JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi keuangan nasional yang masih cukup lebar. Meski akses ke layanan keuangan sudah menjangkau 92,74% masyarakat, tingkat literasi baru mencapai 66,64%.

Artinya, terdapat selisih sebesar 26,1 poin persentase antara masyarakat yang telah memiliki akses keuangan dengan yang benar-benar memahami pengelolaan keuangannya. Menurut Airlangga, kondisi ini perlu segera diatasi melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

“Inklusi keuangan merupakan salah satu indikator kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi makro,” ujar Airlangga, dikutip Minggu (12/10/2025).

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, meningkatnya inklusi menandakan layanan keuangan formal kian mudah dijangkau. Namun, literasi yang masih rendah membuat masyarakat rentan terhadap pengelolaan keuangan yang tidak sehat, termasuk penipuan dan utang konsumtif.

Untuk mempersempit kesenjangan tersebut, pemerintah akan memperkuat sinergi pusat dan daerah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Keduanya berperan memastikan kebijakan literasi dan inklusi dijalankan secara merata.

Beberapa program unggulan terus diperluas, antara lain Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang kini telah membuka lebih dari 58,32 juta rekening atau 87,75% dari total pelajar di Indonesia. Pemerintah menargetkan 98% pelajar memiliki rekening pada 2027.

Selain itu, terdapat Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dan Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) dengan total penyaluran mencapai Rp46,71 triliun dan Rp3,71 triliun kepada 1,8 juta debitur.

Pemerintah juga berencana memperluas akses keuangan masyarakat untuk memperkuat ekonomi daerah dan menekan angka kemiskinan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengucurkan berbagai stimulus fiskal untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Airlangga pun mendorong peran aktif TPAKD di seluruh Indonesia untuk mendukung agenda prioritas nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, perluasan energi bersih melalui PLTS Desa, dan peningkatan kedaulatan pangan melalui Program PINTAR.

“Saya mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Semoga dapat berkontribusi nyata dalam transformasi struktural menuju Indonesia Emas 2045,” tutur Airlangga.

Langkah ini juga selaras dengan strategi pemerintah dalam mendorong transformasi sektor informal agar masuk dalam sistem ekonomi formal yang lebih sehat dan transparan.