CARDIFF – Pemerintah Inggris dan Pemerintah Wales berencana membuka konsultasi bersama terkait pendelegasian kewenangan kepada Wales untuk memberlakukan pajak atas lahan kosong atau terlantar guna mendorong pembangunan perumahan.
Kebijakan ini diarahkan untuk menekan praktik land banking, yakni pembelian lahan dengan tujuan menahan aset sampai nilainya naik tanpa ada rencana konkret untuk segera dikembangkan.
Pemerintah Wales berharap pajak tersebut dapat memaksa pemilik lahan yang selama ini membiarkan tanah tidak produktif agar segera memanfaatkan lahan untuk pembangunan, terutama perumahan.
“Ini bukan soal mengumpulkan uang, melainkan mengubah perilaku dan membangun lebih banyak rumah.”
— Mark Drakeford
Menteri Keuangan Pemerintah Wales Mark Drakeford menegaskan tujuan utama pajak tersebut bukan untuk menambah penerimaan, melainkan mendorong perubahan perilaku pemilik tanah agar lahan yang layak bangun tidak dibiarkan mangkrak terlalu lama.
Bidik Praktik Land Banking
Menteri Urusan Wales dari Pemerintah Inggris Jo Stevens menyebut masih ada cukup banyak lahan yang terus ditahan tanpa dimanfaatkan. Menurutnya, pengembalian lahan-lahan tersebut ke penggunaan produktif akan memberi dampak nyata bagi Wales.
Meski demikian, Stevens belum memberikan jadwal pasti pelaksanaan konsultasi. Ia hanya menyebut proses tersebut akan diterbitkan dalam waktu dekat. BBC Wales melaporkan konsultasi itu tidak akan dilakukan sebelum pemilihan Senedd pada Mei mendatang.
Penelitian yang dipesan Pemerintah Wales pada 2020 mencatat terdapat 456 lokasi pembangunan yang terhenti di Wales, dan 376 lokasi di antaranya merupakan proyek perumahan.
Data tersebut memperkuat dorongan agar pemerintah memiliki instrumen fiskal baru untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi lahan menganggur.
Masih Tunggu Pelimpahan Kewenangan
Sebelum pajak tersebut bisa diterapkan, Pemerintah Inggris terlebih dahulu harus menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Wales. Langkah ini juga memerlukan persetujuan dari kedua kamar parlemen Inggris serta parlemen Wales, Senedd.
Usulan mengenai pajak lahan kosong sebenarnya bukan hal baru. Pemerintah Wales telah mengajukan gagasan ini sejak 2018 dan menyampaikan proposal resmi pada 2020, tetapi upaya tersebut sempat tersendat pada masa pemerintahan Partai Konservatif.
Drakeford mengatakan kini bola ada di tangan Departemen Keuangan Inggris, tetapi ia berharap proses dapat bergerak cepat ke tahap berikutnya.
“Desentralisasi pajak ini akan menguntungkan komunitas kami.”
— Mark Drakeford
Pemerintah Wales menilai kewenangan fiskal tambahan ini penting untuk memperkuat pembangunan, regenerasi wilayah, dan mengurangi kerusakan akibat lahan terbengkalai.
Isu Politik Jelang Pemilu Wales
Rencana ini muncul di tengah situasi politik yang cukup sensitif bagi Partai Buruh Wales menjelang pemilihan Senedd pada Mei. Pemerintah Wales menghadapi tekanan untuk menunjukkan hasil konkret, termasuk dalam bentuk tambahan kewenangan atau dukungan fiskal dari London.
Sejumlah partai oposisi pun mulai memberikan respons. Plaid Cymru menyambut baik langkah konsultasi tersebut, tetapi juga menuntut desentralisasi tambahan di bidang lain seperti infrastruktur kereta api, keadilan bagi pemuda, pembebasan bersyarat, dan Crown Estate.
Di sisi lain, Partai Konservatif mempertanyakan kejelasan data, dampak, dan jadwal implementasinya. Mereka menilai pemerintah perlu menyampaikan rencana konkret, bukan sekadar janji percepatan proses.
Partai Hijau juga menyatakan dukungan terhadap tambahan kewenangan fiskal bagi Wales, meski mereka menilai reformasi perpajakan tanah dan properti secara menyeluruh tetap lebih diperlukan.
Apabila benar diberlakukan, pajak atas lahan terlantar ini berpotensi menjadi instrumen penting bagi Wales untuk mempercepat pembangunan rumah sekaligus menekan praktik spekulasi atas tanah.
