website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Putusan Pengadilan Pajak
Monday, 16 February 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Internasional

Pajak daerah Coventry akan naik lebih rendah dari perkiraan.

Muhammad Nur Izzuddin by Muhammad Nur Izzuddin
February 16, 2026
in Internasional
0 0
0
Pajak daerah Coventry akan naik lebih rendah dari perkiraan.
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

COVENTRY – Tagihan pajak daerah (council tax) di Coventry dipastikan naik lebih rendah dari rencana awal setelah Dewan Kota Coventry menyetujui kenaikan sebesar 3,95% untuk tahun anggaran mendatang.

Sebelumnya, otoritas lokal yang dipimpin Partai Buruh tersebut telah menganggarkan kenaikan maksimum sebesar 4,99%. Namun, setelah menerima alokasi dana dari pemerintah pusat yang lebih baik dari perkiraan, dewan memutuskan menurunkan persentase kenaikan tersebut.

“Saya sangat menyadari bahwa orang-orang sedang mengalami kesulitan di luar sana. Apa pun yang dapat kami lakukan untuk membantu mereka dengan biaya-biaya tersebut akan kami anggap sangat serius.”

— Richard Brown, Anggota Kabinet Keuangan Dewan Kota Coventry

Tambahan Beban Lebih Ringan

Dengan kenaikan 3,95% tersebut, pemilik properti kategori D diperkirakan akan membayar tambahan sekitar £95 per tahun. Angka ini lebih rendah dibandingkan estimasi awal sebesar £120 apabila kenaikan 4,99% diterapkan.

Keputusan ini juga menjadi yang pertama dalam lebih dari 15 tahun terakhir di mana Dewan Kota Coventry tidak meminta kenaikan hingga batas maksimum yang diizinkan tanpa referendum lokal.

Meski demikian, Brown mengakui bahwa kenaikan tersebut masih berada di atas tingkat inflasi saat ini yang berada di kisaran 3,4%. Ia menegaskan bahwa sejak 2010, sekitar £1,6 miliar telah dipangkas dari anggaran dewan, sehingga pemulihan kondisi fiskal membutuhkan waktu.

Baca Juga: Publik Soroti Celah Korupsi dalam Pengelolaan Pajak Daerah

Dampak terhadap Anggaran dan Investasi

Penurunan kenaikan pajak ini membuat dewan kehilangan sekitar £1,8 juta dari total anggarannya. Namun, otoritas lokal menegaskan bahwa layanan publik tetap dapat berjalan optimal, bahkan dengan tambahan alokasi dana sebesar £7,7 juta untuk mendukung berbagai sektor layanan.

Dewan juga tengah mempertimbangkan investasi satu kali senilai £2 juta untuk perbaikan jalan dan trotoar, peningkatan kebersihan kota, serta penanganan pembuangan sampah ilegal. Selain itu, perekrutan staf tambahan direncanakan untuk mengatasi peningkatan kasus perilaku anti-sosial.

Tekanan Biaya Layanan Sosial

Meski kenaikan pajak ditekan, tekanan belanja tetap meningkat. Pengeluaran untuk layanan perawatan sosial dewasa diproyeksikan bertambah £4,3 juta pada tahun fiskal berikutnya. Kenaikan upah minimum nasional juga diperkirakan menambah beban sebesar £1,8 juta pada sektor yang sama.

Selain itu, inflasi diperkirakan meningkatkan pengeluaran dewan sekitar £6 juta, sementara tekanan operasional seperti survei pohon dan pengendalian hama menambah beban sekitar £2,9 juta.

Sebelumnya, BBC juga mengungkap rencana dewan untuk “menunda” Festival Godiva sebagai salah satu langkah efisiensi anggaran.

Baca Juga: Dewan Berencana Naikkan Pajak Dewan 8%

Anggaran final tersebut dijadwalkan untuk disahkan dalam rapat dewan penuh pada 24 Februari mendatang. Dengan keputusan ini, Dewan Kota Coventry berupaya menyeimbangkan kebutuhan fiskal dengan kemampuan bayar masyarakat di tengah tekanan biaya hidup yang terus meningkat.


