ISLAMABAD – Parlemen Pakistan mendorong pemerintah untuk memangkas tarif pajak atas smartphone impor yang selama ini dikategorikan sebagai barang mewah. Anggota Parlemen Qasim Gilani menilai klasifikasi tersebut tidak lagi relevan karena smartphone telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
“Pajak smartphone terlalu tinggi. Warga membayar hampir setara tarif mobil hanya untuk dua perangkat. Ini tidak masuk akal.” – Qasim Gilani
Gilani menjelaskan bahwa beban pajak yang berlebihan telah memengaruhi jutaan warga Pakistan, termasuk pekerja sektor teknologi digital dan warga negara asing. Ia juga telah melobi lintas partai agar masyarakat bisa memperoleh perangkat dengan harga yang lebih terjangkau.
Baca Juga: Uzbekistan Bangun Zona Bebas Pajak untuk Menarik Investasi AI Global
Menurut Gilani, smartphone kini berperan penting dalam pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas digital masyarakat. Oleh karena itu, perangkat tersebut tidak seharusnya dianggap sebagai barang mewah dan dikenakan pajak tinggi.
Ia telah berdiskusi dengan Menteri Teknologi Shaza Fatima Khawaja dan berupaya bertemu Perdana Menteri Shehbaz Sharif untuk mendorong reformasi pajak smartphone.
Baca Juga: Bangladesh Modernisasi Sistem Restitusi PPN, Proses Kini Lebih Cepat & Transparan
Gilani bahkan mencontohkan pengalamannya pribadi:
“Saya membayar PKR500.000 atau sekitar Rp29,4 juta hanya untuk dua ponsel. Ini hampir sama dengan pajak mobil saya.”
Pakistan menetapkan tarif berdasarkan harga smartphone serta status pendaftaran pada paspor atau KTP. Model pungutan tersebut menyebabkan smartphone mahal dikenakan tarif yang jauh lebih tinggi. Selain itu, terdapat pula pajak penjualan 17% atas penyerahan smartphone.
