JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa masih banyak kementerian dan lembaga (K/L) yang mengembalikan sisa anggaran belanja tahun berjalan karena tidak mampu menyerap pagu yang telah dialokasikan.
Nilai anggaran yang dikembalikan tersebut terus meningkat. Purbaya mencatat, pada November 2025 jumlah pagu yang dikembalikan masih berada di angka Rp3,5 triliun, namun per Desember telah bertambah menjadi Rp4,5 triliun. Ia memperkirakan angka tersebut masih berpotensi bertambah hingga penutupan tahun anggaran.
“Masih ada yang mengembalikan anggaran ke kami. Ada beberapa yang memang tidak bisa belanja. Sebelumnya Rp3,5 triliun, ada lagi yang balikin, sekarang sudah Rp4,5 triliun.”
— Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kamis (18/12/2025)
Purbaya tidak merinci jumlah kementerian dan lembaga yang telah mengembalikan anggaran tersebut. Menurutnya, kemampuan penyerapan anggaran setiap K/L memang berbeda, sehingga hampir setiap tahun tidak ada satu pun yang mampu menyerap pagu belanja secara penuh.
Serapan Anggaran Tak Pernah Capai 100 Persen
Ia menjelaskan, Kementerian Keuangan sejak awal tidak pernah menargetkan serapan anggaran mencapai 100 persen. Pemerintah biasanya mengasumsikan tingkat penyerapan berada di kisaran 95 persen, meskipun pada praktiknya tetap ada anggaran yang harus dikembalikan.
“Ada lagi yang mengembalikan yang belum kami rekapitulasi dan belum dijumlahkan totalnya. Memang setiap tahun tidak pernah ada yang 100 persen serap anggaran belanja,” ujar Purbaya.
Kondisi ini mencerminkan masih adanya tantangan struktural dalam perencanaan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat.
Realisasi Belanja Pusat Masih di Bawah Target
Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, realisasi belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp1.879,6 triliun. Belanja tersebut terdiri dari dua pos utama, yakni belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non-K/L.
Untuk belanja K/L, realisasi baru mencapai Rp961,2 triliun atau sekitar 75,4 persen dari target APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp1.275,6 triliun.
Sementara itu, belanja non-K/L terealisasi Rp918,4 triliun atau 66,2 persen dari target APBN yang dipatok Rp1.387,8 triliun.
