PEKANBARU – Upaya mobilisasi dan pengamanan pendapatan daerah dari sektor transportasi terus diintensifkan guna menjamin keberlanjutan pembiayaan pembangunan urban di Sumatra. Dalam sebuah operasi penertiban hukum berskala besar, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru bersama tim gabungan lintas instansi berhasil mengintersepsi ratusan armada dan menjaring sedikitnya 80 unit kendaraan yang kedapatan mengabaikan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Operasi taktis di jalan raya ini menjadi indikator nyata bahwa tingkat kepatuhan fiskal sebagian pemilik kendaraan di wilayah perkotaan masih memerlukan intervensi langsung. Berdasarkan hasil penyaringan di lapangan, dari sekitar 300 unit kendaraan yang dihentikan secara acak, hampir sepertiganya berstatus mati pajak. Ironisnya, beberapa wajib pajak bahkan mengonfirmasi adanya akumulasi tunggakan masa pajak yang menumpuk hingga tiga sampai empat tahun berturut-turut.
Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, Tengku Denny Muharpan, menegaskan bahwa momentum razia ini tidak semata-mata diarahkan sebagai tindakan penalti koersif. Otoritas menggunakan pendekatan ini sebagai instrumen edukasi aktif sekaligus pemutakhiran basis data wajib pajak secara mikro, termasuk mengumpulkan kontak komunikasi langsung guna memicu kesadaran bayar secara sukarela.
“Kurang lebih ada 300 kendaraan tadi, 80 di antaranya mati pajak. Tadi kita lakukan pendataan secara detail, dengan meminta nomor handphone sekalian, dan kita imbau mereka bayar pajak kendaraannya. Pada prinsipnya kami melakukan razia tadi agar mereka secara sukarela akan melakukan pembayaran.”
— Tengku Denny Muharpan, Kepala Bapenda Kota Pekanbaru
Digitalisasi Aplikasi SIGNAL dan Ekosistem Penertiban Logistik
Di tengah akselerasi transformasi teknologi, pemerintah daerah sebenarnya telah memangkas friksi administrasi dengan menyediakan platform pembayaran yang sangat fleksibel. Para pemilik kendaraan kini dapat melunasi kewajiban perpajakannya secara instan tanpa hambatan ruang dan waktu melalui aplikasi nasional SIGNAL (Samsat Digital Nasional), di samping opsi layanan tatap muka di jaringan kantor Samsat maupun Bapenda.
Optimalisasi Fiskal & Infrastruktur: Operasi penegakan hukum ini mengintegrasikan fungsi pengawasan pajak dengan penertiban teknis terhadap armada logistik bermuatan berlebih demi melindungi ketahanan aset jalan raya.
Operasi komprehensif ini terlaksana berkat sinergi solid yang melibatkan Bapenda Provinsi Riau, Bapenda Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan, Direktorat Lalu Lintas Polda Riau, serta unsur TNI. Selain memitigasi risiko kebocoran potensi penerimaan daerah dari sektor PKB, kolaborasi ini juga menyasar kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) yang kerap memicu kerusakan infrastruktur publik.
Melalui integrasi operasi di lapangan, otoritas optimistis target penerimaan asli daerah dapat terealisasi secara maksimal. Kesadaran masyarakat dalam merespons imbauan ini diproyeksikan mampu mendongkrak kontribusi sektor transportasi terhadap APBD, yang nantinya dialokasikan kembali untuk membiayai utilitas publik serta jaring pengaman sosial di Kota Pekanbaru.
