JAKARTA – Pemerintah akan melanjutkan transformasi sistem perpajakan dalam beberapa tahun ke depan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dalam jangka menengah. Pembenahan diarahkan pada tiga pilar utama, yakni penguatan kepercayaan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta optimalisasi data dan sistem informasi.
Arah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk membangun sistem perpajakan yang lebih kredibel sekaligus memperkuat kemampuan otoritas pajak menghadapi perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin kompleks.
Pemerintah menuangkan strategi tersebut dalam Buku 2 Nota Keuangan dan RAPBN 2027. Ketiga pilar akan dikembangkan secara bersamaan, mulai dari pelayanan kepada wajib pajak hingga pemanfaatan teknologi untuk pengawasan dan pengambilan kebijakan.
“Transformasi perpajakan juga akan difokuskan pada penguatan 3 pilar utama, yaitu penguatan kepercayaan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi data dan sistem informasi,” tulis pemerintah dalam Buku 2 Nota Keuangan dan RAPBN 2027, dikutip pada Minggu (23/8/2026).
Kepercayaan Publik Jadi Pilar Pertama
Pemerintah menempatkan penguatan kepercayaan publik sebagai salah satu fondasi utama dalam pembenahan sistem perpajakan. Kepercayaan tersebut akan didorong melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.
Selain pelayanan, pemerintah akan menyederhanakan berbagai prosedur administrasi perpajakan. Komunikasi dan edukasi kepada masyarakat juga akan diperkuat agar wajib pajak memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban perpajakannya.
Pembenahan turut menyasar mekanisme penanganan pengaduan. Pemerintah menilai proses penanganan keluhan wajib pajak perlu terus disempurnakan sebagai bagian dari peningkatan kualitas hubungan antara masyarakat dan otoritas perpajakan.
Profesionalisme dan Integritas Pegawai Diperkuat
Upaya meningkatkan kepercayaan publik juga akan dilakukan melalui penguatan profesionalisme serta integritas pegawai pajak.
Pemerintah memandang kualitas interaksi antara otoritas pajak dan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan terhadap sistem perpajakan.
Melalui kombinasi peningkatan layanan, penyederhanaan administrasi, komunikasi, edukasi, penyempurnaan penanganan pengaduan, serta penguatan integritas pegawai, pemerintah berharap hubungan dengan wajib pajak dapat berkembang menjadi kemitraan yang lebih kuat.
“Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan kemitraan antara otoritas pajak dan wajib pajak sehingga mendorong peningkatan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) secara berkelanjutan,” kata pemerintah.
Kepatuhan Sukarela Jadi Sasaran
Penguatan kepercayaan publik pada akhirnya diarahkan untuk mendorong kepatuhan sukarela atau voluntary compliance. Dalam konsep tersebut, wajib pajak menjalankan kewajibannya berdasarkan kesadaran dan pemahaman terhadap ketentuan perpajakan.
Pemerintah berharap hubungan kemitraan yang lebih baik antara otoritas dan wajib pajak dapat membuat kepatuhan tersebut meningkat secara berkelanjutan.
Karena itu, transformasi sistem perpajakan tidak hanya diarahkan pada penguatan fungsi pemungutan dan pengawasan, tetapi juga pada perbaikan kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat sebagai wajib pajak.
Kompetensi Pegawai Pajak Ditingkatkan
Pilar kedua menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah ingin kemampuan dan kompetensi pegawai pajak terus ditingkatkan agar lebih siap menghadapi dinamika perekonomian dan aktivitas dunia usaha yang semakin kompleks.
Ada sejumlah aspek kompetensi yang menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya adalah kemampuan teknis perpajakan yang dibutuhkan pegawai untuk melaksanakan tugasnya.
Kemampuan analisis data juga akan diperkuat. Kompetensi tersebut menjadi semakin penting seiring meningkatnya penggunaan informasi dan data dalam administrasi maupun pengawasan perpajakan.
Selain itu, pemerintah akan meningkatkan kapasitas pengawasan dan penguasaan teknologi digital di lingkungan otoritas perpajakan.
