website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Tuesday, 17 November 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Nasional

11.377 WP Manfaatkan Pengurangan Sanksi Pajak, Setoran Rp595,1 Miliar

Raihan ibadurrahman afif by Raihan ibadurrahman afif
November 17, 2026
in Nasional
0 0
0
11.377 WP Manfaatkan Pengurangan Sanksi Pajak, Setoran Rp595,1 Miliar
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA – Sebanyak 11.377 wajib pajak tercatat telah memanfaatkan fasilitas pengurangan sanksi pajak hingga 12 November 2026. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menunjukkan terdapat 40.644 kohir yang diajukan, sementara pembayaran yang terkait dengan permohonan tersebut telah mencapai Rp595,1 miliar.

Fasilitas ini merupakan bagian dari Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA). Pengajuan tersebut mencakup berkas yang disampaikan sebelum ketentuan terbaru mulai diterapkan dan berkas yang masuk setelah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 berlaku.

Permohonan Sebelum PMK 71/2026 Tetap Diproses

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan dalam Media Gathering, Senin (16/11/2026), bahwa pengajuan yang sudah masuk sebelum berlakunya PMK 71/2026 masih dapat diproses menggunakan ketentuan terbaru. Meski demikian, pemohon dapat diminta melengkapi persyaratan tambahan.

Pemenuhan persyaratan tersebut akan diarahkan melalui kantor wilayah DJP atau penelaah keberatan. Wajib pajak juga dapat meminta bantuan account representative (AR) dalam proses pemenuhan administrasinya.

Artinya, permohonan yang diajukan lebih awal tidak otomatis kehilangan kesempatan memperoleh fasilitas PSA setelah PMK 71/2026 berlaku. Namun, pemohon tetap harus melengkapi syarat tambahan yang kemudian diminta oleh jajaran DJP terkait.

Baca Juga:
Gugatan PPN Pembalut Menstruasi Belum Diputus, MK Minta Dalil Diperjelas

STP Tanpa Pokok Pajak Bisa Mendapat Keringanan Besar

Skema keringanan berbeda untuk wajib pajak yang surat tagihan pajaknya tidak memuat pokok pajak. Dalam kondisi tersebut, Inge menerangkan bahwa jumlah yang perlu dibayar berada di kisaran 10% dari sanksi yang telah ditetapkan. Artinya, porsi sanksi yang memperoleh pembebasan dapat mencapai sekitar 90%.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa angka pemohon PSA masih berpeluang bertambah. Wajib pajak masih memiliki kesempatan sampai 31 Desember 2026 untuk memperoleh pengurangan sanksi administrasi, bahkan sampai 100%, apabila seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dapat dipenuhi.

Menurut Bimo, angka tersebut masih bersifat dinamis karena data yang disampaikan merupakan hasil penarikan pada pagi hari sebelum Media Gathering berlangsung. Dengan periode pemanfaatan fasilitas yang masih terbuka hingga akhir tahun, jumlah pengajuan masih dapat terus berubah.

Baca Juga:
SBTI Safe Harbor Jaga Manfaat Insentif di Era GMT 15%

Sumber: Program Penghapusan Sanksi Pajak Diminati 11.377 WP, Ini Nilai Setorannya.

Raihan ibadurrahman afif

Raihan ibadurrahman afif

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Ketentuan Baru Pelaporan Struktur Manajemen Perusahaan dalam Coretax.

April 30, 2026
Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

18
Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

13
Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

10
Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

10
11.377 WP Manfaatkan Pengurangan Sanksi Pajak, Setoran Rp595,1 Miliar

11.377 WP Manfaatkan Pengurangan Sanksi Pajak, Setoran Rp595,1 Miliar

November 17, 2026
Pengadilan Pajak di Bawah MA Mulai Januari 2027, Perpres Masuki Tahap Akhir  Salin

Pengadilan Pajak di Bawah MA Mulai Januari 2027, Perpres Masuki Tahap Akhir Salin

November 17, 2026
Enam Pemungut Aktif, DJP Siapkan 30 Issuer Baru SPP-TDLN

Enam Pemungut Aktif, DJP Siapkan 30 Issuer Baru SPP-TDLN

November 17, 2026
Target Pajak 2026 Masih Kurang Rp514 Triliun, DJP Fokus Sektor Utama

Target Pajak 2026 Masih Kurang Rp514 Triliun, DJP Fokus Sektor Utama

November 16, 2026

Recent News

11.377 WP Manfaatkan Pengurangan Sanksi Pajak, Setoran Rp595,1 Miliar

11.377 WP Manfaatkan Pengurangan Sanksi Pajak, Setoran Rp595,1 Miliar

November 17, 2026
Pengadilan Pajak di Bawah MA Mulai Januari 2027, Perpres Masuki Tahap Akhir  Salin

Pengadilan Pajak di Bawah MA Mulai Januari 2027, Perpres Masuki Tahap Akhir Salin

November 17, 2026
Enam Pemungut Aktif, DJP Siapkan 30 Issuer Baru SPP-TDLN

Enam Pemungut Aktif, DJP Siapkan 30 Issuer Baru SPP-TDLN

November 17, 2026
Target Pajak 2026 Masih Kurang Rp514 Triliun, DJP Fokus Sektor Utama

Target Pajak 2026 Masih Kurang Rp514 Triliun, DJP Fokus Sektor Utama

November 16, 2026

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version