website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Tuesday, 10 November 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Regional

Tekan Kesenjangan Fiskal, Pemkab Kapuas Mobilisasi ASN Jadi Pelopor Kepatuhan

Muhammad Naufal Arya Saka by Muhammad Naufal Arya Saka
July 15, 2026
in Regional
0 0
0
Cium Kejanggalan, Pemerintah Audit Ketat Restitusi Pajak Jumbo
0
SHARES
10
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

KUALA KAPUAS – Di tengah meningkatnya tuntutan kemandirian fiskal daerah untuk menopang agenda pembangunan nasional, Pemerintah Kabupaten Kapuas meluncurkan strategi penguatan moral perpajakan (*tax morale*) dari dalam birokrasi. Otoritas daerah menetapkan standar kepatuhan tinggi dengan mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat publik untuk menjadi garda terdepan dalam kepatuhan pajak daerah.

Langkah ini ditempuh guna memulihkan kepercayaan publik serta membangun kontrak sosial yang kuat antara negara dan warganya. Dengan memobilisasi para abdi negara sebagai figur teladan, Pemkab Kapuas berupaya mengikis resistensi wajib pajak masyarakat sipil dan menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih berintegritas di wilayah Kalimantan Tengah.

Baca Juga: Mobilisasi Fiskal Agresif, Pemkab Bekasi Gelar Operasi Gabungan Kejar Opsen PKB

Wakil Bupati Kabupaten Kapuas, Dodo, secara tegas menyatakan bahwa integritas sistem perpajakan harus tercermin terlebih dahulu dari internal pemerintahan. Ia menyerukan kepada para pejabat daerah, anggota DPRD, hingga jajaran ASN untuk segera menuntaskan kewajiban pajak mereka secara tepat waktu, demi memberikan preseden moral yang positif di tengah masyarakat.

“Jadilah pelopor, beri contoh kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat dengan membayar pajak tepat waktu. Kepatuhan dan keteladanan para pejabat, ASN, anggota DPRD, dan pimpinan lembaga lainnya memiliki andil besar dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.”

— Dodo, Wakil Bupati Kabupaten Kapuas

Sinergi Antar-Lembaga dan Mitigasi Hambatan Teknis Lapangan

Agenda mobilisasi kesadaran pajak ini didorong secara agresif oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kapuas. Kepala Bapenda Kapuas, Yaya, menekankan bahwa kewajiban kepeloporan ini tidak hanya dibebankan kepada aparatur sipil, melainkan juga harus merambah kepemimpinan TNI/Polri, pimpinan BUMN dan BUMD, tokoh masyarakat, hingga pelaku usaha strategis di daerah.

Baca Juga: Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Yaya mengingatkan bahwa tantangan pembiayaan daerah kian eskalatif seiring dengan kenaikan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Seluruh instrumen pembiayaan krusial seperti perbaikan jalan, pembangunan fasilitas pendidikan, hingga jaminan layanan kesehatan masyarakat bersumber langsung dari keberhasilan realisasi pajak daerah.

Kewibawaan Fiskal: Bagaimana masyarakat mau patuh kalau kita sebagai aparatur dan pemimpin belum memberikan contoh lebih dulu? Kepatuhan pemimpin adalah fondasi utama bagi tegaknya kepatuhan publik secara luas.

Sebagai langkah konkret, Bapenda menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bergerak taktis melakukan pemetaan wajib pajak potensial di wilayah operasional masing-masing. Di samping itu, setiap OPD diwajibkan membuka loket konsultasi interaktif guna mengurai hambatan teknis yang dihadapi wajib pajak, sehingga proses penyetoran pajak ke kas daerah dapat berjalan lebih mulus tanpa hambatan birokrasi.

Sumber Terkait:

  • Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)
  • Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Muhammad Naufal Arya Saka

Muhammad Naufal Arya Saka

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Ketentuan Baru Pelaporan Struktur Manajemen Perusahaan dalam Coretax.

April 30, 2026
Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

18
Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

12
Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

10
Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

8
Pembetulan SPT Lewat Coretax, Begini Dampaknya terhadap Restitusi dan Kompensasi Pajak

Pembetulan SPT Lewat Coretax, Begini Dampaknya terhadap Restitusi dan Kompensasi Pajak

November 10, 2026
Pelunasan Rp533 Juta Berujung Penghentian Penuntutan Perkara Pajak

Pelunasan Rp533 Juta Berujung Penghentian Penuntutan Perkara Pajak

November 10, 2026
DJP Siapkan Penyedia Meterai Teraan Digital, Ini Syarat dan Standar Perangkatnya

DJP Siapkan Penyedia Meterai Teraan Digital, Ini Syarat dan Standar Perangkatnya

November 10, 2026
Restitusi PPN Eksportir Diperketat, Ada Batas Minimal 80%

Restitusi PPN Eksportir Diperketat, Ada Batas Minimal 80%

November 10, 2026

Recent News

Pembetulan SPT Lewat Coretax, Begini Dampaknya terhadap Restitusi dan Kompensasi Pajak

Pembetulan SPT Lewat Coretax, Begini Dampaknya terhadap Restitusi dan Kompensasi Pajak

November 10, 2026
Pelunasan Rp533 Juta Berujung Penghentian Penuntutan Perkara Pajak

Pelunasan Rp533 Juta Berujung Penghentian Penuntutan Perkara Pajak

November 10, 2026
DJP Siapkan Penyedia Meterai Teraan Digital, Ini Syarat dan Standar Perangkatnya

DJP Siapkan Penyedia Meterai Teraan Digital, Ini Syarat dan Standar Perangkatnya

November 10, 2026
Restitusi PPN Eksportir Diperketat, Ada Batas Minimal 80%

Restitusi PPN Eksportir Diperketat, Ada Batas Minimal 80%

November 10, 2026

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version