website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Wednesday, 17 June 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Internasional

Atasi Krisis Keuangan, Sejumlah Wilayah Penyangga London Naikkan Pajak Daerah

Muhammad Nur Izzuddin by Muhammad Nur Izzuddin
April 17, 2026
in Internasional
0 0
0
Ada Piutang PBB di SPPT PBB, Ini Kata Pemkot
0
SHARES
11
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

LONDON – Ratusan ribu penduduk yang tinggal di wilayah pinggiran dan satelit London harus bersiap menghadapi lonjakan tagihan pajak daerah mulai April mendatang. Kebijakan ini diambil setelah tujuh pemerintah kota yang sedang mengalami tekanan finansial hebat mendapatkan izin khusus untuk menaikkan tarif pajak melampaui batas normal 5%.

Langkah darurat ini disetujui pemerintah pusat guna membantu otoritas lokal menutup defisit anggaran untuk layanan dasar. Meningkatnya biaya perawatan sosial dan penyediaan akomodasi sementara menjadi pemicu utama di balik “kondisi keuangan sulit” yang dihadapi banyak dewan kota saat ini.

Baca Juga: Tindak Tegas Penunggak Pajak, Pemkab Lahat Bongkar Paksa Reklame Membandel

Rincian Kenaikan Tarif di Berbagai Wilayah Satelit

Meskipun mayoritas dewan lokal biasanya dibatasi pada kenaikan 5% tanpa referendum warga, beberapa wilayah mendapatkan diskresi lebih besar. Otoritas di Trafford, Warrington, serta Windsor and Maidenhead diizinkan menaikkan tagihan hingga 7,5%. Sementara itu, wilayah seperti Shropshire, Worcestershire, dan North Somerset bahkan mencapai angka maksimal 9%.

Menteri Pemerintahan Daerah, Alison McGovern, menyatakan bahwa reformasi pendanaan ini dirancang untuk menghubungkan kembali alokasi anggaran dengan kebutuhan riil di lapangan. Namun, para pengamat memperingatkan bahwa tiga tahun ke depan akan tetap menjadi masa yang sangat menantang bagi stabilitas keuangan daerah karena terus menghadapi beban dari sistem sebelumnya.

“Dana dialirkan ke tempat yang membutuhkan, namun kami sadar beberapa dewan masih berjuang melawan warisan sistem keuangan lama yang menantang.”

— Alison McGovern, Menteri Pemerintahan Daerah

Beban Warga London Lampaui Ambang £2.000

Bagi warga yang tinggal di jantung ibu kota, tekanan fiskal juga terasa nyata. Analisis terbaru menunjukkan bahwa ribuan rumah tangga di London akan membayar pajak dewan rata-rata di atas £2.000 untuk pertama kalinya. Wilayah seperti Hackney, Hillingdon, dan Lambeth diperkirakan akan menembus batas psikologis tersebut mulai April ini jika kenaikan mencapai 5%.

Kenaikan ini juga dipicu oleh tambahan pungutan dari Balai Kota yang diajukan Walikota London, Sir Sadiq Khan. Bahkan di Wandsworth, yang selama ini dikenal memiliki pajak terendah di negara tersebut, tagihan tahunannya diprediksi akan melampaui angka £1.000 untuk pertama kalinya.

Baca Juga: Reform UK Meluncurkan Kampanye Pemilihan Umum Tingkat Lokal

Kebijakan ini merupakan bagian dari kesepakatan tiga tahun yang menyediakan dana sekitar £78 miliar bagi pemerintah daerah di seluruh Inggris. Meski demikian, pihak dewan memperingatkan bahwa tanpa efisiensi yang ketat, tantangan dalam menyeimbangkan anggaran akan terus menghantui operasional layanan publik di tahun-tahun mendatang.

Baca Juga: Mengungkap Sisi Kelam Pajak Diaspora Eritrea bagi Konflik Regional

Informasi Tambahan:

  • Situs Resmi Pemerintah Inggris
  • Portal Balai Kota London (City Hall)
Muhammad Nur Izzuddin

Muhammad Nur Izzuddin

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

April 30, 2026
Lupa Sampaikan Pemberitahuan NPPN, Ini Risikonya bagi WP Orang Pribadi

Faktur Pajak “Tidak Ada” Tidak Dapat Dikreditkan, Namun Faktur Terlambat Masa Pajak Masih Bisa Dikreditkan: Putusan Majelis Dalam Sengketa Ppn

4
MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

4
Banjir Aturan Baru DJP: Dari Pedoman MAP, Pengaduan, hingga Insentif Magang

DJP Bongkar Sindikat ‘Desa’ Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp180 Miliar

4
Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

3
Tinggalkan Gaya Konfrontatif! Kepatuhan Pajak Butuh Era Kolaborasi dan Saling Percaya

Pajak: Amnesti Fiskal Bengkulu Sukses Hapus Denda Rp23 Miliar, Puluhan Ribu Kendaraan Padati Samsat

June 17, 2026
Perusahaan Tak Bayar Gaji Karyawan, Apakah Masih Wajib Lapor SPT Masa PPh 21?

Pajak Kendaraan Sumut: Putus Ketergantungan Amnesti, Pemprov Tebar Insentif Lux

June 17, 2026
Ketegasan KPP Boyolali: Blokir 15 Rekening Wajib Pajak Akibat Tunggakan Miliaran

Pajak: Kanwil DJP Jateng II Sita Serentak Aset Penunggak Senilai Rp2,05 Miliar

June 17, 2026
Tata Cara Akses e-SPPT PBB-P2 DKI Jakarta untuk Periode Pajak 2026.

Cara Pengajuan Pembebasan PBB-P2 Pensiunan Guru Jakarta

June 15, 2026

Recent News

Tinggalkan Gaya Konfrontatif! Kepatuhan Pajak Butuh Era Kolaborasi dan Saling Percaya

Pajak: Amnesti Fiskal Bengkulu Sukses Hapus Denda Rp23 Miliar, Puluhan Ribu Kendaraan Padati Samsat

June 17, 2026
Perusahaan Tak Bayar Gaji Karyawan, Apakah Masih Wajib Lapor SPT Masa PPh 21?

Pajak Kendaraan Sumut: Putus Ketergantungan Amnesti, Pemprov Tebar Insentif Lux

June 17, 2026
Ketegasan KPP Boyolali: Blokir 15 Rekening Wajib Pajak Akibat Tunggakan Miliaran

Pajak: Kanwil DJP Jateng II Sita Serentak Aset Penunggak Senilai Rp2,05 Miliar

June 17, 2026
Tata Cara Akses e-SPPT PBB-P2 DKI Jakarta untuk Periode Pajak 2026.

Cara Pengajuan Pembebasan PBB-P2 Pensiunan Guru Jakarta

June 15, 2026

Graha Binakarsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940 (021) 21909087

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version