BOGOTÁ – Pemerintah Kolombia pada 9 September 2026 menerbitkan Decree 1389 yang membentuk skema khusus dan sementara Works for Taxes Kolombia untuk membantu rekonstruksi wilayah terdampak gempa bumi 10 Agustus 2026. Mekanisme tersebut diterapkan dalam kerangka State of Economic, Social, and Ecological Emergency yang diberlakukan setelah bencana.
Melalui skema khusus ini, wajib pajak dapat memenuhi hingga 50% kewajiban income and complementary tax dengan membiayai dan melaksanakan proyek-proyek untuk kepentingan publik di wilayah yang terdampak.
Proyek yang dapat dibiayai mencakup sejumlah sektor prioritas, mulai dari perumahan, pendidikan, kesehatan, air minum, energi, infrastruktur jalan, teknologi informasi dan komunikasi, hingga penanggulangan risiko bencana.
Melalui mekanisme khusus Works for Taxes, wajib pajak dapat memenuhi hingga 50% kewajiban income and complementary tax dengan membiayai dan melaksanakan proyek kepentingan publik untuk rekonstruksi wilayah terdampak gempa.
Decree 1389 Dibentuk Khusus untuk Pascagempa
Decree 1389 diterbitkan setelah gempa bumi yang terjadi pada 10 Agustus 2026 menimbulkan kebutuhan rekonstruksi di sejumlah wilayah Kolombia.
Aturan tersebut membentuk modalitas sementara dalam mekanisme Works for Taxes yang secara khusus diarahkan untuk membiayai pembangunan kembali wilayah terdampak bencana.
Skema ini berada dalam kerangka State of Economic, Social, and Ecological Emergency. Artinya, penerapannya dikaitkan secara langsung dengan kebutuhan pemulihan akibat gempa dan bukan sebagai perubahan permanen yang berdiri sendiri dari kondisi darurat tersebut.
Hingga 50% Kewajiban Pajak Bisa Dipenuhi Lewat Proyek
Salah satu bagian utama dari Works for Taxes Kolombia adalah batas pemanfaatan skema hingga 50% dari kewajiban income and complementary tax wajib pajak.
Dalam mekanisme tersebut, sebagian kewajiban pajak tidak diselesaikan hanya melalui pembayaran biasa ke negara. Wajib pajak dapat mengalokasikannya dengan membiayai dan menjalankan proyek yang memiliki kepentingan publik sesuai ruang lingkup yang ditentukan.
Dengan demikian, skema tersebut menghubungkan pemenuhan kewajiban pajak dengan pelaksanaan proyek rekonstruksi di wilayah yang terdampak gempa.
Batas 50% menjadi batas maksimum kewajiban pajak yang dapat diselesaikan melalui modalitas khusus tersebut.
Perumahan dan Pendidikan Masuk Sektor Prioritas
Decree 1389 mengatur berbagai sektor yang dapat menjadi sasaran proyek dalam mekanisme khusus Works for Taxes.
Sektor perumahan menjadi salah satu prioritas karena proyek rekonstruksi dapat diarahkan pada kebutuhan tempat tinggal di kawasan yang terkena dampak bencana.
Pendidikan juga termasuk dalam cakupan. Dengan demikian, proyek yang berkaitan dengan fasilitas maupun kebutuhan pendidikan di wilayah terdampak dapat menjadi bagian dari pembiayaan melalui mekanisme ini.
Pembiayaan tetap harus diarahkan kepada proyek yang memiliki kepentingan publik dan berkaitan dengan kebutuhan rekonstruksi.
Kesehatan dan Air Minum Juga Dicakup
Selain perumahan dan pendidikan, sektor kesehatan termasuk dalam daftar bidang prioritas yang dapat dibiayai melalui skema khusus tersebut.
Air minum atau potable water juga dimasukkan ke dalam ruang lingkup proyek. Infrastruktur dan layanan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar tersebut menjadi bagian dari sektor yang dapat memperoleh dukungan melalui pembiayaan wajib pajak.