Data Lintas Kementerian dan Lembaga Akan Diintegrasikan
Pilar ketiga dalam transformasi perpajakan berkaitan dengan data dan sistem informasi. Pemerintah akan memperluas akses terhadap data perpajakan yang dapat digunakan untuk mendukung proses administrasi dan pengawasan.
Perluasan akses tersebut akan diikuti peningkatan kualitas tata kelola data. Pemerintah juga berencana memperkuat integrasi data lintas kementerian dan lembaga.
Integrasi menjadi penting karena informasi yang digunakan dalam administrasi perpajakan tidak hanya berasal dari data internal otoritas pajak. Pemanfaatan data dari berbagai instansi akan menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas informasi yang tersedia.
Dengan pengelolaan yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap data dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung berbagai proses perpajakan.
Advanced Analytics dan AI Masuk Strategi Perpajakan
Pemerintah juga akan meningkatkan penggunaan teknologi dalam mengolah dan memanfaatkan data. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pengembangan advanced analytics.
Selain analisis data tingkat lanjut, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) juga akan dimanfaatkan dalam pengembangan sistem informasi perpajakan.
Teknologi digital tersebut akan digunakan untuk mendukung proses bisnis, pengawasan, analisis risiko, hingga pengambilan kebijakan berbasis data.
Dengan demikian, penggunaan AI dan analitik tidak berdiri sendiri sebagai proyek teknologi. Pemanfaatannya diarahkan untuk mendukung fungsi perpajakan yang lebih luas, termasuk meningkatkan kualitas pengawasan dan proses pengambilan keputusan.
Analisis Risiko Akan Lebih Berbasis Data
Peningkatan kemampuan analisis data juga akan berkaitan dengan pengawasan wajib pajak. Pemerintah ingin proses analisis risiko memperoleh dukungan informasi yang semakin berkualitas.
Pemanfaatan teknologi digital diharapkan memungkinkan otoritas mengolah data secara lebih optimal untuk mendukung proses bisnis dan menentukan area pengawasan yang membutuhkan perhatian.
Di saat yang sama, kemampuan pegawai pajak dalam analisis data turut diperkuat. Dengan demikian, transformasi SDM dan transformasi teknologi akan berjalan secara beriringan.
Basis Pajak Diharapkan Semakin Luas
Seluruh pembenahan tersebut diarahkan untuk memberikan dampak terhadap kinerja sistem perpajakan nasional. Salah satu sasaran pemerintah adalah memperluas basis perpajakan.
Selain memperluas basis pajak, pemerintah berharap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dapat meningkat melalui perbaikan SDM, data, dan sistem informasi.
Transformasi juga diarahkan untuk mengurangi compliance gap, yakni kesenjangan antara kewajiban pajak yang seharusnya dipenuhi dengan kewajiban yang benar-benar dilaksanakan oleh wajib pajak.
“Berbagai upaya tersebut diharapkan mampu memperluas basis perpajakan, meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, mengurangi compliance gap, serta memperkuat kredibilitas sistem perpajakan nasional,” ulas pemerintah.
Kredibilitas Sistem Pajak Jadi Tujuan Jangka Menengah
Pemerintah menempatkan ketiga pilar tersebut sebagai bagian dari agenda pembenahan perpajakan dalam beberapa tahun mendatang.
Pilar pertama berfokus pada peningkatan kepercayaan publik melalui pelayanan, penyederhanaan administrasi, edukasi, penanganan pengaduan, serta profesionalisme dan integritas pegawai.
Pilar kedua diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, termasuk kompetensi teknis, kemampuan analisis data, kapasitas pengawasan, dan penguasaan teknologi digital.
Sementara pilar ketiga berfokus pada optimalisasi data dan sistem informasi melalui perluasan akses data perpajakan, penguatan tata kelola, integrasi data lintas kementerian/lembaga, pengembangan advanced analytics, serta pemanfaatan AI.
Melalui transformasi sistem perpajakan tersebut, pemerintah berharap basis perpajakan dapat semakin luas, pengawasan dan penegakan hukum menjadi lebih efektif, kesenjangan kepatuhan berkurang, dan kredibilitas sistem perpajakan nasional semakin kuat.
