SKOTLANDIA – Perdebatan mengenai kebijakan perpajakan kembali memanas setelah pemimpin Reform UK di Skotlandia, Malcolm Offord, melontarkan kritik tajam terhadap analisis lembaga think tank Institute for Fiscal Studies (IFS) terkait rencana pemotongan pajak yang diusulkan partainya.
Rencana Reform UK mencakup penyelarasan tarif pajak penghasilan Skotlandia dengan wilayah lain di Inggris Raya, yang kemudian akan diikuti dengan pemotongan pajak sebesar 1 pence per pound dengan estimasi biaya sekitar £2 miliar.
Tak hanya itu, partai tersebut juga merancang pemotongan lanjutan sebesar 3 pence yang diperkirakan akan menelan biaya hingga £3,7 miliar per tahun selama masa jabatan parlemen pertama.
“Pemotongan pajak ‘self-funding’ ini hanyalah ilusi yang dibangun dari asumsi yang keliru.”
— Institute for Fiscal Studies (IFS)
IFS menilai klaim Reform UK bahwa pemotongan pajak dapat membiayai dirinya sendiri melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki dasar yang kuat secara fiskal.
Menurut IFS, setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% hanya akan menghasilkan tambahan sekitar £300 juta bagi Skotlandia, jauh di bawah klaim Reform yang menyebut potensi tambahan hingga £8 miliar.
Reform: Kritik IFS Tidak Objektif
Menanggapi kritik tersebut, Malcolm Offord justru menuding IFS sebagai pihak yang terlalu mempertahankan status quo dan enggan menerima perubahan kebijakan fiskal yang lebih progresif.
Dalam tulisannya, Offord menyebut IFS sebagai “suara sirene status quo” yang terlalu sering dijadikan rujukan tanpa mempertimbangkan alternatif kebijakan yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ia menegaskan bahwa pemotongan pajak merupakan langkah strategis untuk merangsang aktivitas ekonomi dan meningkatkan daya saing Skotlandia.
Offord juga mengutip pandangan ekonom seperti Arthur Laffer yang meyakini bahwa pemotongan pajak dapat mendorong peningkatan penerimaan negara dalam jangka panjang melalui efek pertumbuhan ekonomi.
Sumber Pendanaan Dipertanyakan
Meski demikian, IFS menegaskan bahwa rencana pemotongan pajak dalam skala besar tetap membutuhkan sumber pembiayaan yang jelas dan realistis.
Offord menyebut pendanaan akan berasal dari efisiensi sektor publik, termasuk pengurangan jumlah badan publik serta pemangkasan pengeluaran yang dinilai tidak produktif.
Namun, menurut IFS, langkah tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi serius, termasuk pemotongan layanan publik atau pengurangan tunjangan sosial di tengah tekanan anggaran yang sudah tinggi.
IFS menegaskan bahwa pemotongan pajak memang mungkin dilakukan, tetapi hampir pasti tidak dapat membiayai dirinya sendiri tanpa adanya pengorbanan di sisi belanja negara.
Debat Politik Semakin Memanas
Perdebatan ini juga memicu reaksi dari partai lain. Pemimpin Partai Konservatif Skotlandia, Russell Findlay, menyatakan bahwa serangan terhadap IFS justru mencerminkan lemahnya argumen Reform UK.
Menurutnya, analisis IFS telah menunjukkan bahwa proposal pajak tersebut tidak kredibel secara ekonomi.
Sementara itu, IFS menegaskan bahwa mereka bersikap independen dan tidak memihak, serta secara konsisten menganalisis kebijakan semua partai politik berdasarkan data dan pendekatan objektif.
Baca Juga: Kenaikan Pajak ‘Terselubung’ di London
Perdebatan ini mencerminkan dilema klasik dalam kebijakan fiskal: antara mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemotongan pajak dan menjaga keberlanjutan anggaran negara.
Dengan tekanan anggaran yang semakin meningkat, setiap kebijakan pajak akan selalu berada di antara dua kepentingan besar stimulus ekonomi dan stabilitas fiskal.
