JAKARTA – Sebanyak 11.377 wajib pajak tercatat telah memanfaatkan fasilitas pengurangan sanksi pajak hingga 12 November 2026. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menunjukkan terdapat 40.644 kohir yang diajukan, sementara pembayaran yang terkait dengan permohonan tersebut telah mencapai Rp595,1 miliar.
Fasilitas ini merupakan bagian dari Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA). Pengajuan tersebut mencakup berkas yang disampaikan sebelum ketentuan terbaru mulai diterapkan dan berkas yang masuk setelah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 berlaku.
Permohonan Sebelum PMK 71/2026 Tetap Diproses
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan dalam Media Gathering, Senin (16/11/2026), bahwa pengajuan yang sudah masuk sebelum berlakunya PMK 71/2026 masih dapat diproses menggunakan ketentuan terbaru. Meski demikian, pemohon dapat diminta melengkapi persyaratan tambahan.
Pemenuhan persyaratan tersebut akan diarahkan melalui kantor wilayah DJP atau penelaah keberatan. Wajib pajak juga dapat meminta bantuan account representative (AR) dalam proses pemenuhan administrasinya.
Artinya, permohonan yang diajukan lebih awal tidak otomatis kehilangan kesempatan memperoleh fasilitas PSA setelah PMK 71/2026 berlaku. Namun, pemohon tetap harus melengkapi syarat tambahan yang kemudian diminta oleh jajaran DJP terkait.
STP Tanpa Pokok Pajak Bisa Mendapat Keringanan Besar
Skema keringanan berbeda untuk wajib pajak yang surat tagihan pajaknya tidak memuat pokok pajak. Dalam kondisi tersebut, Inge menerangkan bahwa jumlah yang perlu dibayar berada di kisaran 10% dari sanksi yang telah ditetapkan. Artinya, porsi sanksi yang memperoleh pembebasan dapat mencapai sekitar 90%.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa angka pemohon PSA masih berpeluang bertambah. Wajib pajak masih memiliki kesempatan sampai 31 Desember 2026 untuk memperoleh pengurangan sanksi administrasi, bahkan sampai 100%, apabila seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dapat dipenuhi.
Menurut Bimo, angka tersebut masih bersifat dinamis karena data yang disampaikan merupakan hasil penarikan pada pagi hari sebelum Media Gathering berlangsung. Dengan periode pemanfaatan fasilitas yang masih terbuka hingga akhir tahun, jumlah pengajuan masih dapat terus berubah.
Sumber: Program Penghapusan Sanksi Pajak Diminati 11.377 WP, Ini Nilai Setorannya.










