website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Saturday, 30 May 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Regional

Ribuan Kendaraan Dinas Nunggak Pajak, Nilainya Tembus Miliaran Rupiah

Muhammad Nur Izzuddin by Muhammad Nur Izzuddin
February 3, 2026
in Regional, Uncategorized
0 0
0
Ribuan Kendaraan Dinas Nunggak Pajak, Nilainya Tembus Miliaran Rupiah
0
SHARES
3
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Kenaikan Pajak Kepolisian Suffolk Picu Sorotan Kesetaraan dan Dampak Sosial

SUFFOLK – Keputusan panel Kepolisian dan Kejahatan Suffolk untuk menyetujui kenaikan pajak daerah sebesar 5,2% bagi komponen kepolisian memunculkan pertanyaan serius terkait aspek kesetaraan dan dampaknya terhadap kelompok rentan.

Kenaikan tersebut berarti tambahan beban sekitar £15 per tahun bagi wajib pajak, dengan total tagihan properti kategori D kini mencapai £304,47 atau meningkat lebih dari 5% dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kantor Komisaris Kepolisian dan Kejahatan harus menunjukkan bukti bahwa mereka benar-benar telah mempertimbangkan Undang-Undang Kesetaraan.”

— Franstine Jones, Anggota Independen Panel

Baca Juga: Usulan Hentikan GST Menguat, Politikus Guernsey Minta Penundaan hingga 2029

Kekhawatiran Dampak bagi Kelompok Rentan

Franstine Jones, anggota independen yang ditunjuk dalam panel, menilai kantor Komisaris Kepolisian dan Kejahatan (Police and Crime Commissioner/PCC) perlu menjelaskan secara konkret bagaimana kenaikan pajak tersebut akan berdampak pada keluarga berpenghasilan rendah, kelompok minoritas, serta penyandang disabilitas.

Menurut Jones, pemenuhan aspek kesetaraan tidak cukup dilakukan secara administratif, melainkan harus disertai bukti analisis dan dokumentasi yang jelas.

Baca Juga: Gejolak IHSG Tak Goyahkan Fondasi Ekonomi, Airlangga Tegaskan Pasar RI Tetap Tangguh

PCC Akui Perlu Dokumentasi Formal

Menanggapi sorotan tersebut, PCC Suffolk Tim Passmore menyatakan kesepakatannya. Ia mengakui bahwa meskipun telah berdialog dengan berbagai kelompok masyarakat dari latar belakang yang beragam, dokumentasi formal mengenai pertimbangan kesetaraan memang perlu disediakan.

Passmore menegaskan bahwa keputusan anggaran kepolisian diambil demi memastikan kinerja kepolisian tetap optimal, terlebih Suffolk saat ini mencatat tingkat kejahatan terendah ketiga secara nasional.

Penegasan PCC: Kepolisian perlu didanai dengan baik agar kinerja yang sudah baik tidak terancam.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Siapkan Skema Layer Bea Keluar Batu Bara Incar Penerimaan Rp20 Triliun

Meski demikian, Jones menyoroti rendahnya partisipasi publik dalam survei anggaran, di mana hanya sekitar 1.200 responden dari total 769.000 penduduk Suffolk yang memberikan tanggapan.

Ia menilai kondisi tersebut berpotensi membuat suara minoritas terabaikan, sehingga analisis dampak kebijakan terhadap kelompok terlindungi menjadi semakin krusial.

Passmore kembali menegaskan komitmennya untuk mendengarkan masukan masyarakat dan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan seluruh warga Suffolk, tanpa memandang usia, latar belakang, warna kulit, maupun agama.


Sumber Terkait:

  • UK Equality Act
  • UK Government

 

Muhammad Nur Izzuddin

Muhammad Nur Izzuddin

Stay Connected test

  • 23.9k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

April 30, 2026
Lupa Sampaikan Pemberitahuan NPPN, Ini Risikonya bagi WP Orang Pribadi

Faktur Pajak “Tidak Ada” Tidak Dapat Dikreditkan, Namun Faktur Terlambat Masa Pajak Masih Bisa Dikreditkan: Putusan Majelis Dalam Sengketa Ppn

4
MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

4
Banjir Aturan Baru DJP: Dari Pedoman MAP, Pengaduan, hingga Insentif Magang

DJP Bongkar Sindikat ‘Desa’ Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp180 Miliar

4
Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

3
Terima Dana CSR Bebas Pajak Penghasilan? Ini Aturan Resmi DJP

PP Nomor 20 Tahun 2026 Aturan Baru Pajak UMKM Nasional

May 30, 2026
Royalti dan Bea Keluar Tambang Ditunda, Pemerintah Cari Alternatif

Royalti dan Bea Keluar Tambang Ditunda, Pemerintah Cari Alternatif

May 29, 2026
Omzet Restoran Tembus Rp4,8 Miliar, Harus Jadi PKP?

Omzet Restoran Tembus Rp4,8 Miliar, Harus Jadi PKP?

May 29, 2026
Ajukan Keringanan PNBP Saat Usaha Lesu, Apakah Otomatis Dikabulkan?

Ajukan Keringanan PNBP Saat Usaha Lesu, Apakah Otomatis Dikabulkan?

May 29, 2026

Recent News

Terima Dana CSR Bebas Pajak Penghasilan? Ini Aturan Resmi DJP

PP Nomor 20 Tahun 2026 Aturan Baru Pajak UMKM Nasional

May 30, 2026
Royalti dan Bea Keluar Tambang Ditunda, Pemerintah Cari Alternatif

Royalti dan Bea Keluar Tambang Ditunda, Pemerintah Cari Alternatif

May 29, 2026
Omzet Restoran Tembus Rp4,8 Miliar, Harus Jadi PKP?

Omzet Restoran Tembus Rp4,8 Miliar, Harus Jadi PKP?

May 29, 2026
Ajukan Keringanan PNBP Saat Usaha Lesu, Apakah Otomatis Dikabulkan?

Ajukan Keringanan PNBP Saat Usaha Lesu, Apakah Otomatis Dikabulkan?

May 29, 2026

Graha Binakarsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940 (021) 21909087

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version