Transformasi Pajak Digital: Teknologi Utama 3.0

Otoritas pajak melaju ke era Tax Administration 3.0 lebih cepat, real time, dan terintegrasi dengan sistem wajib pajak.

Otoritas pajak di berbagai negara tengah bertransformasi dari tax administration 2.0 yang baru mendigitalisasi sebagian proses menuju tax administration 3.0 yang terhubung langsung dengan aktivitas ekonomi wajib pajak. Fokusnya adalah menekan biaya kepatuhan dan mempersempit tax gap melalui integrasi data dan proses yang berjalan real time.

“Transformasi digital menggeser administrasi pajak dari hilir ke hulu mendekatkan pajak pada sumber data ekonomi secara real time.”

Temuan ISORA 2020–2023 (45 otoritas pajak Asia–Pasifik): ada 9 teknologi inovatif yang menopang transisi menuju Tax Administration 3.0.

9 Teknologi Kunci Pajak 3.0

Distributed ledger / blockchain
Artificial Intelligence (AI)
Cloud technology
Data analytics
Robotics Process Automation (RPA)
Application Programming Interface (API)
Whole-of-Government Identification
Digital authentication
Virtual assistants

API, Bintang Utama Integrasi

Menurut ISORA, API adalah teknologi yang paling banyak dipakai. Pada 2022, sudah ada 26 otoritas pajak di Asia Pasifik yang mengandalkannya. API memungkinkan pertukaran data yang aman antara sistem otoritas pajak dan sistem pihak ketiga tanpa membuka celah kebocoran.

Contoh: di Pakistan, API menjadi tulang punggung electronic invoicing. Pengusaha Kena Pajak yang dikategorikan sebagai Supply Chain Operators (SCO) wajib menyesuaikan sistem agar setiap penjualan dan pembelian otomatis menghasilkan tax invoice yang terkirim dan tercatat melalui API termasuk penerimaan data faktur pembelian.

Blockchain, Masih Jarang tapi Dampaknya Nyata

Berbeda dengan API, blockchain masih minim adopsi. Hingga 2022, tercatat baru Georgia dan Thailand yang mengimplementasikannya. Blockchain menyimpan dan memperbarui transaksi di banyak komputer sekaligus; data yang sudah masuk ke dalam satu blok tidak bisa diubah sembarangan.

Contoh: Thailand menerapkan blockchain untuk aplikasi VAT refund turis asing. Hasilnya, waktu restitusi dipangkas dari sekitar satu bulan menjadi 1–3 hari. Pemerintah juga memperkirakan kebijakan ini mendorong belanja turis hingga 10% karena pengembalian PPN yang lebih cepat.