website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Putusan Pengadilan Pajak
Wednesday, 18 March 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Internasional

Judi Bebas PPN, Parlemen Bosnia Desak Pajak Diterapkan Demi Kesehatan

Johannes Albert by Johannes Albert
January 25, 2026
in Internasional
0 0
0
Judi Bebas PPN, Parlemen Bosnia Desak Pajak Diterapkan Demi Kesehatan
0
SHARES
3
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

SARAJEVO – Desakan untuk mereformasi kebijakan fiskal di sektor perjudian semakin menguat di Bosnia-Herzegovina. Sejumlah anggota parlemen menilai kebijakan yang berlaku saat ini sangat ironis, di mana aktivitas perjudian justru menikmati fasilitas pengecualian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sementara barang kebutuhan pokok masyarakat tetap dipajaki.

Dua anggota parlemen, Mia Karamehic Abazovic dan Amir Puric, secara resmi menyuarakan urgensi penghapusan fasilitas bebas pajak tersebut tahun ini. Mereka menilai, insentif fiskal yang tidak sengaja tercipta dari pengecualian ini justru menyuburkan industri perjudian yang berdampak sosial negatif.

“Saat ini, permainan judi adalah satu-satunya aktivitas legal yang menimbulkan kecanduan tetapi tidak dikenakan pajak di tingkat negara.”

— Mia Karamehic Abazovic, Anggota Parlemen Bosnia-Herzegovina

Baca Juga: Panduan Praktis Cara Update KLU di Coretax DJP, Cuma Butuh 1 Hari Kerja!

Ketidakadilan Sistem Pajak

Abazovic dan Puric mengusulkan konsep perpajakan yang “adil dan bertanggung jawab”. Mereka menyoroti ketimpangan perlakuan antara judi dengan produk “dosa” lainnya. Rokok dan minuman beralkohol, misalnya, dikenakan beban ganda berupa PPN dan cukai karena dianggap berbahaya. Namun, judi justru melenggang bebas dari PPN.

Lebih jauh, mereka mengkritik keras fakta bahwa tidak ada landasan moneter, hukum, ataupun sosial yang dapat membenarkan mengapa sektor perjudian diperlakukan lebih istimewa dibandingkan sektor esensial. Saat ini, masyarakat harus membayar pajak untuk membeli makanan, obat-obatan, dan buku, namun industri taruhan justru dikecualikan.

Rencana Alokasi: Jika PPN diterapkan, dana segar yang terkumpul diusulkan dialihkan untuk membiayai pengobatan pasien kanker dan penyakit langka.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Warning Pegawai Pajak: Awas Jebakan Fraud Triangle, Pimpinan Wajib Kenali Staf!

Dana untuk Sektor Kesehatan

Dalam proposalnya, kedua politisi tersebut merancang skema *earmarking* atau pengalokasian khusus. Penerimaan negara yang bersumber dari PPN perjudian tidak akan masuk ke kas umum begitu saja, melainkan didedikasikan untuk memperkuat anggaran kesehatan.

Target utamanya adalah pengadaan peralatan medis vital serta dukungan finansial bagi pasien dengan penyakit serius yang selama ini minim perhatian. Meskipun usulan ini sempat menuai kritik dan dicap sebagai langkah populis yang belum tentu efektif meredam kecanduan judi, Abazovic bersikukuh untuk memperjuangkannya.

“Masyarakat jelas menyadari besarnya masalah yang ditimbulkan oleh perjudian dan menuntut pajak yang memadai atas aktivitas ini,” tegasnya menutup pernyataan.

Sumber Terkait:

  • Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina
  • SBC News International
Johannes Albert

Johannes Albert

Next Post
Resmi Meluncur! ORI029 Tawarkan Kupon hingga 5,80%, Cek Keuntungan Pajaknya Disini

Resmi Meluncur! ORI029 Tawarkan Kupon hingga 5,80%, Cek Keuntungan Pajaknya Disini

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected test

  • 23.9k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Panduan Lengkap Cara Menanggapi SPKKP di Coretax DJP

Panduan Lengkap Menggunakan Simulator Coretax untuk Pengisian SPT Tahunan PPh Badan

October 9, 2025
Ingin Download NPWP Elektronik? Pastikan Akun Coretax Anda Sudah Aktif, Ini Langkah Resminya

Bukti Potong A1 Kini Bisa Diunduh di Coretax, Ini Panduan Lengkap Lapor SPT

January 6, 2026
Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

February 9, 2026
Lupa Sampaikan Pemberitahuan NPPN, Ini Risikonya bagi WP Orang Pribadi

Faktur Pajak “Tidak Ada” Tidak Dapat Dikreditkan, Namun Faktur Terlambat Masa Pajak Masih Bisa Dikreditkan: Putusan Majelis Dalam Sengketa Ppn

4
MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

4
Banjir Aturan Baru DJP: Dari Pedoman MAP, Pengaduan, hingga Insentif Magang

DJP Bongkar Sindikat ‘Desa’ Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp180 Miliar

4
Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

3
Daerah Ini Siapkan Insentif Rp34 M untuk ASN Pemungut Pajak

Daerah Ini Siapkan Insentif Rp34 M untuk ASN Pemungut Pajak

March 18, 2026
Bayar Pajak Tak Perlu Bawa BPKB, Jumlah Pembayar Diyakini Meningkat

Bayar Pajak Tak Perlu Bawa BPKB, Jumlah Pembayar Diyakini Meningkat

March 18, 2026
Kalkulator reformasi pajak diluncurkan di Guernsey.

Kalkulator reformasi pajak diluncurkan di Guernsey.

March 18, 2026
Meski Cuti Lebaran, Batas Waktu Upload Faktur Pajak Tetap 20 Maret

Meski Cuti Lebaran, Batas Waktu Upload Faktur Pajak Tetap 20 Maret

March 17, 2026

Recent News

Daerah Ini Siapkan Insentif Rp34 M untuk ASN Pemungut Pajak

Daerah Ini Siapkan Insentif Rp34 M untuk ASN Pemungut Pajak

March 18, 2026
Bayar Pajak Tak Perlu Bawa BPKB, Jumlah Pembayar Diyakini Meningkat

Bayar Pajak Tak Perlu Bawa BPKB, Jumlah Pembayar Diyakini Meningkat

March 18, 2026
Kalkulator reformasi pajak diluncurkan di Guernsey.

Kalkulator reformasi pajak diluncurkan di Guernsey.

March 18, 2026
Meski Cuti Lebaran, Batas Waktu Upload Faktur Pajak Tetap 20 Maret

Meski Cuti Lebaran, Batas Waktu Upload Faktur Pajak Tetap 20 Maret

March 17, 2026

Graha Binakarsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940 (021) 21909087

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version