Panduan Kepatuhan dan Konsekuensi Telat Lapor SPT Tahunan Pasca-Deadline 30 April 2026
JAKARTA – Masa relaksasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) secara resmi telah ditutup pada Kamis, 30 April 2026. Kendati batas waktu krusial tersebut telah terlewati, pintu administrasi perpajakan nyatanya tidak lantas terkunci rapat. Wajib pajak yang belum sempat melapor masih diwajibkan untuk menuntaskan kewajibannya melalui sistem terintegrasi Coretax, tentunya dengan menanggung sejumlah konsekuensi finansial.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), setiap individu yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan status aktif mutlak diharuskan untuk melaporkan rekam jejak pajaknya. Keterlambatan pelaporan sama sekali tidak menggugurkan kewajiban administratif tersebut.
“Berarti kalau jadi murid, itu murid yang kemudian failed kuliahnya karena tidak submit tugas walaupun sudah diperpanjang 1 bulan. Ya mohon maaf. Dendanya enggak besar kok, silakan baca di undang-undang.”
— Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak
Sanksi Denda dan Ancaman Bunga Menanti
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui KEP-55/PJ/2026 telah berbaik hati memberikan kelonggaran ekstra selama satu bulan penuh, menggeser tenggat waktu normal yang seharusnya jatuh pada 31 Maret menjadi 30 April 2026. Karena kompensasi waktu yang diberikan dinilai sudah lebih dari cukup, otoritas pajak memastikan tidak akan ada lagi perpanjangan waktu untuk sektor individu tahun ini.
Bagi WP OP yang alpa dan baru melapor setelah 30 April, sanksi administrasi berupa denda senilai Rp100.000 siap menanti, sebagaimana diatur jelas dalam Pasal 7 ayat (1) UU KUP. Menariknya, pembayaran denda ini tidak serta-merta dilakukan secara mandiri pada saat lapor. Wajib pajak harus bersabar menunggu diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) secara resmi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat mereka terdaftar sebelum melakukan pelunasan sanksi.
Ancaman Sanksi Ganda: Selain denda keterlambatan lapor Rp100.000, wajib pajak yang memiliki status ‘Kurang Bayar’ juga akan dikenakan sanksi bunga per bulan atas keterlambatan penyetoran pajak terutangnya.
Merujuk pada Pasal 9 ayat (2b) UU KUP, pembayaran pajak terutang yang dilakukan melewati tanggal jatuh tempo akan dikenai sanksi bunga fluktuatif yang tarif per bulannya ditetapkan langsung oleh Menteri Keuangan. Oleh karena itu, para wajib pajak yang belum menunaikan kewajibannya diimbau untuk segera mengakses portal Coretax agar akumulasi denda dan bunga tidak semakin membengkak dan membebani finansial pribadi di kemudian hari.
