ULAANBAATAR — Perdana Menteri Mongolia, Zandanshatar Gombojav, menyatakan paket reformasi pajak tengah disiapkan. Selain itu, agenda tersebut akan berjalan seiring percepatan transformasi digital.
Baca juga: Denmark Akan Hapus Pajak Kopi & Cokelat
Inti Rencana: PPh Progresif & Diskon PPN Bertingkat
Menurut Zandanshatar, rancangan kebijakan mencakup penyempurnaan pajak penghasilan berbasis tarif progresif atas gaji. Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan diskon PPN berjenjang yang mengikuti besaran belanja.
Dengan begitu, beban pajak dapat lebih adil bagi kelompok berpendapatan rendah dan menengah. Selain itu, referensi kebijakan PPN terbaru dapat dilihat pada ringkasan draf reformasi pajak (PwC Mongolia).
Restitusi PPN Dipercepat untuk Dunia Usaha
Pemerintah menargetkan percepatan restitusi PPN secara bertahap. Selain itu, proses bisnis akan dirapikan agar pengusaha dan pemberi kerja memperoleh kepastian pengembalian lebih cepat.
Hasilnya, arus kas korporasi diharapkan lebih sehat. Kemudian, ekspansi usaha dapat berjalan tanpa hambatan administrasi yang berlarut; rujuk rilis World Bank (4 Agustus 2025) terkait rekomendasi reformasi fiskal Mongolia.
Perlindungan Rumah Tangga & Penciptaan Kerja
Rangkaian insentif juga diarahkan untuk melindungi rumah tangga. Di samping itu, kebijakan mendorong penciptaan lapangan kerja baru melalui penurunan beban pajak bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
Pada akhirnya, paket reformasi diharapkan memperkuat daya beli sekaligus daya saing ekonomi nasional. Karena itu, sinergi kebijakan akan terus ditekankan.
Baca juga: Tarif 50% AS Berlaku, India Genjot Reformasi
Partisipasi Publik dalam RAPBN 2026
Sebelumnya, pemerintah telah menghimpun aspirasi publik untuk penyusunan RAPBN 2026. Menariknya, partisipasi warga mencapai ratusan ribu masukan, dan separuh responden merupakan kelompok usia 18–35 tahun.
Dengan demikian, rancangan anggaran diharapkan selaras dengan kebutuhan generasi muda. Selain itu, fokus belanja diarahkan pada program prioritas yang paling mendesak; lihat juga IMF Article IV 2025 untuk ringkasan kondisi makro dan rekomendasi kebijakan.
Jawaban atas Kritik: Transparansi Real-Time
Sejumlah anak muda mengkritik belanja pemerintah yang dinilai boros dan tidak efisien. Karena itu, pemerintah menegaskan komitmen menghadirkan sistem digital yang menampilkan arus uang pajak secara jelas hingga level kota dan distrik; kunjungi Portal Transparansi Anggaran — Kementerian Keuangan Mongolia.
Selanjutnya, ketika sistem tersebut meluncur, pemerintah mengundang partisipasi aktif anak muda untuk memberi masukan. Dengan cara itu, pengawasan publik menjadi lebih kuat dan terukur.
