JAKARTA – Pemerintah melaporkan realisasi belanja untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto telah mencapai Rp752,7 triliun sepanjang Januari hingga November 2025. Anggaran tersebut bersumber dari APBN dan didominasi oleh belanja perlindungan sosial, subsidi energi, serta pelayanan publik.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut realisasi tersebut setara dengan 81,2% dari total pagu program prioritas tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp927,2 triliun.
“Program prioritas pemerintah yang kami laporkan secara rutin setiap bulan, saat ini telah terealisasi 81,2% atau senilai Rp752,7 triliun.”
— Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Minggu (21/12/2025)
Program Reguler Hampir Tuntas, Sebagian Masih Tahap Awal
Suahasil menjelaskan, sejumlah program pemerintah yang bersifat reguler telah mencatatkan penyerapan anggaran mendekati 90% menjelang akhir tahun. Namun, terdapat pula beberapa program dengan realisasi belanja yang relatif rendah.
Program sekolah rakyat dan sekolah unggul garuda, misalnya, masih berada pada tahap pembangunan infrastruktur awal. Karena itu, tidak seluruh pagu anggaran yang disiapkan tahun ini akan terserap, mengingat proyek akan berlanjut hingga tahun anggaran berikutnya.
Selain itu, terdapat program yang bersifat tinggal bayar, seperti pembangunan bendungan, irigasi, sarana dan prasarana, serta preservasi jalan dan jembatan yang banyak dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum. Proyek-proyek tersebut telah selesai secara fisik, namun masih menunggu proses administrasi pencairan.
Empat Pos Utama Belanja Program Prioritas
Secara agregat, realisasi belanja program prioritas senilai Rp752,7 triliun terbagi ke dalam empat pos utama.
Pertama, belanja penguatan dan perlindungan daya beli masyarakat. Pos ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28,1 triliun, PIP/KIP Kuliah dan beasiswa lainnya Rp25,3 triliun, Kartu Sembako/BNPT Rp41,7 triliun, BLTS Kesra Rp25,3 triliun, bantuan iuran PBI JKN Rp44,8 triliun, tunjangan profesi guru dan dosen non-PNS Rp20,7 triliun, serta program perumahan Rp33,9 triliun.
Kedua, belanja pelayanan publik. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp52,9 triliun, cek kesehatan gratis dan revitalisasi 32 rumah sakit senilai Rp6 triliun, serta pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggul garuda Rp2,3 triliun.
Belanja pelayanan publik menjadi penopang utama agenda pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ketiga, belanja stabilisasi harga dan produksi. Realisasi subsidi non-energi, KUR, dan pupuk mencapai Rp72,4 triliun; subsidi dan kompensasi energi Rp345,1 triliun; pembangunan lumbung pangan Rp12,7 triliun; serta dukungan untuk Bulog dan cadangan pangan Rp22,1 triliun.
Keempat, belanja sarana dan prasarana publik serta peningkatan produktivitas. Pos ini mencakup renovasi dan revitalisasi sekolah Rp16,4 triliun; pembangunan bendungan, irigasi, serta pemeliharaan sumber daya air Rp14,3 triliun; preservasi jalan dan jembatan Rp11,7 triliun; serta program kampung nelayan, pergaraman nasional, dan budidaya ikan nila salin Rp2,1 triliun.
