JAKARTA – Era kemudahan pajak bagi para tuan tanah di Korea Selatan akan segera berakhir. Pemerintah Korea Selatan secara resmi memutuskan untuk tidak memperpanjang fasilitas pengecualian pajak keuntungan modal (capital gain tax) bagi individu yang memiliki banyak properti atau rumah di negara tersebut.
Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, dengan nada tegas menyatakan bahwa insentif fiskal yang selama ini dinikmati pemilik banyak hunian akan resmi disetop pada 9 Mei 2026. Langkah ini diambil untuk menghilangkan distorsi pasar dan memastikan keadilan pajak.
“Jika ada yang mengira akan ada revisi peraturan untuk memperpanjangnya lagi, itu adalah kesalahan. Keuntungan yang tidak adil dari suatu anomali harus dihilangkan dengan segala cara, meskipun sulit.”
— Lee Jae Myung, Presiden Korea Selatan
Tarif Pajak ‘Mencekik’ Spekulan
Sebagai kilas balik, pemerintah Negeri Ginseng mulai memberlakukan pengecualian pajak capital gain atas penjualan properti sejak Mei 2022. Kala itu, kebijakan tersebut bertujuan untuk menggairahkan pasar properti yang lesu dan telah diperpanjang beberapa kali.
Namun, dengan berakhirnya masa insentif ini, para pemilik properti lebih dari satu harus bersiap menghadapi tarif pajak yang cukup agresif. Saat ini, tarif dasar pajak capital gain properti di Korea Selatan berkisar antara 6% hingga 45%.
Bagi mereka yang berada di zona spekulatif, beban pajaknya akan jauh lebih berat:
- Pemilik 2 rumah: Dikenakan tambahan tarif 20 poin persen di atas tarif dasar.
- Pemilik 3 rumah atau lebih: Dikenakan tambahan tarif 30 poin persen di atas tarif dasar.
Sikap Pemerintah: Perpanjangan pengecualian pajak capital gain sama sekali tidak dipertimbangkan lagi dalam rapat kabinet mendatang.
Menata Ulang Pasar Properti
Dalam pandangan Presiden Lee, individu yang menimbun kepemilikan properti tidak layak terus-menerus disubsidi melalui insentif pajak. Ia menilai keputusan untuk mempertahankan kepemilikan banyak rumah di tengah situasi ekonomi saat ini bukanlah tindakan yang realistis dan cenderung spekulatif.
Kebijakan penghentian insentif ini akan segera dimatangkan dalam rapat kabinet terdekat. Pemerintah berharap langkah ini dapat menstabilkan harga perumahan dan mencegah praktik spekulasi tanah yang merugikan masyarakat umum.
