LONDON – Sekitar 200 pemimpin industri perhotelan dan pariwisata mendesak pemerintah Inggris membatalkan rencana pengenaan pajak bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang berlibur di Inggris.
Pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan kebijakan yang memungkinkan wali kota dan pemimpin lokal lainnya mengenakan “pajak turis moderat” atau pungutan pengunjung guna meningkatkan pendapatan daerah. Skema tersebut masih dalam tahap konsultasi dan akan berakhir pada 18 Februari.
“Liburan adalah untuk bersantai, bukan untuk dikenakan pajak.”
— Surat 200 Pemimpin Industri kepada Menteri Keuangan Rachel Reeves
Sejumlah penyedia layanan besar seperti Butlin’s, Hilton, Travelodge, serta pengelola taman hiburan Alton Towers menilai kebijakan tersebut berpotensi mengurangi daya saing pariwisata domestik dan mengalihkan belanja wisata ke luar negeri.
Tambahan Biaya Hingga £100
Pelaku usaha memperkirakan, jika pungutan sebesar £2 per orang per malam diberlakukan, keluarga yang berlibur selama dua minggu bisa menghadapi tambahan biaya hingga £100 atau lebih. Kenaikan ini dikhawatirkan mendorong wisatawan memperpendek masa tinggal atau memilih destinasi luar negeri yang dinilai lebih kompetitif.
Pemerintah sendiri mengindikasikan pendekatan yang lebih fleksibel, yakni menghitung pajak sebagai persentase dari biaya akomodasi, bukan tarif tetap. Besaran pungutan nantinya akan ditentukan masing-masing wilayah oleh wali kota atau pemimpin lokal.
Sudah Diterapkan di Sejumlah Kota
Di beberapa wilayah Inggris, pungutan serupa sebenarnya telah berjalan melalui mekanisme Business Improvement District (BID), yakni kesepakatan sukarela pelaku usaha untuk menambahkan biaya tertentu pada tagihan tamu.
Manchester, misalnya, sejak 2023 memberlakukan pungutan £1 per kamar dan berhasil mengumpulkan £2,8 juta pada tahun pertama. Dana tersebut digunakan untuk kampanye promosi guna meningkatkan tingkat hunian hotel di periode sepi.
Liverpool juga memperkenalkan pungutan serupa pada 2025. Namun, model ini berbeda dengan pajak resmi yang dipungut langsung oleh otoritas lokal.
Baca Juga: Dewan Kota Bristol Naikkan Pajak 4,99%
Bandingkan dengan Skotlandia dan Eropa
Di Skotlandia dan Wales, otoritas lokal telah memiliki dasar hukum untuk menerapkan pungutan pengunjung. Beberapa kota di Skotlandia berencana memulai penerapan musim panas ini, sementara Wales menargetkan 2027. Irlandia Utara hingga kini belum memiliki rencana serupa.
Di tingkat internasional, kota-kota seperti Paris, Roma, dan Brussels telah lama menerapkan pajak wisata sebagai bagian dari strategi pembiayaan infrastruktur dan promosi pariwisata.
Pemerintah menilai pungutan ini akan bersifat moderat dan selaras dengan praktik di negara lain, dengan tujuan mendorong pertumbuhan dan investasi lokal.
Perdebatan Politik Menguat
Menteri Urusan Pemerintahan Lokal Steve Reed sebelumnya menyatakan bahwa desentralisasi kebijakan pajak wisata akan memberi keleluasaan bagi pemimpin lokal untuk membiayai proyek dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
Namun, Anggota Parlemen Konservatif Andrew Griffith mengkritik rencana tersebut, menyebut bisnis perhotelan telah tertekan akibat kenaikan tarif usaha dan biaya operasional lainnya.
CEO UKHospitality Allen Simpson menambahkan bahwa Inggris sudah memiliki beban pajak tinggi, sehingga tambahan pungutan wisata justru berisiko melemahkan daya saing sektor perhotelan nasional.
