“Kalau ada yang main-main, sikat habis. Jangan ragu menindak yang nakal.”
— Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas
Mandat Wali Kota: PAD Maksimal, Tanpa Bocor
- Zero leakage: tutup titik rawan kebocoran di tiap objek pajak.
- Clean governance: tindakan tegas untuk oknum yang bermain.
- Speed & scale: pacu digitalisasi agar proses lebih cepat dan terukur.
Langkah bersih-bersih ini sejalan dengan praktik pemerintahan yang baik dan penguatan fiskal daerah.
Kerja sama lintas perangkat daerah menjadi kunci agar pengawasan berjalan dari hulu sampai hilir.
Tiga Jurus Agha: Tutup Celah, Rapikan, Gas Digital
- Tutup Celah: pemetaan objek berisiko, desk audit intensif, dan rekonsiliasi piutang.
- Rapikan Internal: SOP yang presisi, rotasi area rawan, serta kanal aduan yang terlacak.
- Gas Digital: integrasi data lintas OPD dan otomasi penagihan untuk real-time monitoring.
“Satu Data” Medan & One NJOP, One Data, One Click
Arah kebijakan sudah jelas: Maju Menuju Medan Satu Data. Basis data wajib pajak diintegrasikan,
standar datanya diseragamkan, single source of truth ditegakkan. Selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia. Di lapangan, Bapenda menyiapkan One NJOP, One Data, One Click—akses NJOP yang cepat, akurat, dan mudah dilacak. Validasi objek jadi efisien, penagihan lebih tajam, manipulasi data kian sulit.
Baca juga: Trenggalek Bebaskan PBB-P2 & Keringanan BPHTB Dukung Net Zero
Dampaknya? Transparansi meningkat, user journey pembayaran jadi sederhana, dan proses penagihan lebih cepat. Ekosistem pajak daerah pun makin sehat.
Roadmap: Data Jadi Rupiah
1. Integrasi Data
Satukan data subjek & objek pajak (perizinan, PU, pariwisata, perdagangan).
Kurangi duplikasi, perluas basis pajak.
2. Sinkronisasi Transaksi
Sambungkan PBJT dengan POS pelaku usaha. Terapkan risk-based audit dan near-real-time monitoring.
3. Layanan Digital
e-SPPT, e-billing, e-payment, notifikasi jatuh tempo otomatis, pelacakan tiket layanan.
4. Penegakan Proporsional
Persuasif untuk yang kooperatif, sanksi untuk pelanggar berulang. Kinerja dipublikasikan berkala.
Seluruh tahapan mengikuti prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sejalan dengan panduan
DJPK Kemenkeu dan indikator BPS.
Standar Baru: Bersih, Cepat, Pasti
“Jangan manual lagi,” tekan Rico. Digital by default adalah standar baru. Proses jelas, angka terbuka,
dan tanggung jawab melekat. Dengan begitu, PAD tidak sekadar naik sesaat, tetapi bertahan dan tumbuh. Bapenda diminta rutin melaporkan capaian dari kenaikan basis pajak, tingkat kepatuhan, sampai pemulihan piutang. Indikator kinerja yang terukur akan menjaga ritme perbaikan.