Cakupan ini memperlihatkan bahwa proyek yang didanai tidak terbatas pada pembangunan fisik umum, tetapi juga dapat diarahkan pada pemulihan layanan dasar bagi masyarakat di wilayah terdampak.
Sektor prioritas mencakup perumahan, pendidikan, kesehatan, air minum, energi, infrastruktur jalan, teknologi informasi dan komunikasi, barang publik pedesaan, infrastruktur olahraga, serta manajemen risiko bencana.
Energi dan Infrastruktur Jalan Dapat Dibiayai
Sektor energi juga menjadi bagian dari kerangka Works for Taxes untuk rekonstruksi.
Selain itu, proyek infrastruktur jalan masuk dalam sektor yang dapat dibiayai melalui modalitas sementara tersebut.
Masuknya kedua sektor itu memungkinkan pembiayaan rekonstruksi diarahkan pada pemulihan infrastruktur yang mendukung mobilitas maupun layanan energi di kawasan terdampak gempa.
Pelaksanaan proyek tetap harus mengikuti tujuan utama skema, yaitu mendukung rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana 10 Agustus 2026.
ICT dan Barang Publik Pedesaan Masuk Cakupan
Teknologi informasi dan komunikasi atau information and communications technology (ICT) juga termasuk dalam sektor yang dapat memperoleh pembiayaan.
Dengan demikian, proyek pemulihan yang berkaitan dengan infrastruktur komunikasi dan teknologi dapat dimasukkan dalam mekanisme khusus apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Decree 1389 juga memasukkan rural public goods atau barang publik pedesaan sebagai bidang prioritas.
Cakupan tersebut memberikan ruang bagi proyek rekonstruksi di kawasan pedesaan untuk dibiayai melalui pemanfaatan kewajiban pajak dalam skema Works for Taxes.
Infrastruktur Olahraga hingga Manajemen Risiko Bencana
Infrastruktur olahraga juga tercantum sebagai salah satu sektor yang dapat dibiayai.
Selain itu, disaster risk management atau manajemen risiko bencana menjadi bagian penting dari ruang lingkup proyek.
Masuknya sektor tersebut membuat mekanisme rekonstruksi tidak hanya dapat digunakan untuk memperbaiki dampak yang sudah terjadi, tetapi juga untuk proyek kepentingan publik yang berada dalam bidang pengelolaan risiko bencana sesuai ketentuan Decree 1389.
Mekanisme Bersifat Khusus dan Sementara
Modalitas yang dibentuk Decree 1389 bersifat khusus dan sementara karena diterbitkan dalam konteks penanganan serta rekonstruksi pascagempa.
Fokusnya adalah penggunaan mekanisme Works for Taxes untuk mengarahkan pembiayaan swasta melalui kewajiban pajak menuju proyek-proyek yang dibutuhkan dalam proses pemulihan.
Wajib pajak yang menggunakan mekanisme tersebut dapat mengambil bagian dalam pembiayaan sekaligus pelaksanaan proyek kepentingan publik dengan batas hingga 50% dari kewajiban income and complementary tax mereka.
Decree 1389 Berlaku Setelah Dipublikasikan
Decree 1389 mulai berlaku setelah dipublikasikan.
Dengan berlakunya aturan tersebut, kerangka khusus Works for Taxes Kolombia untuk rekonstruksi wilayah terdampak gempa memperoleh dasar hukum untuk digunakan dalam pembiayaan dan pelaksanaan proyek yang memenuhi persyaratan.
Skema tersebut mencakup proyek perumahan, pendidikan, kesehatan, air minum, energi, infrastruktur jalan, ICT, barang publik pedesaan, infrastruktur olahraga, serta manajemen risiko bencana.
Seluruhnya diarahkan pada kebutuhan rekonstruksi setelah gempa 10 Agustus 2026 dalam kerangka State of Economic, Social, and Ecological Emergency.
