JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai anggaran MBG 2026 masih berpeluang ditekan hingga di bawah Rp200 triliun. Besarnya pengurangan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan bergantung pada efisiensi yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih memetakan berbagai komponen biaya yang dapat diefisienkan. Menurutnya, masih terdapat ruang untuk menekan kebutuhan anggaran program tersebut.
“Iya, kira-kira ada harapan ditekan di bawah Rp200 triliun, tapi tergantung efisiensi yang mereka [BGN] lakukan. Ruang untuk itu ada [pemangkasan anggaran],” ujar Purbaya, dikutip pada Minggu (6/9/2026).
Efisiensi BGN Jadi Penentu Besaran Anggaran MBG
Purbaya menjelaskan kemampuan pemerintah menekan anggaran MBG 2026 akan sangat bergantung pada langkah efisiensi yang dilaksanakan BGN sebagai lembaga yang menjalankan program tersebut.
Kemenkeu tidak hanya mengandalkan efisiensi internal BGN. Pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan tidak berlebihan.
Penguatan pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola program sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara tetap terkendali.
Pegawai Kemenkeu Ikut Awasi SPPG di Daerah
Dalam memperketat pengawasan, Kemenkeu juga melibatkan pegawainya yang bertugas di berbagai daerah. Pegawai tersebut dapat melakukan pemantauan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang menjalankan program MBG.
Purbaya mengatakan pengawasan terhadap masing-masing SPPG dilakukan secara bergiliran oleh pegawai Kemenkeu di daerah.
“Sekarang, untuk memastikan program berjalan efisien, Kementerian Keuangan juga ikut mengawasi. Jadi pegawai-pegawai kami di daerah mengawasi masing-masing SPPG secara bergiliran. Jadi saya harap nanti kita bisa perbaiki terus kinerja MBG ke depan,” kata bendahara negara.
Pengawasan langsung tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memastikan pelaksanaan program di lapangan sejalan dengan tujuan efisiensi anggaran yang sedang didorong.
Anggaran MBG Sempat Diperkirakan Rp330 Triliun
Purbaya sebelumnya mencatat kebutuhan anggaran program MBG pada 2026 terus mengalami penyesuaian.
Pada awalnya, program prioritas presiden tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp330 triliun. Nilai tersebut kemudian dipangkas menjadi sekitar Rp240 triliun.
Kemenkeu kini melihat masih terdapat ruang efisiensi lebih lanjut sehingga kebutuhan anggaran program tersebut berpotensi turun lagi hingga di bawah Rp200 triliun.
Purbaya Sudah Bahas Efisiensi dengan Kepala BGN
Purbaya juga telah mendiskusikan pengurangan pagu program MBG bersama Kepala BGN Sudaryono.
Dalam pembahasan tersebut, Menteri Keuangan mengusulkan agar BGN melakukan berbagai langkah efisiensi sehingga alokasi belanja MBG tahun ini dapat ditekan hingga di bawah Rp200 triliun.
Efisiensi tersebut menjadi penting karena pemerintah tetap ingin menjalankan program MBG secara optimal sekaligus menjaga penggunaan anggaran agar lebih terkendali.
Teknologi Dinilai Bisa Membantu Efisiensi MBG
Selain memperbaiki tata kelola dan melakukan efisiensi belanja, Purbaya juga menilai pemanfaatan teknologi dapat membantu menekan kebutuhan anggaran program MBG.
Menurutnya, pendekatan serupa juga dapat dilakukan terhadap kebutuhan anggaran program pada tahun berikutnya.
“Tahun depan juga dianggarkan Rp240, tapi saya yakin bisa ditekan ke bawah dengan efisiensi dan pemakaian teknologi,” kata Purbaya beberapa waktu lalu.
Dengan kombinasi efisiensi BGN, pengawasan langsung terhadap SPPG, serta pemanfaatan teknologi, Kemenkeu berharap penggunaan anggaran MBG 2026 dapat semakin efektif tanpa mengurangi tujuan utama program.
