WESTMORLAND – Dewan Westmorland dan Furness menyatakan tidak memiliki pilihan selain mengusulkan kenaikan pajak dewan hingga batas maksimum 4,99%. Keputusan ini dikaitkan langsung dengan perubahan skema pendanaan pemerintah pusat yang disebut menyebabkan hilangnya jutaan pound setiap tahun.
Wakil Ketua Dewan sekaligus Anggota Kabinet Bidang Keuangan Andrew Jarvis menilai pengurangan dukungan pemerintah sebagai langkah yang “memalukan” dan berdampak besar terhadap keseimbangan anggaran daerah.
“Kami merasa tidak punya pilihan selain menerapkan kenaikan ini. Bahkan dengan penghematan yang telah diidentifikasi, kerugian pendanaan pemerintah terlalu besar untuk ditutup.”
— Andrew Jarvis, Wakil Ketua Dewan Westmorland dan Furness
Menurut Jarvis, perubahan formula pendanaan telah memangkas dukungan pemerintah hingga sepertiga selama siklus pendanaan berjalan. Dampaknya, dewan menghadapi defisit sebesar £12 juta pada tahun anggaran 2026-27, yang diproyeksikan meningkat menjadi £43 juta pada 2028-29.
Apa Saja yang Akan Naik?
Selain kenaikan pajak dewan sebesar 4,99%, kabinet dewan juga merekomendasikan sejumlah kebijakan tambahan yang akan dibahas dalam rapat pleno pada 26 Februari mendatang.
Rekomendasi tersebut meliputi:
1. Menaikkan pajak dewan sebesar 4,99%.
2. Biaya tahunan baru sebesar £60 untuk pengumpulan limbah taman.
3. Menaikkan tarif parkir mobil sekitar 10%.
4. Menaikkan biaya untuk feri Windermere dan penghapusan pengecualian Blue Badge.
5. Menaikkan biaya dan tarif lainnya sesuai dengan inflasi.
Jarvis menegaskan bahwa dewan telah melakukan efisiensi secara menyeluruh dengan mengevaluasi ulang layanan publik. Namun, langkah penghematan tersebut dinilai tetap belum cukup untuk menutup kekurangan dana akibat revisi skema pendanaan pemerintah.
Respons Pemerintah Pusat
Kementerian Perumahan, Komunitas, dan Pemerintahan Lokal (MHCLG) menyatakan telah mengalokasikan £314,2 juta untuk dewan tersebut pada 2026-27, atau meningkat 10,6% dibandingkan tahun sebelumnya.
Secara nasional, pemerintah pusat mengklaim telah menyediakan £78 miliar untuk pemerintah daerah melalui Final Local Government Finance Settlement. Selain itu, Dana Pemulihan sebesar £440 juta juga dialokasikan untuk membantu otoritas yang terdampak pemotongan historis, termasuk penghapusan 90% defisit terkait kebutuhan pendidikan khusus (SEND).
Catatan LGA: Asosiasi Pemerintah Daerah menyambut sebagian kesepakatan pendanaan, namun memperingatkan bahwa beberapa dewan tetap menghadapi tekanan biaya dan lonjakan permintaan layanan publik.
Meski demikian, pemerintah pusat menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai tingkat pajak dewan tetap berada di tangan pemerintah daerah, dengan harapan agar kepentingan wajib pajak lokal tetap menjadi prioritas.
