website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Wednesday, 17 June 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Internasional

Restoran Georgia menyalahkan kenaikan tarif sebagai penyebab penutupan

Muhammad Nur Izzuddin by Muhammad Nur Izzuddin
April 10, 2026
in Internasional
0 0
0
Restoran Georgia menyalahkan kenaikan tarif sebagai penyebab penutupan
0
SHARES
3
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

LINCOLNSHIRE – Sebuah restoran populer yang menempati bangunan bersejarah bergaya Georgia di Louth, Lincolnshire, resmi menyatakan penutupan usahanya. Andrew Leonard, pemilik Mansion House, mengungkapkan bahwa tumpukan kenaikan biaya operasional telah membuat bisnisnya tidak lagi berkelanjutan meski selama ini selalu ramai pengunjung.

Leonard menjelaskan bahwa investasi besar yang ia tanamkan sejak restorasi tahun 2017 untuk menjaga standar tinggi bangunan Kelas II* tersebut akhirnya kalah oleh tekanan fiskal. Kenaikan nilai pajak properti sebesar £3.500 yang segera berlaku, ditambah lonjakan tagihan energi dan iuran Jaminan Sosial, menjadi “pukulan terakhir” bagi restoran legendaris ini.

Baca Juga: KPP Kolaborasi dengan BPN, Data Tanah Disinkronkan untuk Pajak

Krisis Biaya April: Beban Tekanan pada Usaha Kecil

Menurut Federasi Usaha Kecil (FSB) Lincolnshire, banyak perusahaan saat ini menghadapi situasi yang disebut sebagai “krisis biaya pada April”. Katrina Pierce dari FSB menyatakan bahwa para pelaku usaha tidak sekadar meminta bantuan cuma-cuma, melainkan memerlukan “ruang bernapas” dari beban regulasi dan perpajakan yang terus meningkat.

“Kecuali pemerintah bangun dan menyadari kenyataan, masalah besar akan datang. Sewa dan tarif saat ini sudah gila-gilaan. Kita hidup di dunia yang konyol,” tegas Leonard saat menggambarkan kondisi pasar perhotelan dan kuliner saat ini.

“Saya selalu tahu hari ini mungkin akan datang. Saya tidak berpikir akan mendapat pengembalian investasi, saya hanya jatuh cinta pada bangunan ini, namun biaya operasional kini mustahil untuk dipenuhi.”

— Andrew Leonard, Pemilik Mansion House

Respons HM Treasury dan Reformasi Tarif Pajak Usaha

Menanggapi fenomena penutupan bisnis ini, juru bicara HM Treasury menyatakan bahwa pemerintah tengah menjalankan rencana ekonomi melalui reformasi tarif pajak usaha. Paket dukungan senilai £4,3 miliar telah disiapkan untuk membatasi kenaikan tagihan bagi sektor perhotelan, termasuk pemotongan 5p pada tarif pajak properti komersial bagi bisnis di pusat kota.

Pemerintah juga mengklaim telah melakukan langkah-langkah berikut untuk mendukung sektor ini:

  • Pembatasan Pajak Korporasi: Menetapkan batas maksimal sebesar 25% bagi perusahaan.
  • Distribusi Beban Pajak: Gudang online besar kini membayar tarif 33% lebih tinggi untuk meringankan beban tempat usaha kecil di pusat kota.
  • Pengurangan Birokrasi: Upaya memangkas prosedur administrasi yang membebani operasional harian pengusaha.

Baca Juga: Partai Konservatif Janji Hapus Pajak Karbon Sektor Industri

Meskipun pemerintah menawarkan berbagai skema dukungan, bagi pengusaha seperti Andrew Leonard, langkah tersebut dinilai terlambat untuk menyelamatkan Mansion House yang telah menjadi bagian dari identitas sejarah di Upgate, Louth sejak tahun 1750.

Baca Juga: Sengketa Pajak: Majelis Tegaskan Batas Objek PPh Pasal 23

Sumber Terkait:

  • BBC News Lincolnshire
  • HM Treasury UK
Muhammad Nur Izzuddin

Muhammad Nur Izzuddin

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

April 30, 2026
Lupa Sampaikan Pemberitahuan NPPN, Ini Risikonya bagi WP Orang Pribadi

Faktur Pajak “Tidak Ada” Tidak Dapat Dikreditkan, Namun Faktur Terlambat Masa Pajak Masih Bisa Dikreditkan: Putusan Majelis Dalam Sengketa Ppn

4
MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

4
Banjir Aturan Baru DJP: Dari Pedoman MAP, Pengaduan, hingga Insentif Magang

DJP Bongkar Sindikat ‘Desa’ Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp180 Miliar

4
Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

3
Tinggalkan Gaya Konfrontatif! Kepatuhan Pajak Butuh Era Kolaborasi dan Saling Percaya

Pajak: Amnesti Fiskal Bengkulu Sukses Hapus Denda Rp23 Miliar, Puluhan Ribu Kendaraan Padati Samsat

June 17, 2026
Perusahaan Tak Bayar Gaji Karyawan, Apakah Masih Wajib Lapor SPT Masa PPh 21?

Pajak Kendaraan Sumut: Putus Ketergantungan Amnesti, Pemprov Tebar Insentif Lux

June 17, 2026
Ketegasan KPP Boyolali: Blokir 15 Rekening Wajib Pajak Akibat Tunggakan Miliaran

Pajak: Kanwil DJP Jateng II Sita Serentak Aset Penunggak Senilai Rp2,05 Miliar

June 17, 2026
Tata Cara Akses e-SPPT PBB-P2 DKI Jakarta untuk Periode Pajak 2026.

Cara Pengajuan Pembebasan PBB-P2 Pensiunan Guru Jakarta

June 15, 2026

Recent News

Tinggalkan Gaya Konfrontatif! Kepatuhan Pajak Butuh Era Kolaborasi dan Saling Percaya

Pajak: Amnesti Fiskal Bengkulu Sukses Hapus Denda Rp23 Miliar, Puluhan Ribu Kendaraan Padati Samsat

June 17, 2026
Perusahaan Tak Bayar Gaji Karyawan, Apakah Masih Wajib Lapor SPT Masa PPh 21?

Pajak Kendaraan Sumut: Putus Ketergantungan Amnesti, Pemprov Tebar Insentif Lux

June 17, 2026
Ketegasan KPP Boyolali: Blokir 15 Rekening Wajib Pajak Akibat Tunggakan Miliaran

Pajak: Kanwil DJP Jateng II Sita Serentak Aset Penunggak Senilai Rp2,05 Miliar

June 17, 2026
Tata Cara Akses e-SPPT PBB-P2 DKI Jakarta untuk Periode Pajak 2026.

Cara Pengajuan Pembebasan PBB-P2 Pensiunan Guru Jakarta

June 15, 2026

Graha Binakarsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940 (021) 21909087

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version