JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk pangkas anggaran pertahanan dan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kebijakan efisiensi anggaran ini dipertimbangkan demi mempercepat penanggulangan kemiskinan serta menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seluruh masyarakat Indonesia, Minggu (19/7/2026).
Menurut Prabowo, langkah penghematan pada pos belanja pertahanan dan kepolisian dapat menjadi pilihan strategis apabila alokasinya dialihkan langsung untuk menghapuskan kemiskinan dan kelaparan di tanah air.
“Kita akan hemat anggaran kita, kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan,” kata Presiden Prabowo Subianto.
Kesejahteraan Rakyat Sebagai Benteng Pertahanan Utama
Prabowo menekankan bahwa penanganan anak-anak serta pengentasan kemiskinan ekstrem merupakan kunci utama jika Indonesia ingin merealisasikan target menjadi salah satu dari empat kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada masa mendatang.
“Jadi, kalau kita sekarang tidak urus anak-anak itu, dia bagaimana akan menjadi negara keempat terbesar di dunia? Kita harus hilangkan kelaparan, kita harus hilangkan kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrem harus kita hilangkan,” ujar Prabowo.
Ia menggarisbawahi bahwa tolok ukur kekuatan suatu negara tidak hanya berada pada keandalan sektor pertahanan dan keamanan fisik semata, tetapi juga sejauh mana negara mampu menyejahterakan rakyatnya.
“Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat, seluruh rakyat akan membela bangsa ini,” tuturnya.
Rekam Realisasi Belanja Pertahanan, Polri, dan Alokasi APBN 2026
Berdasarkan data rekam jejak anggaran, realisasi belanja fungsi pertahanan pada tahun lalu tercatat mencapai Rp348,58 triliun. Angka realisasi tersebut berada jauh di atas pagu awal anggaran belanja pertahanan yang sebesar Rp166,05 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja Polri pada tahun lalu membukukan angka Rp145,3 triliun, yang juga melampaui pagu belanja awal Polri senilai Rp126,62 triliun.
Memasuki tahun anggaran APBN 2026, pemerintah menetapkan alokasi belanja untuk fungsi pertahanan senilai Rp337,37 triliun. Di sisi lain, porsi anggaran belanja untuk Polri pada tahun 2026 ini dialokasikan sebesar Rp146,05 triliun.
