“Kami akan tetap lihat sampai akhir Oktober. Kalau dia enggak bisa menyerap ya kita potong juga.”
— Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan
Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa keputusan pemerintah bersifat dua arah. Jika kinerja program menunjukkan hasil positif dan penyerapan anggaran meningkat, maka pemerintah membuka peluang untuk menambah alokasi dana guna memastikan keberlanjutan program MBG.
“Kalau memang penyerapannya baik, kita tambah. Tidak ada target pemangkasan, justru kita ingin bantu agar program ini berjalan efektif dan lancar,” ujar Purbaya.
Baca Juga
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut B. Pandjaitan menilai bahwa anggaran MBG sejatinya sudah mulai terserap dengan baik. Menurutnya, Kemenkeu tidak perlu tergesa memangkas dana yang dialokasikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami pastikan bahwa penyerapan anggarannya kini membaik. Jadi, menteri keuangan tak perlu lagi mengambil anggaran yang belum terserap.”
— Luhut B. Pandjaitan, Ketua DEN
Hingga awal Oktober 2025, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp21,64 triliun. Angka ini masih jauh di bawah outlook belanja MBG senilai Rp99 triliun dan alokasi awal sebesar Rp71 triliun. Pemerintah akan terus mendorong optimalisasi agar dana program makan bergizi benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Dorong Efektivitas Program MBG
Pemerintah berharap program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi instrumen nyata dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Penyaluran anggaran yang tepat sasaran menjadi kunci agar program ini benar-benar membantu masyarakat rentan gizi dan pelajar di daerah terpencil.
Dalam jangka panjang, Kemenkeu juga mendorong kolaborasi lintas kementerian agar sistem distribusi MBG berjalan transparan dan efisien, termasuk pemanfaatan teknologi pelaporan real-time.
Program ini sekaligus diharapkan mendukung visi pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional serta mengakselerasi penurunan angka stunting secara berkelanjutan.
