“Pertimbangkan kembali transfer APBN pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat; susun reformasi perpajakan yang lebih adil.”
— 17+8 Tuntutan Rakyat (4/9/2025)
17+8 Tuntutan Rakyat Menggema
Sejumlah kreator dan influencer muda—Andovi Da Lopez, Fathia Izzati, Jerome Polin, dan Salsa Erwin—menggagas dokumen 17+8 Tuntutan Rakyat berisi 17 tuntutan jangka pendek dan 8 jangka panjang. Sejak diluncurkan pada 1 September 2025, paket tuntutan ini viral di media sosial dan menjadi rujukan slogan aksi di berbagai kota.
Dalam beberapa aksi, perwakilan mahasiswa yang diundang ke kompleks parlemen kembali membacakan pokok-pokok tuntutan. Dari 12 juru bicara yang diberi kesempatan berbicara di hadapan pimpinan DPR, 7 orang menyinggung langsung kebijakan pajak dan keadilan sistemnya.
Suara Mahasiswa & Buruh: Pajak Harus Adil
Ketua Umum PP HMI Bagas Kurniawan menegaskan perlunya keberlanjutan reformasi perpajakan yang berpihak pada keadilan.
“Perpajakan harus adil. Bukan amnesti bagi kalangan atas, sementara kalangan bawah menanggung kenaikan pajak. Ini aspirasi rakyat.”
— Bagas Kurniawan, PP HMI
Perwakilan PP KAMMI mendorong evaluasi menyeluruh atas Personal Income Tax progresif agar benar-benar menyeimbangkan beban antarlapisan masyarakat dan memperkuat pemerataan ekonomi.
Respons DPR: Permohonan Maaf & Janji Evaluasi
Aspirasi demo diterima tiga pimpinan DPR: Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa. Dasco menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan DPR sebagai wakil rakyat serta menyebutkan akan ada evaluasi menyeluruh terhadap isu-isu yang disorot publik, termasuk soal tunjangan anggota dewan.
Kendati demikian, tak ada jawaban spesifik terkait tuntutan reformasi pajak. Dasco menyatakan jalur dialog dengan pemerintah telah disiapkan agar mahasiswa dapat menyampaikan tuntutan langsung.
Dialog di Istana: Poin Buruh & Komitmen Presiden
Sebelumnya, perwakilan buruh bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana. Mereka mendorong penghapusan pajak atas THR, pencairan pesangon, manfaat pensiun, dan JHT yang dibayar sekaligus. Di hadapan buruh, Presiden menyatakan komitmen melanjutkan agenda reformasi pajak—meski detail kebijakan teknis belum dipaparkan.
Menuju Desain Pajak yang Lebih Berkeadilan
Inti tuntutan publik jelas: pajak harus adil, transparan, dan proporsional. Reformasi yang digagas diharapkan memperkuat perlindungan kelompok rentan, menutup celah ketidakadilan, dan memastikan distribusi beban sesuai kemampuan bayar. Di sisi lain, pemerintah dan DPR dituntut untuk menyelaraskan agenda perbaikan layanan publik dengan desain insentif dan tarif yang tepat sasaran.
Rujukan resmi mengenai legislasi dan proses kerja parlemen tersedia pada DPR RI. Untuk arah kebijakan fiskal dan informasi perpajakan, publik dapat mengakses Kementerian Keuangan serta perkembangan kebijakan pemerintah di Sekretariat Kabinet.