Sumber Terkait:

  • Coventry City Council
  • UK Department for Levelling Up, Housing and Communities
Muhammad Nur Izzuddin

Muhammad Nur Izzuddin

Next Post
Ingat! Dipotong Pajak Bukan Berarti Bebas Lapor, Simak Penjelasan DJP

Ingat! Dipotong Pajak Bukan Berarti Bebas Lapor, Simak Penjelasan DJP

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected test

  • 23.9k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Panduan Lengkap Cara Menanggapi SPKKP di Coretax DJP

Panduan Lengkap Menggunakan Simulator Coretax untuk Pengisian SPT Tahunan PPh Badan

October 9, 2025
Ingin Download NPWP Elektronik? Pastikan Akun Coretax Anda Sudah Aktif, Ini Langkah Resminya

Bukti Potong A1 Kini Bisa Diunduh di Coretax, Ini Panduan Lengkap Lapor SPT

January 6, 2026
DJP Gunakan Data Beneficial Ownership untuk Pemeriksaan

Catat! Laporan Keuangan Satu Pintu Resmi Berlaku Mulai 2027

October 20, 2025
Lupa Sampaikan Pemberitahuan NPPN, Ini Risikonya bagi WP Orang Pribadi

Faktur Pajak “Tidak Ada” Tidak Dapat Dikreditkan, Namun Faktur Terlambat Masa Pajak Masih Bisa Dikreditkan: Putusan Majelis Dalam Sengketa Ppn

4
Pajak OPPT: Panduan untuk Pengusaha Orang Pribadi

Pajak OPPT: Panduan untuk Pengusaha Orang Pribadi

1
Makan Bergizi Gratis untuk 15 Juta Warga Didukung Pajak Rp8,2T

Makan Bergizi Gratis untuk 15 Juta Warga Didukung Pajak Rp8,2T

0
HUT 80 RI, Mimika Hapus Sanksi Pajak Daerah

HUT 80 RI, Mimika Hapus Sanksi Pajak Daerah

0
Bidik Tax Ratio 12%, Purbaya Perintahkan DJP Benahi Kinerja!

Waspada! DJP Bongkar 6 Modus Penipuan Pajak via WhatsApp, Jangan Asal Klik File APK

February 16, 2026
Ingat! Dipotong Pajak Bukan Berarti Bebas Lapor, Simak Penjelasan DJP

Ingat! Dipotong Pajak Bukan Berarti Bebas Lapor, Simak Penjelasan DJP

February 16, 2026
Pajak daerah Coventry akan naik lebih rendah dari perkiraan.

Pajak daerah Coventry akan naik lebih rendah dari perkiraan.

February 16, 2026
Publik Soroti Celah Korupsi dalam Pengelolaan Pajak Daerah

Publik Soroti Celah Korupsi dalam Pengelolaan Pajak Daerah

February 16, 2026

Recent News

Bidik Tax Ratio 12%, Purbaya Perintahkan DJP Benahi Kinerja!

Waspada! DJP Bongkar 6 Modus Penipuan Pajak via WhatsApp, Jangan Asal Klik File APK

February 16, 2026
Ingat! Dipotong Pajak Bukan Berarti Bebas Lapor, Simak Penjelasan DJP

Ingat! Dipotong Pajak Bukan Berarti Bebas Lapor, Simak Penjelasan DJP

February 16, 2026
Pajak daerah Coventry akan naik lebih rendah dari perkiraan.

Pajak daerah Coventry akan naik lebih rendah dari perkiraan.

February 16, 2026
Publik Soroti Celah Korupsi dalam Pengelolaan Pajak Daerah

Publik Soroti Celah Korupsi dalam Pengelolaan Pajak Daerah

February 16, 2026

Graha Binakarsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940 (021) 21909087

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version