan dan Bebas Pajak Sektor Kepentingan Publik
Langkah insentif perpajakan ini meluas ke area peruntukan keamanan nasional, perlindungan lingkungan, infrastruktur publik, serta kawasan yang difungsikan bagi kepentingan umum. Regulasi ini krusial mengingat seluruh lahan perkotaan di China dikuasai penuh oleh negara, sementara lahan pedesaan dimiliki secara kolektif.
Struktur Tarif Lahan Perkotaan China: Pajak lahan ditetapkan maksimum CNY 30 (sekitar Rp79.900) per meter persegi di kota besar, CNY 24 per meter persegi di kota sedang, dan CNY 18 per meter persegi di kota kecil.
Dengan penetapan tarif berjenjang sesuai skala wilayah tersebut, kebijakan diskon 50 persen dan pembebasan pajak secara penuh ini diproyeksikan dapat meringankan beban fiskal korporasi energi nasional sekaligus menstimulasi efisiensi rantai pasok industri manufaktur di Tiongkok.
