SUMEDANG – Pemerintah Kabupaten Sumedang mulai mempersiapkan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun pajak 2026. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat telah memulai proses pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB yang dijadwalkan rampung dan mulai didistribusikan kepada wajib pajak pada pertengahan Februari 2026.
Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Sumedang, Raka Batara, menyampaikan bahwa seluruh data SPPT PBB telah siap untuk dicetak. Proses pencetakan direncanakan dimulai pada 12 Januari 2026 agar distribusi dapat dilakukan lebih awal.
“Data SPPT yang akan dicetak sudah siap. Insyaallah mulai 12 Januari proses pencetakan bisa dimulai sehingga awal Februari seluruh SPPT sudah dapat disebarkan kepada wajib pajak.”
— Raka Batara, Bapenda Kabupaten Sumedang
Cetak 802 Ribu SPPT, Dorong Kepatuhan Awal Tahun
Pada tahun pajak 2026, Bapenda Kabupaten Sumedang akan mencetak dan mendistribusikan sebanyak 802.671 SPPT PBB. Jumlah tersebut telah disesuaikan dengan ketetapan PBB yang ditetapkan oleh Bupati Sumedang untuk tahun berjalan.
Percepatan pencetakan dan distribusi SPPT ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran PBB sejak awal tahun. Kepatuhan pembayaran PBB menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Targetnya, pada akhir Februari wajib pajak sudah dapat mulai melakukan pembayaran PBB-P2. Hal ini penting untuk mengoptimalkan penerimaan PAD sejak awal tahun anggaran,” ujar Raka.
Ketentuan Pembayaran PBB
Sebagai informasi, SPPT merupakan surat resmi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk memberitahukan besaran PBB yang terutang kepada wajib pajak. PBB ditetapkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang disampaikan wajib pajak mengenai data subjek dan objek pajak.
Wajib pajak diwajibkan melunasi PBB paling lambat enam bulan sejak tanggal pengiriman SPPT. Keterlambatan pembayaran dapat berdampak pada sanksi administratif sesuai ketentuan perpajakan daerah yang berlaku.