website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Friday, 19 June 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Internasional

Pajak dewan akan naik sebesar 4,99%.

Muhammad Nur Izzuddin by Muhammad Nur Izzuddin
February 7, 2026
in Internasional
0 0
0
Pajak dewan akan naik sebesar 4,99%.
0
SHARES
6
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

BEVERLEY – Pajak dewan di wilayah East Riding of Yorkshire dipastikan naik sebesar 4,99% pada tahun ini. Kenaikan tersebut membuat penghuni properti kategori D harus membayar tambahan pajak sebesar £93,37 per tahun.

Selain pajak dewan, sewa perumahan milik pemerintah daerah juga akan meningkat sebesar 4,8% sejalan dengan inflasi. Kenaikan ini berdampak pada tambahan biaya rata-rata sekitar £4,81 per minggu bagi para penyewa.

“Anggaran ini tetap seimbang meskipun kami menghadapi tingkat tantangan dan ketidakpastian keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.”

— Nigel Wilkinson

Baca Juga: Purbaya Perketat Restitusi Pajak, Targetkan Susut Jadi Rp270 Triliun

Dalam rapat dewan yang digelar di Beverley pada Kamis, terungkap bahwa tinjauan pendanaan yang adil dari pemerintah pusat berpotensi memangkas dana yang diterima Dewan East Riding of Yorkshire hingga £62 juta dalam tiga tahun ke depan.

Menurut Nigel Wilkinson, anggota dewan yang membidangi keuangan, tekanan fiskal tersebut memaksa pemerintah daerah mengambil langkah-langkah penyesuaian yang tidak mudah, termasuk memanfaatkan sumber pembiayaan nonrutin.

Pemanfaatan Dana dan Program Penghematan

Untuk pertama kalinya, dewan memanfaatkan penerimaan modal fleksibel senilai £7,6 juta. Dana tersebut berasal dari penjualan aset, seperti tanah dan properti milik pemerintah daerah.

Baca Juga: Pejabat Bea Cukai Terjaring OTT KPK, Ini Sikap Resmi DJBC

Selain itu, Dewan East Riding of Yorkshire juga menjalankan program penghematan dan restrukturisasi organisasi. Program tersebut ditargetkan mampu menghemat anggaran hingga £41,8 juta sampai dengan tahun 2030.

Meski demikian, keputusan kenaikan pajak dewan tidak sepenuhnya mendapat dukungan politik. Anggaran tersebut disetujui oleh mayoritas anggota dewan, kecuali enam orang yang menolak.

Perbedaan Pandangan Politik

Dua anggota dewan dari Reform UK serta tiga anggota dewan independen menolak anggaran tersebut. Sementara itu, kubu oposisi menilai kondisi fiskal yang dihadapi saat ini merupakan akumulasi kebijakan jangka panjang.

Baca Juga: Pajak Pendanaan Kepolisian Diproyeksi Meningkat 63%

Pemimpin oposisi dari Partai Liberal Demokrat, Denis Healy, menyebut transformasi kebijakan yang dilakukan saat ini lebih didorong oleh krisis keuangan dibandingkan pilihan politik strategis.

Di sisi lain, Pemimpin Dewan dari Partai Konservatif, Anne Handley, menegaskan pemerintah daerah tetap fokus pada pencegahan, intervensi dini, dan transformasi layanan publik untuk menjawab tantangan fiskal dan meningkatnya permintaan layanan masyarakat.


Sumber Terkait:

  • UK Government
  • Local Government Association
Muhammad Nur Izzuddin

Muhammad Nur Izzuddin

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

April 30, 2026
Lupa Sampaikan Pemberitahuan NPPN, Ini Risikonya bagi WP Orang Pribadi

Faktur Pajak “Tidak Ada” Tidak Dapat Dikreditkan, Namun Faktur Terlambat Masa Pajak Masih Bisa Dikreditkan: Putusan Majelis Dalam Sengketa Ppn

4
MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

4
Banjir Aturan Baru DJP: Dari Pedoman MAP, Pengaduan, hingga Insentif Magang

DJP Bongkar Sindikat ‘Desa’ Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp180 Miliar

4
Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

3
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa Wajib 10%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa Wajib 10%

June 19, 2026
Masa Transisi Fasilitas PPh Final di PP 20/2026

Masa Transisi Fasilitas PPh Final di PP 20/2026

June 19, 2026
Kapan Penghasilan Pekerjaan Bebas Jadi Penghasilan Usaha?

Kapan Penghasilan Pekerjaan Bebas Jadi Penghasilan Usaha?

June 19, 2026
Surat Keterangan PP 55/2022 Tetap Berlaku bagi UMKM

Surat Keterangan PP 55/2022 Tetap Berlaku bagi UMKM

June 19, 2026

Recent News

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa Wajib 10%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa Wajib 10%

June 19, 2026
Masa Transisi Fasilitas PPh Final di PP 20/2026

Masa Transisi Fasilitas PPh Final di PP 20/2026

June 19, 2026
Kapan Penghasilan Pekerjaan Bebas Jadi Penghasilan Usaha?

Kapan Penghasilan Pekerjaan Bebas Jadi Penghasilan Usaha?

June 19, 2026
Surat Keterangan PP 55/2022 Tetap Berlaku bagi UMKM

Surat Keterangan PP 55/2022 Tetap Berlaku bagi UMKM

June 19, 2026

Graha Binakarsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940 (021) 21909087

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version