JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus, memberikan instruksi tegas kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. Hal ini dinilai krusial demi menyukseskan dua program prioritas nasional yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
Dalam arahannya, Wiyagus menekankan bahwa MBG bukan sekadar program sektoral semata, melainkan sebuah gerakan nasional yang membutuhkan keterlibatan masif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Program ini merupakan manifestasi kehadiran negara dalam menjamin perbaikan gizi masyarakat, khususnya bagi anak usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan lainnya.
Menurut Wiyagus, kesuksesan program ini akan menjadi fondasi bagi kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan, sejalan dengan momentum bonus demografi yang sedang berlangsung.
“Ini adalah program yang merupakan investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia, apalagi sekarang kita sedang pada era bonus demografi.”
— Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Dalam Negeri
Lebih jauh, Wiyagus mengingatkan bahwa kemandirian pangan dan peningkatan kualitas SDM adalah pilar utama dalam visi besar Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, Pemda wajib memahami dan menjadikan visi tersebut sebagai acuan utama dalam penyusunan kebijakan daerah selama lima tahun ke depan.
Transformasi Ekonomi via Koperasi Merah Putih
Selain sektor kesehatan dan pangan, pemerintah juga menyoroti peran strategis Koperasi Merah Putih. Wiyagus menjelaskan bahwa koperasi model baru ini tidak boleh hanya terjebak pada fungsi simpan pinjam konvensional. Koperasi Merah Putih didesain untuk menjadi sentra ekonomi rakyat yang dinamis.
Target utamanya adalah menyerap hasil produksi lokal, memangkas rantai distribusi yang kerap merugikan petani/produsen, serta memberikan nilai tambah ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Hingga kini, tercatat lebih dari 81.000 unit koperasi telah terbentuk secara kelembagaan di seluruh Indonesia.
Dukungan Kemendagri: Pemerintah pusat terus memonitor penyediaan lahan dan memfasilitasi Pemda dalam pembentukan ekosistem koperasi yang modern.
Komitmen pemerintah dalam merealisasikan program ini terlihat jelas dari postur anggaran. Dalam APBN 2026, pemerintah telah mengalokasikan dana jumbo senilai Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Sementara itu, untuk mendukung akselerasi pembangunan Koperasi Merah Putih, negara menyiapkan anggaran sebesar Rp83 triliun. Penting untuk diingat bahwa realisasi anggaran fantastis ini sangat bergantung pada penerimaan negara, di mana pajak menyumbang sekitar 70% dari total APBN.
