“Untuk transaksi emas batangan, usulan tarif pajak 0,1 % bertujuan untuk meningkatkan transparansi pasar dan menekan perdagangan spekulatif atau jual-beli emas untuk mencari keuntungan dari fluktuasi harga dalam jangka pendek,” ujar Menteri Keuangan Nguyen Van Thang.
Dalam paparan kepada National Assembly of Vietnam (Parlemen), Menteri Keuangan Nguyen Van Thang menjelaskan bahwa besaran dan ambang batas transaksi yang akan dikenakan pajak serta tanggal efektif pelaksanaannya masih diselaraskan dengan roadmap pengelolaan pasar emas nasional.
Baca juga: Revisi Panduan Transfer Pricing, Fokus Jasa Keuangan Intragrup
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya negara untuk memastikan bahwa perdagangan emas batangan masuk ke dalam pengawasan resmi dan tidak menjadi sarana spekulasi bebas. Sementara itu, hanya perusahaan dan lembaga keuangan berizin dari bank sentral yang diperbolehkan berdagang emas batangan secara legal — individu yang berdagang secara komersial tanpa izin dapat dikenakan sanksi administratif atau dianggap melakukan kegiatan di luar kerangka usaha resmi.
Baca juga: Dokter Hewan Portugal Desak Pemangkasan Tarif PPN untuk Semua Layanan Medis Hewan
Para anggota parlemen yang tergabung dalam Komite Ekonomi dan Keuangan menyatakan sikap kehati-hatian dalam mendukung usulan ini. Mereka meminta agar pemerintah mempertimbangkan kondisi masyarakat luas — terutama yang membeli emas untuk investasi atau tabungan keluarga, bukan sekadar spekulasi — agar kebijakan tidak membebani secara tidak proporsional.
Dengan demikian, jika legislatif menyetujui, Vietnam akan menjadi salah satu negara di kawasan yang mengambil jalan mengenakan pajak atas transaksi emas batangan — sebuah pendekatan yang menggarisbawahi niat negara untuk memperkuat pengawasan terhadap aset tradisional dan menyelaraskannya dengan sistem pajak yang lebih modern.